Jadwal Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55
Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55

Prospek Program Omnibus Law

author
Selasa, 17 Desember 2019 - 06:30 WIB
Prospek Program Omnibus Law
ESPOS.ID - Agus Riewanto/Istimewa

Esposin, SOLO -- Hari-hari ini rakyat Indonesia dikenalkan dengan omnibus law sebagai program unggulan pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo di bidang hukum dan regulasi (peraturan perundang-undangan).

Istilah omnibus law ini kali pertama disebut Presiden Joko Widodo saat pidato pelantikan sebagai presiden ke-8 Indonesia di Gedung MPR/DPR/DPD pada 20 Oktober 2019 lalu.

Bersama BRI, Usaha Mikro Rawat Resep Terasi Kumbe Asal Merauke Raih Pasar Luas

Presiden Joko Widodo menyatakan segera membuat program omnibus law yang terkait dengan ketenagakerjaan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bagaimanakah prospek program omnibus law ini dalam konteks reformasi regulasi di Indonesia?

Dalam praktik ketatanegaraan, menurut A. Gluck, at all  (2015), dalam Unorthodox Law Making, Unorthodox Rulemaking, omnibus law adalah sebuah metode membuat satu peraturan yang terdiri dari banyak subjek atau materi pokok untuk tujuan tertentu.

Sesungguhnya konsep omnibus law mencerminkan integrasi dan kodifikasi peraturan yang bertujuan mengefektifkan penerapan. Omnibus law adalah salah satu terobosan progresif dalam menyiasati konflik norma undang-undang akibat dari banyaknya undang-undang (obesitas); tumpang tindih; inkonsistensi; multitafsir; dan tidak operasional.

Program omnibus law ini bagi sistem ketatanegaraan Indonesia relatif baru, namun telah lama dipraktikkan di negara-negara yang menganut sistem common law. Di Amerika Serikat omnibus law telah dipraktikkan sejak 1967 dan setidaknya telah ada 42 negara bagian yang mengatur tentang subjek-subjek dalam satu undang-undang (the one subject at a time act).

Peraturan Berkonflik   

Di Indonesia saat ini terdapat ratusan undang-undang terkait dengan dunia bisnis yang saling berkonflik. Berdasarkan data  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2018) terdapat 15 undang-undang berkaitan dengan investasi; 10 undang-undang berkaitan dengan memulai bisnis.

Sebanyak 44 undang-undang terkait dengan perizinan berusaha; 10 undang-undang terkait tata ruang dan pertanahan; 23 undang-undang terkait dengan sarana-prasarana bisnis, ketenagakerjaan, insentif fasilitasi, dan kewajiban pembayaran pendapatan negara bukan pajak/pajak daerah dan retribusi daerah; dan 50 undang-undang berkaitan dengan penegakan hukum.

Semua undang-undang itu dibuat pada era 1960-an hingga 2000-an yang sudah tak mampu menjawab aneka problem dunia usaha, sehingga malah menghambat investasi dan menyulitkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Tepatlah kritik dari Global Competitiveness Report (2019) yang menyatakan peraturan di Indonesia rendah kualitasnya dalam daya dukung terhadap  kemudahan berusaha (easy of doing bussiness/EoDB). Peringkat EoDB Indonesia (ke-73)  kalah jauh dalam hal peringkat indikator starting a business dari Singapura (ke-3), Malaysia (ke-15), dan Vietnam (ke-69).

Program omnibus law yang digagas Presiden Joko Widodo pada jabatan periode kedua ini patut diapresiasi positif. Program ini diharapkan segera dijalankan untuk mewujudkan perubahan, pencabutan, atau pemberlakuan beberapa ketentuan yang terdapat pada beberapa undang-undang yang berbeda ke dalam satu undang-undang (the one subject at a time act).

Ini akan menghasilkan suatu peraturan yang bersifat khusus, yakni terkait  dengan dunia bisnis, utamanya investasi, ketenagakerjaan dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang akan memotong mata rantai birokrasi; undang-undang yang tumpang tindih antarkementerian; dan disharmoni asas undang-undang.

Tantangan

Harus diakui bahwa menjalankan program omnibus law bukan perkara mudah dan sederhana karena diperlukan rekonsolidasi undang-undang (reconsolidation of law) terlebih dahulu, yakni penyisiran dan klasifikasi ratusan undang-undang untuk dijadikan satu subjek.

Dalam proses rekonsolidasi ini diperlukan kecermatan dan kemampuan untuk mengomunikasikan secara politis dengan DPR dan rakyat karena pintu omnibus law harus melewati tiga jalur sekaligus, yaitu pemerintah, DPR, dan rakyat (stakeholders) sebagai manifestasi penguatan partisipasi publik.

Ini penting agar omnibus law tidak senasib dengan rancangan RUU KUHP, UU KPK, dan RUU Pertanahan yang mengundang resistensi dan kontroversi. Lebih dari itu, salah satu tantangan program ominibus law, seperti dikatakan Helen Xanthaki (2018) dalam On Transferibility of Legislation Solution: The Functionality Test, harus mampu menjalankan prinsip dasar peraturan.

Prinsip dasar peraturan tersebut adalah efikasi (efficacy), yakni kemampuan menghasilkan undang-undang sesuai tujuan utama, yakni negara kesejahteraan (welfare states) yang di dalamnya terhimpun kualitas norma yang dapat diterima semua kalangan sehingga tak mudah dilakukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi yang akan melambatkan praktik omnibus law.

 

 

 

Editor
Ichwan Prasetyo -

Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.

Berita Lainnya
Espos.id opini

Menertibkan Ruang Digital: Rasionalitas di Balik Kebijakan Google

Penutupan lebih dari 19.000 kanal YouTube berbahasa Indonesia oleh Google menjadi pengingat pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan etika ruang digital.

Espos.id sudut pandang

Menuju Demokratisasi Perencanaan Ruang Publik

Relasi kuasa asimetris dalam pengelolaan ruang publik di Kota Solo akan terpecahkan dengan pendekatan co-design.

Espos.id sudut pandang

Jeda Sejenak

Orang-orang yang terpapar berita tragedi lewat media sosial dan televisi justru mengalami tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang benar-benar berada di lokasi kejadian.

Espos.id sudut pandang

Viva Art, Viva Solidarity!

Three-finger salute serta latar merah, biru, dan hijau adalah simbol perlawanan dan solidaritas.

Espos.id sudut pandang

Anonimitas Akun Kedua

Kritik terhadap sebuah kebijakan bisa berujung pada pencarian identitas, tempat kerja, latar belakang keluarga, hingga kehidupan pribadi orang yang mengunggahnya.

Espos.id opini

Mempertanyakan Kehadiran Negara

Bagi rakyat, yang diharapkan dari kehadiran negara dan pemerintah saat ini adalah membuat biaya hidup murah, kebutuhan pokok tersedia dan terjangkau, lapangan kerja terbuka, pendidikan, dan kesehatan murah.

Espos.id opini

Dilema Administrasi Pendidikan Gibran: Menimbang dan Menimang Kelulusan

Dalam sistem pendidikan, istilah tamat belajar memiliki konsekuensi administratif dan sosial yang berbeda dengan sekadar pernah mengikuti pendidikan. Peserta didik dinyatakan tamat atau lulus setelah memenuhi persyaratan penyelesaian program pendidikan dan kriteria kelulusan yang ditetapkan.

Espos.id opini

Membaca Pilihan Soft Landing dari Pengunduran Diri Wakil Presiden

Espos.id opini

Pahlawan: Antara Menanam dan Memetik Hasil Perbuatan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kepahlawanan dapat dimaknai melalui dua sisi yang saling berkaitan, yakni menanam dan memetik.

Espos.id opini

Bintik Hitam pada Susu Bubuk, Akademisi IPB Jelaskan Penyebabnya

Akademisi bidang teknologi pangan IPB University, Prof. Dr.-Ing. Azis Boing Sitanggang, STP, MSc, menjelaskan proses pembuatan susu bubuk melibatkan sejumlah tahapan yang terkontrol. Tahapan tersebut meliputi pencampuran bahan, pemanasan, hingga pengeringan.

Espos.id sudut pandang

Godaan Kekuasaan

Sebaik apa pun sistem yang dibangun untuk mencegah penyelewengan, kekuasaan memang selalu menggoda untuk disalahgunakan bagi siapa saja yang mendapatkanya.

Espos.id opini

Crowdfunding Syariah di PTKIN: Dari Solidaritas Menuju Kemandirian Ekonomi Umat

Espos.id opini

Melampaui Fakta Permukaan: Menimbang Teknik Reportase dalam Penulisan Kreatif

Reportase mencakup kegiatan meliput dan mengumpulkan fakta dari berbagai sumber, kemudian menuliskannya menjadi berita. Wawancara hanya menjadi salah satu teknik dalam proses tersebut

Espos.id sudut pandang

Ngemong

Keterlibatan figur ayah secara emosional dinilai mampu membentuk fondasi karakter anak sejak dini.

Espos.id sudut pandang

Manifesto Kemanusiaan dari Rock in Solo

Keputusan membatalkan Rock in Solo 2026 adalah afirmasi bahwa musik rock adalah ekspresi nilai-nilai kemanusiaan, berpihak kepada kemanusiaan, dan selalu berupaya memajukan kemanusiaan.

Espos.id opini

Pemilu Serbia dan Brasil: Gelombang Antikemapanan Lintas Benua?

Pemilu Serbia dan Brasil menunjukkan arah politik yang berbeda. Apakah gelombang antikemapanan meluas di dunia, atau justru memiliki batas?

Espos.id opini

Membaca Ulang Kehilangan Melalui “Kemahiran Berbahasa Indonesia”

Kesimpulannya, buku Kemahiran Berbahasa Indonesia tidak sekadar hadir sebagai buku pedoman tata bahasa, tetapi juga menjadi penuntun untuk menelusuri dan menyusun makna di balik setiap tulisan.

Espos.id opini

Melangitkan Doa, Menjadikan Agama sebagai Kekuatan yang Mendamaikan Dunia

Spirit ajaran semua agama pada dasarnya mengarahkan manusia pada harmoni dan keserasian hidup: hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, serta hubungan manusia dengan alam.

Espos.id opini

Kecakapan Berbicara, Cermin Pendidikan

Kemampuan memahami objek di sekitar secara naluriah telah berlangsung sejak manusia mulai hidup. Dengan anugerah akal yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta, manusia pada akhirnya dapat memahami dan mengomunikasikan apa yang telah direspons.

Espos.id opini

Dari Bacaan ke Tulisan: Cara Kembangkan Ide dan Atasi Kebuntuan Menulis Fiksi

Proses kreatif menulis fiksi membutuhkan lebih dari sekadar inspirasi. Penulis juga perlu memahami cara mengembangkan alur, membangun konflik, menghadirkan suasana, serta menghubungkan setiap peristiwa secara logis.