Jadwal Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55
Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55

Sengkarut RUU Ormas & Yayasan

author
Senin, 18 Maret 2013 - 11:30 WIB
Sengkarut RUU Ormas & Yayasan
ESPOS.ID - Mulyanto Utomo Wartawan SOLOPOS. (FOTO/Istimewa)
Mulyanto Utomo
Wartawan SOLOPOS. (FOTO/Istimewa)

Seperti biasa, Sabtu malam Minggu kemarin, News Café di kampung saya benar-benar regeng, lumayan penuh sesak pengunjung. Maklum, selain berkumpul di café kelas warung wedangan ini menambah guyub, warga juga bersilaturahmi sekaligus tempat ngudarasa segala macam persoalan yang sedang ngetren.

BRI Dorong Pengusaha Ikan Sorong Naik Kelas Lewat Program Klasterku Hidupku

Setelah bosan membahas daging sapi impor, ”nazar” nggantung di Monas hingga bawang yang sedang naik daun, Raden Mas Suloyo tiba-tiba nyeletuk masalah yang tak kalah hangat, tentang “rebutan” yayasan. ”Janjane pripun ta, Mas. Kok ada yayasan dinggo rebutan,” kata Denmas Suloyo memulai topik baru.

”Sebentar, yang sampeyan maksud itu yayasan mana? Yayasan saya baik-baik saja tuh. Lagi pula sampeyan kok mengistilahkan rebutan yayasan itu dasarnya apa?” jawab Mas Wartonegoro.

”Halah, jangan pura-pura lah, Mas. Sekarang kan lagi ada ontran-ontran di yayasan rumah sakit sebelah barat sana itu. Bukannya dalam Undang-Undang Yayasan itu yang namanya pemilik itu tidak ada. Adanya kan istilah pendiri, pembina, pengurus, pengawas dan sebagainya begitu. Hla, kok sampeyan juga melu-melu nyebut ’yayasan saya’,” papar Denmas Suloyo.

”Begini hlo maksud aku… kalau saya bilang ’yayasan saya’ itu bukan berarti saya memiliki dan mengambil keuntungan finansial dari yayasan itu. Ya sekadar pengumuman bahwa saya dulu ikut mendirikan, gitu. Jadi kalau saya bilang ’yayasan saya’ jangan ditafsirkan ’milik saya’… begitu maksud aku,” jawab Mas Wartonegoro.

”Jadi… yayasan itu sebenarnya punya siapa? Hla, kok bisa sampai jadi rebutan?” cecar Denmas Suloyo.

”Setahu saya sih ya milik masyarakat… milik umat… milik rakyat. Dalam Undang-Undang No 28/2004 dinyatakan kerangka hukum yayasan adalah mengatur kehidupan berserikat dan berorganisasi yang tidak berbasis anggota,” jelas Mas Wartonegoro.

”Walah tambah mumet saya Mas. Konkretnya itu bagaimana?” tanya Denmas Suloyo.

”Konkretnya ya silakan dibaca di UU tentang Yayasan. Yang jelas, semuanya itu menjadi rumit karena yang membuat peraturan, yang membuat undang-undang di DPR dan pemerintah sana mempunyai motif tertentu dengan tujuan menjaga kekuasaan, kurang memperhatikan kepentingan rakyat, jadi itu sebenarnya jauh lebih besar mudaratnya,” papar Denmas Suloyo.

 

Silang Sengkarut

Sulit memang mengurai benang kusut yang berhubungan dengan penafsiran undang-undang. Apalagi jika persoalan itu dikaitkan dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Organisasi Masyarakat (Ormas) yang sekarang sedang dibahas di DPR dan mendapat tentangan dari banyak aktivis, lembaga swadaya masayarakat dan sejumlah tokoh ormas. Silang sengkarut RUU Ormas dengan keberadaan UU Yayasan nantinya bakal tumpang tindih.

Jika kita tengok dinamika penyusunan dan pembahasan RUU Ormas, seperti dikatakan sejumlah aktivis, pada akhirnya diketahui bahwa ada motif untuk mengerdilkan dan "membunuh" RUU Perkumpulan melalui kehadiran RUU Ormas. Padahal kerangka hukum yang tepat dan relevan untuk mengatur kehidupan berserikat dan berorganisasi adalah RUU Perkumpulan (untuk yang berbasis anggota) di samping UU Yayasan (yang tidak berbasis anggota).

Pembahasan RUU Perkumpulan, dipersiapkan sebagai RUU Usul Inisiatif Pemerintah (dalam hal ini dibuat oleh Kementerian Hukum dan HAM), sampai kini tak mengalami kemajuan proses yang signifikan. Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia, sebuah kelompok aktivis yang memantau kinerja DPR, menyebut sejak Prolegnas 2005-2009 hingga 2013 belum diketahui sampai mana prosesnya sekarang. Di saat yang bersamaan, sejumlah ketentuan dalam RUU Ormas telah mengerdilkan dan "membunuh" inisiatif penyusunan RUU Perkumpulan.

Koalisi, misalnya, menemukan dalam Pasal 12 ayat (4) RUU Ormas (versi 9 Februari 2013 yang telah disetujui Panitia Kerja (Panja) DPR  pada 20 Juni 2012) mendelegasikan pengaturan lebih lanjut badan hukum perkumpulan melalui Peraturan Pemerintah (PP) saat sedang direncanakan RUU Perkumpulan.

Selain itu, Ketentuan Penutup Pasal 68 huruf b RUU Ormas (disetujui Panja DPR pada 10 Juli 2012) menyatakan akibat pemberlakuan UU Ormas maka Staatsblad 1870 No 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Padahal, awalnya RUU Perkumpulan yang seharusnya menggantikan Staatsblad tersebut, bukan RUU Ormas.

Ronald Rofiandri, Anggota Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia,  juga mempertanyakan bagaimana status hukum banyak perkumpulan, apakah pada akhirnya dikategorikan menjadi ormas padahal belum tentu perkumpulan tersebut mau menjadi ormas dan tetap memilih menjadi perkumpulan.

Saya sependapat dengan apa yang dikatakan Ronald bahwa nantinya seperti halnya badan hukum perkumpulan, yayasan pun akan diatur pula dalam rezim politik, yang selanjutnya dibina melalui Kementerian Dalam Negeri. Ketika masuk dalam rezim politik, polanya akan sangat akrab dengan penertiban, pendisiplinan hingga penyeragaman. Keberadaan yayasan akan disyaratkan pendiriannya berdasarkan persyaratan yang ditentukan UU Ormas yang baru. Kalau sudah begini, maka kerumitan, silang sengkarut, bakal semakin ruwet.

Jika UU Ormas ini disahkan, masyarakat akan mengalami kerugian konstitusional. Sesuai saran banyak kalangan, sebaiknya rakyat segera mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Kita tahu, UU No 16/2001 tentang Yayasan, sebagaimana diubah dengan UU No 28/2004, sudah mengatur kewajiban tentang transparansi dan akuntabilitas lebih dulu ketimbang RUU Ormas. Dengan kata lain, dalih keberadaan RUU Ormas untuk mendorong agar organisasi masyarakat bertindak transparan dan akuntabel sesungguhnya sudah terjawab melalui UU Yayasan.

Pasal 48 s/d Pasal 52 UU 16/2001 telah memerintahkan kepada yayasan untuk menyusun laporan kegiatan dan laporan keuangan hingga pengarsipan dan pelaporannya melalui papan pengumuman di kantor dan surat kabar harian berbahasa Indonesia. Bahkan, kekayaan yayasan pun wajib diaudit oleh akuntan publik (Pasal 52 ayat [3]).

Melalui Pasal 53 s/d Pasal 56, yayasan pun dapat diperiksa karena sejumlah alasan (mulai dari dugaan perbuatan melawan hukum hingga merugikan pihak ketiga dan negara). Pemeriksaan pun hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan dan sebagian di antaranya atas permintaan kejaksaan. Jelas, mekanisme ini akan menghindari potensi subjektifitas absolut dan intervensi siapa pun, termasuk intervensi pemerintah.

Bandingkan dengan RUU Ormas yang saat ini sedang dibahas. Salah satunya materi tentang pembekuan ormas yang kemudian coba diperhalus dengan ”penghentian sementara”. Selain terkesan mempermainkan logika publik, ruang pemerintah melakukan tindakan sepihak sangat terbuka lebar, tanpa melibatkan pihak lain yang memeriksa dan menguji lebih dulu keabsahan tindakan sepihak tersebut.

Tidak tertutup kemungkinan, pada level implementasi, UU Ormas yang baru berpotensi bertabrakan dengan UU Yayasan. Jadi, pada saat tafsir tentang yayasan di masyarakat masih beragam, sebentar lagi kalau UU Ormas ditetapkan maka sengkarut di antara keduanya akan kian berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan vertikal.

Editor
Tim Solopos -

Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.

Berita Lainnya
Espos.id opini

Menertibkan Ruang Digital: Rasionalitas di Balik Kebijakan Google

Penutupan lebih dari 19.000 kanal YouTube berbahasa Indonesia oleh Google menjadi pengingat pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan etika ruang digital.

Espos.id sudut pandang

Menuju Demokratisasi Perencanaan Ruang Publik

Relasi kuasa asimetris dalam pengelolaan ruang publik di Kota Solo akan terpecahkan dengan pendekatan co-design.

Espos.id sudut pandang

Jeda Sejenak

Orang-orang yang terpapar berita tragedi lewat media sosial dan televisi justru mengalami tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang benar-benar berada di lokasi kejadian.

Espos.id sudut pandang

Viva Art, Viva Solidarity!

Three-finger salute serta latar merah, biru, dan hijau adalah simbol perlawanan dan solidaritas.

Espos.id sudut pandang

Anonimitas Akun Kedua

Kritik terhadap sebuah kebijakan bisa berujung pada pencarian identitas, tempat kerja, latar belakang keluarga, hingga kehidupan pribadi orang yang mengunggahnya.

Espos.id opini

Mempertanyakan Kehadiran Negara

Bagi rakyat, yang diharapkan dari kehadiran negara dan pemerintah saat ini adalah membuat biaya hidup murah, kebutuhan pokok tersedia dan terjangkau, lapangan kerja terbuka, pendidikan, dan kesehatan murah.

Espos.id opini

Dilema Administrasi Pendidikan Gibran: Menimbang dan Menimang Kelulusan

Dalam sistem pendidikan, istilah tamat belajar memiliki konsekuensi administratif dan sosial yang berbeda dengan sekadar pernah mengikuti pendidikan. Peserta didik dinyatakan tamat atau lulus setelah memenuhi persyaratan penyelesaian program pendidikan dan kriteria kelulusan yang ditetapkan.

Espos.id opini

Membaca Pilihan Soft Landing dari Pengunduran Diri Wakil Presiden

Espos.id opini

Pahlawan: Antara Menanam dan Memetik Hasil Perbuatan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kepahlawanan dapat dimaknai melalui dua sisi yang saling berkaitan, yakni menanam dan memetik.

Espos.id opini

Bintik Hitam pada Susu Bubuk, Akademisi IPB Jelaskan Penyebabnya

Akademisi bidang teknologi pangan IPB University, Prof. Dr.-Ing. Azis Boing Sitanggang, STP, MSc, menjelaskan proses pembuatan susu bubuk melibatkan sejumlah tahapan yang terkontrol. Tahapan tersebut meliputi pencampuran bahan, pemanasan, hingga pengeringan.

Espos.id sudut pandang

Godaan Kekuasaan

Sebaik apa pun sistem yang dibangun untuk mencegah penyelewengan, kekuasaan memang selalu menggoda untuk disalahgunakan bagi siapa saja yang mendapatkanya.

Espos.id opini

Crowdfunding Syariah di PTKIN: Dari Solidaritas Menuju Kemandirian Ekonomi Umat

Espos.id opini

Melampaui Fakta Permukaan: Menimbang Teknik Reportase dalam Penulisan Kreatif

Reportase mencakup kegiatan meliput dan mengumpulkan fakta dari berbagai sumber, kemudian menuliskannya menjadi berita. Wawancara hanya menjadi salah satu teknik dalam proses tersebut

Espos.id sudut pandang

Ngemong

Keterlibatan figur ayah secara emosional dinilai mampu membentuk fondasi karakter anak sejak dini.

Espos.id sudut pandang

Manifesto Kemanusiaan dari Rock in Solo

Keputusan membatalkan Rock in Solo 2026 adalah afirmasi bahwa musik rock adalah ekspresi nilai-nilai kemanusiaan, berpihak kepada kemanusiaan, dan selalu berupaya memajukan kemanusiaan.

Espos.id opini

Pemilu Serbia dan Brasil: Gelombang Antikemapanan Lintas Benua?

Pemilu Serbia dan Brasil menunjukkan arah politik yang berbeda. Apakah gelombang antikemapanan meluas di dunia, atau justru memiliki batas?

Espos.id opini

Membaca Ulang Kehilangan Melalui “Kemahiran Berbahasa Indonesia”

Kesimpulannya, buku Kemahiran Berbahasa Indonesia tidak sekadar hadir sebagai buku pedoman tata bahasa, tetapi juga menjadi penuntun untuk menelusuri dan menyusun makna di balik setiap tulisan.

Espos.id opini

Melangitkan Doa, Menjadikan Agama sebagai Kekuatan yang Mendamaikan Dunia

Spirit ajaran semua agama pada dasarnya mengarahkan manusia pada harmoni dan keserasian hidup: hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, serta hubungan manusia dengan alam.

Espos.id opini

Kecakapan Berbicara, Cermin Pendidikan

Kemampuan memahami objek di sekitar secara naluriah telah berlangsung sejak manusia mulai hidup. Dengan anugerah akal yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta, manusia pada akhirnya dapat memahami dan mengomunikasikan apa yang telah direspons.

Espos.id opini

Dari Bacaan ke Tulisan: Cara Kembangkan Ide dan Atasi Kebuntuan Menulis Fiksi

Proses kreatif menulis fiksi membutuhkan lebih dari sekadar inspirasi. Penulis juga perlu memahami cara mengembangkan alur, membangun konflik, menghadirkan suasana, serta menghubungkan setiap peristiwa secara logis.