Pada Maret 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan garis kemiskinan berada pada pengeluaran Rp582.932 per kapita per bulan.
Berarti dalam sehari penduduk yang berada di atau di bawah garis kemiskinan itu mengalokasikan Rp19.4331 per hari atau sekitar Rp6.000 setiap kali belanja jika mereka makan dan minum tiga kali dalam sehari.
BRI Peduli Salurkan Masker & Vitamin Lindungi Warga dari Abu Vulkanik
Hidup layak bukan sekadar bisa memenuhi kebutuhan makan dan minum. Bila tinggal di permukiman, ada iuran rukun tetangga setiap bulan, membayar jasa angkut sampah, uang saku anak bagi mereka yang memiliki anak pelajar.
Apabila naik kendaraan umum untuk bermobilitas, warga perlu menyediakan ongkos. Warung Padang yang makin tenar dengan paket hemat kini menjual satu porsi makanan dengan harga Rp10.000.
Artinya hidup warga miskin cukup menantang. Belum lagi iuran untuk kebutuhan sosial yang tak bisa ditawar. Warga yang tak taat membayar iuran sering menjadi cibiran, walau tak semua demikian.
Terus terang saya cukup tergelitik apabila saat ini ada orang yang tak memiliki telepon pintar. Faktanya warga seperti itu bisa ditemukan. Alasannya tak cukup uang untuk membeli walau unit bekas, tak sanggup membayar biaya kuota data, dan lainnya.
Mereka memilih membiayai paket data untuk sang anak yang masih berstatus pelajar. Di Kota Solo pada tahun lalu terdapat 75.604 jiwa tak menggunakan handphone (HP). Penduduk yang menggunakan HP sebanyak 465.123 jiwa atau 88,89% dari total penduduk.
Pada Juli 2024, BPS merilis data persentase penduduk miskin pada 2024 sebesar 8,31%. Jumlahnya 43.280 jiwa. BPS menyebut garis kemiskinan di Kota Solo adalah Rp638.102 per kapita per bulan.
Pembicaraan tentang kemiskinan tercatat oleh Google Trends menunjukkan grafik naik turun pada 90 hari terakhir. Pada 24 September 2024, mesin pencari itu mencatat grafik tertinggi pencarian kata kunci kemiskinan.
Rupanya pada saat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ekstrem melalui berbagai kebijakan fiskal.
Jurus yang dipakai adalah pengurangan beban keluarga miskin melalui bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan untuk lebih dari 10 juta penduduk serta bantuan bahan pangan pokok kepada lebih dari 18 juta penerima.
Kemudian stimulus kredit usaha rakyat dan program-program mendukung sektor pertanian, perikanan, dan usaha kecil. Ada kecenderungan pola kebijakan publik untuk memperpanjang solidaritas.
Kelas menengah dan kelas atas diarahkan untuk memikirkan saudara-saudara sebangsa di kelas bawah. Isu tersebut seperti tergambar dalam rencana peningkatan pajak pertambahan nilai menjadi 12% tahun depan.
Komposisi kelas menengah di negeri ini memang cukup tinggi. Menurut BPS mencapai 66,35% dari total penduduk. Yang menjadi perdebatan adalah terdapat ancaman global yang membuat kelas ini dalam kondisi tak baik-baik saja. Pemutusan hubungan kerja atau HK besar-besaran menjadi salah satu potret.
Belum lagi anomali angka pertumbuhan ekonomi masih sekitar 5%, sementara di sisi lain deflasi terjadi berbulan-bulan. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Muhammad Faisal, mengatakan hal tersebut menjadi gambaran kondisi ekonomi sedang tidak baik.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abdul Manap Pulungan, mempertegas bahwa deflasi menggambarkan daya beli rendah atau masyarakat menurunkan daya beli.
Secara teoretis maupun kenyataaan, analisis para pakar itu diakui hingga di kalangan pedagang kecil. Minimal yang saya temui. Mereka kadang-kadang bercerita tanpa ditanya. Menggambarkan betapa sulit mencapai target pendapatan belakangan ini.
Apapun skemanya, solidaritas harus dilakukan tanpa batas. Jurang kesenjangan sosial harus dihindari dengan pemahaman yang cukup. Hubungan antarwarga perlu dijaga. Yang mampu berusaha memikirkan yang tidak mampu.
Di sinilah pentingnya kepastian hukum terhadap para pengurus uang negara. Uang dari pajak wajib dialokasikan tepat sasaran, transparan. Tak ada toleransi bagi penyimpangan.
Solidaritas hanya bisa terjadi bila orang saling percaya. Sementara gejolak sosial sulit dibendung jika ketidakadilan merajalela. Kita sedang menyambut era kepemimpinan baru di negeri ini.
Presiden Prabowo Subianto berjanji mengusir kemiskinan dari bangsa ini. Sebagai rakyat, kita tak boleh putus berharap, namun seluruh pihak harus memastikan demokrasi berjalan lancar. Semua pihak saling mengawasi dan mengingatkan jika ada indikasi penyelewengan tata negara dan tata kelola keuangan negara.
Tak boleh lagi ada "orang dalam" yang diistimewakan. Tak boleh lagi ada si miskin yang dikalahkan. Semua harus berjalan di rel solidaritas tanpa batas karena hanya itu jalan satu-satunya menjemput Indonesia Emas.
(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 22 Oktober 2024. Penulis adalah Manajer Konten Solopos Media Group)