Adib Muttaqin Asfar - Espos.id Kolom - Kamis, 7 Agustus 2025 - 19:30 WIB
ESPOS.ID - Adib Muttaqin Asfar (Solopos/Istimewa)
Jumat malam akhir pekan lalu sebuah warung nasi goreng tak jauh dari tempat tinggal saya mendadak ramai. Rupanya warga sebuah rukun tetangga (RT) dari kampung sekitar sedang menggelar rapat khusus.
“Pokoknya kita rayakan kemenangan!” seru salah seorang peserta rapat diikuti suara riuh orang-orang di sekitarnya.
Mereka bukan satu-satunya kelompok warga yang berkumpul pada akhir pekan lalu. Pada malam yang sama dan malam berikutnya, ratusan atau mungkin ribuan RT atau rukun warga (RW) lainnya menggelar rapat serupa.
Rapat-rapat digelar serentak dengan topik nyaris seragam: membahas persiapan perayaan 80 tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia atau Agustusan.
Di jalan yang sama, hanya berjarak 150 meter dari lokasi warung tersebut, pemilik sebuah toko bahan makanan mulai menutup pintu. Beberapa pekan sebelumnya, pemilik toko ini mengeluhkan jumlah pembeli semakin susut sejak awal tahun ini.
Toko itu bukan satu-satunya yang semakin sepi. Di tengah kesulitan, warga masih menyempatkan diri mempersiapkan perayaan Agustusan.
Kerja bakti dilakukan tanpa henti. Lampu-lampu hias baru menyala terang beriringan dengan umbul-umbul dan bendera. Mereka juga bersuka ria saat pemerintah mengumumkan 18 Agustus 2025 sebagai hari libur nasional.
Sejenak realitas persoalan ekonomi seperti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), pajak lokapasar yang sempat bikin tercengang, dan masalah lainnya sementara teralihkan.
Momen ini mengingatkan saya pada sebuah sesi wawancara dalam proses seleksi admisi perguruan tinggi negeri beberapa waktu lalu.
Saat itu, saya sebagai orang yang diwawancarai berbeda pendapat dengan seorang pemimpin program studi sebagai pewawancara. Saya menyampaikan pandangan tentang media (termasuk media massa) sebagai representasi realitas.
Dalam konteks situasi ekonomi yang dirasakan publik tidak baik-baik saja, ada keresahan yang tidak sepenuhnya tampak dalam pemberitaan media-media massa arus utama. Media (dalam arti luas) kerap membentuk realitas sendiri yang terpisah dari realitas yang direpresentasikan.
“Bisa saja sebaliknya, realitasnya baik-baik saja, tetapi media mengatakan sebaliknya. Bisa saja kan?” kata guru besar tersebut.
Tentu saya tidak sependapat. Perbedaan realitas itu nyata, ditandai narasi-narasi “baik” atau positif untuk membungkus fakta-fakta yang normalnya menjadi tanda realitas ekonomi sedang mengkhawatirkan.
Berlanjutnya gelombang PHK dibungkus narasi turunnya tingkat pengangguran. Kontraksi industri manufaktur dan lesunya daya beli ditutup dengan publikasi rendahnya angka inflasi.
Dalam setiap angka statistik selalu ada yang perlu dijelaskan. Tingkat pengangguran terbuka selalu rendah karena definisi “orang bekerja” acuan Badan Pusat Statistik (BPS) adalah orang yang bekerja minimal satu jam setiap pekan.
Dengan demikian, seseorang yang hanya satu jam membantu memperbaiki atap rumah tetangganya yang bocor demi menyambung hidup setelah terkena PHK—menurut BPS—bukan seorang pengangguran.
Dua realitas yang berbeda itu kerap muncul pada ruang dan waktu yang sama sehingga masyarakat sulit membedakan.
Salah satu tipologi realitas yang terputus dari realitas asli adalah munculnya tanda palsu (pseudo signs). Tanda ini merupakan tiruan yang bisa mereduksi realitas asli.
Dengan realitas hasil duplikasi masyarakat dibawa ke dalam ruang simulacrum yang akhirnya memunculkan kesadaran palsu.
Masyarakat yang tenggelam dalam ruang ini akan mengaktualisasikan kesadaran palsu itu dalam sikap dan pandangan mereka.
Inilah yang terjadi berkali-kali, termasuk saat masyarakat tenggelam dalam pandangan positif (positivity) di tengah bahaya pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu.
Salah satu contoh adalah angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia yang lebih rendah karena penghitungan yang tidak mengikuti pedoman World Health Organization (WHO).
Begitu pula status zona merah-oranye-kuning-hijau yang mendorong pemerintah daerah "menghijaukan" status wilayah masing-masing. Semua itu memunculkan rasa aman palsu bagi masyarakat yang berada di dalamnya.
Kini, simulacrum itu kembali muncul melalui statistik-statistik yang positif dan tidak menggambarkan realitas kesulitan yang dihadapi banyak orang.
Ketika khalayak berteriak tentang daya beli yang turun, berkembang narasi “tiket konser jutaan rupiah ludes terjual”. Serupa tetapi tak sama, BPS menyebut tingkat pengangguran terbuka turun tak lama setelah deretan gelombang PHK.
Statistik bisa menjadi alat untuk menghadirkan realitas semu, meski angkanya bisa jadi benar, tetapu bukan satu-satunya. Selain angka, realitas lain bisa dihadirkan melalui gambar, kata-kata, warna, hingga kisah-kisah yang dicabut dari konteks.
Dalam konteks “merayakan kemenangan” di atas, heroisme pada era revolusi fisik dipetik ulang namun maknanya tereduksi.
Kemerdekaan diperingati berkali-kali, namun tidak dimaknai sebagai spirit untuk menjamin hak hidup, bebas dari rasa takut, pengakuan yang sama di mata hukum, pekerjaan yang layak, pendidikan, kesehatan, kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, dan sederet hak lain yang dijamin dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.
Yasraf Amir Piliang, dalam Hipersemiotika yang merangkum gagasan Baudrillard, menyebut tanda daur ulang (recycled signs), yakni tanda yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa masa lalu untuk menjelaskan peristiwa masa kini (yang sesungguhnya berbeda).
Kita merasa merdeka, tetapi pemenuhan hak-hak asasi sebagai manusia merdeka masih jauh dari sempurna. Gagasan itu menjelaskan mengapa masyarakat sukarela menyumbangkan energi, waktu, dan biaya untuk menggelar perayaan.
Pada saat yang sama, hantu gelombang PHK masih membayangi, aneka pajak siap memotong pendapatan, kondisi ekonomi masih serbatak pasti, dan kebebasan berpendapat serbadibatasi.
Sebagian dari kita mungkin berpikir semestinya peringatan itu dilakukan secara reflektif di tengah ketidakpastian, misalnya refleksi untuk menemukan jalan keluar dari masalah ekonomi.
Perlu diingat, masalah dan perayaan adalah dua realitas yang berbeda dan tidak semua orang bisa membedakannya. Mirip fenomena dalam Pemilu 2024 yang didahului skandal etik di Mahkamah Konstitusi.
Meskipun jutaan mata menyaksikan, mayoritas pemilih tetap memberikan suara untuk kandidat yang diuntungkan skandal itu karena realitas semu yang dibentuk di media sosial. Mayoritas dari kita sulit mengidentifikasi mana yang simulacrum dan mana realitas yang nyata.
(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 5 Agustus 2025. Penulis adalah Manajer Konten Solopos Media Group)