Esposin, SOLO -- Tatapan Arif Suhartono tajam. Berkali-kali nadanya ditekan kuat saat dia menyebut kata “tidak main-main”. Ada penekanan dan penegasan di balik pernyataan itu. “Tidak main-main” adalah ungkapan serius, lugas, tegas, jelas, dan bukan candaan. Tidak hanya sekali, Presiden Direktur PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) itu menyebut sedikitnya tiga kali.
“Merger ini [Pelindo] ini tidak main-main. Ada misi besar menjadikan Indonesia pemimpin ekosistem maritim,” ujar Arif di depan para pemimpin redaksi (pemred) media massa yang tergabung dalam Forum Pemred, Sabtu (13/11/2021), di Westin Hotel, Ubud, Bali.
“Tidak main-main” juga diucapkan saat pria Banyumas itu menceritakan ketika melakukan pembenahan dan penataan sumber daya manusia (SDM). Mereka dari berbagai pelabuhan berbeda. Culture perusahaan juga beda. “Ini tidak main-main. Saya tidak mau [mereka] membawa-bawa perusahaan lama, ini dari Pelindo I, II dan seterusnya,” katanya.
Bahkan sampai urusan logo, pria kelahiran 1970 yang juga alumni Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) ini tak mau ada unsur dari logo Pelindo sebelum merger. Pun sama halnya urusan tagline perusahaan harus benar-benar baru. Enggak boleh ada kata-kata atau unsur-unsur dari brand Pelindo sebelumnya. Tujuannya sederhana. Supaya tidak ada satu perusahaan (Pelindo sebelum merger) merasa lebih hebat.
Pendek kata, uba rampe sebagai perusahaan mulai dari brand, struktur SDM, sistem kerja, berubah. “Saya tidak main-main. Saya minta jika ada yang enggak beres [dalam pengelolaan] lapor ke nomor telepon ini. Ada yang hubungi ke nomor itu. Mereka tidak tahu kalau saya yang pegang nomor itu langsung. Kaget mereka begitu esoknya saya langsung ke lapangan dan menindaklanjuti,” tuturnya dengan penekanan pada kata “tidak main-main”.
Dalam forum dengan jurnalis itu, Arif membawa direksi empat perusahaan subholding PT Pelindo. Mereka antara lain Direktur Utama PT Terminal Petikemas Indonesia, M. Adji; Direktur Utama PT Pelindo Multi Terminal, Drajat Sulistiyo; Direktur Utama PT Pelindo Jasa Maritim, Prasetyadi; Direktur Utama PT Pelindo Solusi Logistik Joko Noerhoedha. Mereka berdiskusi bersama dengan para jurnalis, bicara soal Pelindo pascamerger.
***
Bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2021 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah (PP) 101/2021 mengenai merger PT Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV di bawah naungan satu pengelolaan PT Pelindo.Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merger mempunyai arti penyatuan usaha sehingga tercapai kepemilikan/pengawasan bersama. Merger juga berarti penggabungan dua atau lebih perusahaan di bawah satu kepemilikan. Makna merger ketiga yakni pengambilalihan seluruh aktiva dan pasiva yang dimiliki suatu perusahaan untuk digabungkan dengan perusahaan yang baru. Total aset Pelindo kini menjadi Rp8,47 triliun. Itu dari hasil penyatuan aset masing-masing pelabuhan.
Merger Pelindo menjadi momen bersejarah selama 20 tahun penantian sejak wacana merger digulirkan. Bagi Presiden Jokowi, merger ini juga menjadi jawaban atas tujuh tahun rencana penyatuan. Tujuh tahun silam, dia sudah memerintahkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu untuk menyatukan empat pelabuhan menjadi satu korporasi besar, Pelindo.
Peresmian penggabungan Pelindo telah dilakukan 14 Oktober 2021 lalu. Tepat 33 hari sejak disatukan, terlalu dini menilai kesuksesan Pelindo. Menyatukan mereka dalam satu entitas baru, semangat baru, pola kerja baru, serta target-target baru. Tujuannya satu menjadikan pengelolaan kepelabuhan Indonesia berkelas dunia.
Mudah? Tentu tidak. Selama ini pengelolaan pelabuhan di Indonesia terpisah, dari sisi finansial maupun SDM juga tidak seragam antara pelabuhan satu dengan lainnya. Tidak hanya dibutuhkan program-program kerja yang terukur, sinergi dan efektif, namun juga membutuhkan ketegasan, kedisplinan, dan integritas para pemimpinnya.
Ada dua poin mendasar reformasi Pelindo pascamerger. Pertama, orientasi perusahaan yang lebih luas bersifat mengglobal dengan kebijakan lebih sinergis dan strategis untuk menjangkau pasar lebih luas dan berujung peningkatan finansial. Kedua, perubahan orientasi kerja lebih efektif dan efisien. Salah satunya restrukturisasi SDM, standarisasi operasional, serta kebijakan yang memudahkan [berpihak] pada konsumen pelabuhan.
Di benak konsumen, hal sederhana yang terpikirkan adalah setelah merger apakah ada penurunan tarif logistik? Dalam forum di Bali itu, Arif menjelaskan sebagai Langkah awal telah dilakukan transformasi kebijakan di terminal peti kemas di Ambon. Sebelumnya, bongkar muat peti kemas kapal ukuran 800 TEUs (Twenty-foot Equivalent Unit/satuan yang menggambarkan ukuran. 1 TEUs sama dengan kontainer 20 feet), membutuhkan waktu tiga-empat hari, dengan tarif US$5.000/hari. Kini proses bongkar muat itu menjadi lebih cepat menjadi satu hari. Berarti menghemat sekitar US$10.000/dua hari.
Salah satu yang tak kalah penting pascamerger Pelindo yakni mengembalikan kejayaan Indonesia di Selat Malaka. Sejak abad ke-7 jalur perdagangan internasional yang dikenal jalan sutra ini dikuasai kerajaan Nusantara Sriwijaya. Di era modern, pemain di jalur perdagangan yang menghubungkan barat ke timur ini tidak hanya Indonesia, namun juga Malaysia dan Singapura.
Catatan PT Pelindo Jasa Maritim (subholding Pelindo), ada sekitar 60.000 sampai 80.000 kapal dengan kapasitas sangat besar/tanker yang melintas di jalur itu dengan nilai transaksi sekitar Rp45 triliun. Sebanyak 65% kapal-kapal itu hampir melewati eastbound (timur) perairan Indonesia, yang merupakan perairan bebas dikelola seluruh penyedia jasa. Dari jumlah itu, Indonesia hanya mengelola 1%, sisanya dikelola Singapura dan Malaysia.
Tentu ini angka yang masih kecil padahal potensinya sangat luas. Inilah tantangan yang dihadapi Pelindo untuk bisa menguasai (kembali) Selat Malaka. Berbicara pengelolaan pelabuhan bukan tanggung jawab Pelindo semata, setidaknya ada 17 institusi yang ikut berada di area itu. Dan publik juga tidak main-main menantikan gebrakan Pelindo.