Pemusnahan amunisi milik TNI AD di Garut, Jawa Barat, memicu ledakan dan menyebabkan 13 orang meninggal dunia, termasuk warga sipil, pada Senin (12/5/2025) pagi.
Sejumlah pihak mempertanyakan kehadiran warga sipil di area pemusnahan amunisi sekaligus menyoroti standar operasional prosedur yang dilakukan. TNI AD menyatakan pemusnahan amunisi berlangsung di tempat biasa mereka melakukan pemusnahan senjata.
BRI Peduli Salurkan Masker & Vitamin Lindungi Warga dari Abu Vulkanik
Peristiwa itu berawal dari pemusnahan amunisi yang dilakukan Gudang Pusat Amunisi III Pusat Peralatan TNI AD di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.
Pada awal kegiatan telah dilaksanakan pengecekan personel maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Setelah itu, personel membuat dua lubang sumur untuk amunisi milik TNI AD yang akan dimusnahkan.
Setelah lubang tersebut dibuat kemudian dimasukkan amunisi yang akan dimusnahkan. Lubang tersebut lalu diledakkan oleh personel TNI AD menggunakan detonator.
Peledakan di dua sumur berjalan sempurna dalam kondisi aman. Setelah itu, personel mengisi satu lubang yang telah disiapkan untuk menghancurkan detonator yang sebelumnya dipakai untuk meledakkan amunisi di dua lubang sumur.
Detonator itu dimasukkan ke dalam lubang untuk dimusnahkan dengan cara yang sama dengan pemusnahan amunisi sebelumnya. Saat tim penyusun amunisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang.
Itu adalah penjelasan resmi dari Kepada Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana yang disampaikan kepada wartawan. Peristiwa itu memang mengundang banyak pertanyaan.
Di media sosial mengemuka banyak spekulasi yang benang merahnya adalah kurangnya kehati-hatian dan prosedur operasional standar yang tidak ditaati. Aneka informasi yang beredar di media sosial sejauh ini belum mendapatkan penjernihan.
Transparansi penanganan menjadi penting untuk membuat terang benderang peristiwa ini sehingga tak makin merebak analisis dan aneka spekulasi yang justru merugikan nama baik dan citra TNI AD.
Investigasi mendalam oleh Kementerian Pertahanan hendaknya menjernihkan perkara. Apabila ada prosedur operasional standar yang diabaikan, tentu harus dikoreksi. Yang bersalah harus bertanggung jawab. Korban nyawa 13 orang tidak boleh dianggap sekadar angka.
Penyelidikan oleh tim independen menjadi pilihan terbaik. Komisi I DPR berwenang membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki tragedi ini. Ini penting agar keluarga korban mendapat penjelasan konkret dan pengawasan ketat atas peralatan mematikan seperti senjata, amunisi, maupun bahan peledak di lingkungan TNI.
Apapun penyebab ledakan, termasuk ada dan tidaknya pelanggaran prosedur operasional standar pemusnahan amunisi dan keberadaan warga sipil di lokasi peledakan, penting investigasi segera, independen, imparsial, dan menyeluruh atas tragedi ini.
Pemusnahan mesiu bukan hanya soal menghilangkan ancaman, tapi juga menjaga reputasi, keselamatan, dan integritas institusi pertahanan dalam menjalankan tugas secara profesional dan berkelanjutan.