Jadwal Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55
Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55

Pendidikan Berasas Pencitraan

author
Sabtu, 3 Maret 2012 - 12:04 WIB
Pendidikan Berasas Pencitraan
ESPOS.ID - Panduan Informasi dan Inspirasi
Rumongso, Guru SD Djama’atul Ichwan Solo (FOTO/Dok)

BRI Tumbuh Bersama UMKM, Kredit Rp1.235 Triliun Mengalir untuk Gerakkan Ekonomi

Tulisan ini adalah telaah kritis atas tulisan Ki Sugeng Subagya di SOLOPOS (1/3/2012) yang berjudul Uang untuk Pendidikan. Ini budaya sehat yang harus dikembangkan terutama oleh kalangan dunia pendidikan bahwa tidak diharamkan kita berdebat, berpolemik di media massa, sebagai bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin UUD 1945. Saya hendak memberikan contoh dan teladan bahwa tulisan harus dilawan dengan tulisan, pendapat harus dilawan dengan pendapat. Bukan lewat kekuasaan, ancaman dan intimidasi yang mengandalkan logika rendah dan kedangkalan berpikir. Sebelum saya membahas lebih lanjut dalam ini, akan saya sampaikan persepsi publik terhadap pemerintahan negeri ini. Saya mengikuti dengan saksama berita di media massa baik cetak maupun elektronika dan internet dan saya sampai kepada kesimpulan bahwa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berada di titik nadir. Rakyat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, politisi, partai politik dan aparatur penegak hukum. Hal ini dapat dilihat dari hasil jejak pendapat yang dilakukan oleh media massa terhadap isu–isu krusial dewasa ini. Rata–rata tingkat kepercayaan rakyat menurun drastis hingga berada di bawah level psikologis yakni angka 50%. Penyebabnya adalah banyaknya tokoh dan elite partai politik dan pemerintahan yang terlibat atau terkait perkara pidana korupsi yang membuat rakyat muak kepada pemimpinnya. Pemerintahan Presiden SBY dibangun mengandalkan citra. Semuanya berjalan serba seolah–olah, bukan berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Pencitraan melahirkan realitas berlebih. Yang menyembul di permukaan adalah kontradiksi dan dusta. Pemerintah berbohong, namun dicitrakan jujur dan memerintah dengan keluhuran budi. Pemerintahan tidak berjalan, namun dikatakan pemerintahan berjalan 24 jam. Ia seolah dekat dan membela rakyat kecil, namun rakyat kecil justru dipinggirkan. Salah satu korban dari politik pencitraan tersebut adalah dunia pendidikan. Hal inilah yang hendak saya kritik, sebab dunia pendidikan yang paling saya akrabi dan semua dalam bingkai latar belakang saya sebagai seorang guru, pendidik, yang harus selalu mengajarkan kebajikan meskipun terasa pahit. Politik pencitraan dalam dunia pendidikan dapat kita lihat dengan terbitnya Permendikbud No 60/2011 yang melarang pungutan di sekolah–sekolah terutama sekolah negeri. Sekolah swasta dan rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) diperbolehkan menarik biaya investasi. Kalangan sekolah swasta dibuat gamang, sebab masyarakat hanya tahu bahwa ada aturan yang melarang segala bentuk pungutan tanpa melihat pengecualian. Permendikbud tersebut seolah–olah mendekatkan rakyat kepada dunia pendidikan karena aneka pungutan telah disingkirkan. Rakyat akan mudah memperoleh akses yang luas ke dunia pendidikan sebab pemerintah akan menyukupi semua kebutuhan sekolah baik sarana gedung, mebel, laboratorium IPA, bahasa dan komputer di semua sekolah tanpa satu rupiah pun keluar dari kantong rakyat. Dengan memakai logika bahwa semua sekolah adalah sekolah negeri, semua guru adalah guru negeri yang sudah selangit kesejahteraannya, Permendikbud tersebut secara subtansi benar, namun menyesatkan. Di Indonesia, sekolah tidak hanya didirikan oleh pemerintah, tidak semua guru berstatus PNS. Ada ribuan sekolah yang didirikan oleh swasta karena negara memiliki keterbatasan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyediakan pendidikan bagi warga negara sebagaimana amanat UUD 1945. Dan dalam UU tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dengan sangat jelas diamanatkan tentang peran serta lembaga–lembaga swasta dalam dunia pendidikan. Ada ratusan ribu guru yang dihidupi yayasan dan lembaga pendidikan swasta yang memiliki kontribusi yang tidak kecil terhadap kemajuan pendidikan. Ketika realitas menunjukkan sebagian besar sekolah swasta hidup dari uang yang dihimpun dari partisipasi rakyat, Permendikbud kehilangan dasar pijakan dan bertentangan dengan peraturan di atasnya yakni UUD 1945 dan UU Sisdiknas. Kalangan sekolah swasta harus berani bertanya kepada Mendikbud, apakah ada satu buah batu bata, segenggam semen, sepotong besi yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Mendikbud kepada sekolah–sekolah swasta pada saat membangun sekolah yang bagus, memadai dan sangat layak untuk ditempati anak–anak menuntut ilmu? Saat sekolah swasta membangun laboratorium komputer, apakah ada uluran tangan pemerintah berwujud seutas kabel. Sekolah swasta membangun gedung dengan uang dari kekayaan sendiri, bukan meminta, apalagi mengemis kepada pemerintah. Memang ada dana bantuan operasional sekolah (BOS), namun penggunaannya sudah ditentukan dengan sangat detail dan semua kembali untuk menunjang kegiatan anak. Sementara sekolah harus mencukupi aneka kebutuhan untuk memberikan pendidikan yang bermutu bagi anak didik.

Menghidupi Guru Apakah pemerintah sudah cukup menghidupi guru–guru swasta sehingga melarang memungut meskipun dengan embel–embel “kecuali tanpa paksaan”?. Saya yang selama ini bekerja di sekolah swasta melihat bahwa orangtua siswa sudah memiliki kesadaran bahwa konsekuensi menyekolahkan anak di sekolah swasta pastilah harus mengeluarkan uang. Jer basuki mawa bea.  Jika ingin gratis, masuklah ke sekolah negeri sebagaimana iklan di televisi dan spanduk–spanduk yang dipasang di tembok sekolah negeri. Rakyat yang cerdas tidak tergiur dengan iklan itu. Buktinya, ratusan sekolah negeri tutup karena kekurangan murid. Orangtua tidak akan menggadaikan masa depan anak dengan sesuatu yang tidak jelas. Sementara sekolah swasta yang bermutu diburu oleh masyarakat dan sampai pada taraf menolak murid karena keterbatasan sarana dan prasarana. Orang tua tahu lewat pendidikan yang baik masa depan anak-anak mereka juga baik. Melarang sekolah, apalagi sekolah swasta, untuk menarik pungutan menandakan Mendikbud lupa bahwa   kalangan sekolah swasta menghidupi diri dan makan dari beras yang padinya ditanam sendiri bukan diberi oleh pemerintah. Kalangan sekolah swasta minum dari air yang sumber airnya digali sendiri bukan dikirimi pemerintah. Lalu atas dasar apakah sekolah swasta ikut terkena imbas peraturan tersebut? Inilah yang saya sebut mengelola pendidikan dengan pencitraan. Semuanya jauh dari kenyataan. Politik pencitraan dalam dunia pendidikan membuat masyarakat tersesat. Permendikbud yang melarang segala bentuk pungutan diterbitkan sebagai salah satu jalan alternatif untuk memperbaiki citra pemerintahan Presiden SBY yang sangat buruk di mata rakyat. Pemerintahan ini, dalam bahasa anak muda, sedang galau karena harus menempuh langkah tidak populer dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada saat jutaan rakyat masih hidup miskin. Pemerintahan ini galau, apakah akan mengambil kebijakan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada rakyat miskin yang pasti akan disebut sebagai bagian dari kampanye Pemilu 2014 atau harus menempuh cara lain? Permendikbud diterbitkan untuk membentuk citra bahwa pemerintahan ini masih berpihak kepada rakyat kecil, karena kebijakan ini yang paling sedikit risiko politiknya. Namun, rakyat yang semakin cerdas cenderung tak peduli dengan kebijakan Mendikbud tersebut. Menutup tulisan ini saya hendak mengedukasi dan menyatakan kepada pemerintahan ini: jangan membuat kebijakan apa pun yang menyebabkan syak wasangka jika belum bisa memberikan jaminan menuju keadaan yang lebih baik. Jangan persulit dan matikan sekolah swasta yang sudah lahir jauh sebelum Republik ini lahir. Kunjungilah sekolah swasta. Dengarkanlah degup jantung para guru di sekolah swasta. Apakah masih ada rasa khawatir bisa membeli beras untuk keluarganya? Jangan mengambil keputusan apa pun terkait pendidikan yang merugikan mereka jika pemerintahan ini belum berbuat baik kepada kehidupan mereka.  Kompetisi antara sekolah  yang sehat bukan lewat cara politik belah bambu di mana ada satu pihak berada di atas dan  diangkat sementara satu pihak berada di bawah dan diinjak. Belajarlah dari rakyat yang sudah pintar!

Editor
Is Ariyanto -

Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.

Berita Lainnya
Espos.id opini

Menertibkan Ruang Digital: Rasionalitas di Balik Kebijakan Google

Penutupan lebih dari 19.000 kanal YouTube berbahasa Indonesia oleh Google menjadi pengingat pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan etika ruang digital.

Espos.id sudut pandang

Menuju Demokratisasi Perencanaan Ruang Publik

Relasi kuasa asimetris dalam pengelolaan ruang publik di Kota Solo akan terpecahkan dengan pendekatan co-design.

Espos.id sudut pandang

Jeda Sejenak

Orang-orang yang terpapar berita tragedi lewat media sosial dan televisi justru mengalami tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang benar-benar berada di lokasi kejadian.

Espos.id sudut pandang

Viva Art, Viva Solidarity!

Three-finger salute serta latar merah, biru, dan hijau adalah simbol perlawanan dan solidaritas.

Espos.id sudut pandang

Anonimitas Akun Kedua

Kritik terhadap sebuah kebijakan bisa berujung pada pencarian identitas, tempat kerja, latar belakang keluarga, hingga kehidupan pribadi orang yang mengunggahnya.

Espos.id opini

Mempertanyakan Kehadiran Negara

Bagi rakyat, yang diharapkan dari kehadiran negara dan pemerintah saat ini adalah membuat biaya hidup murah, kebutuhan pokok tersedia dan terjangkau, lapangan kerja terbuka, pendidikan, dan kesehatan murah.

Espos.id opini

Dilema Administrasi Pendidikan Gibran: Menimbang dan Menimang Kelulusan

Dalam sistem pendidikan, istilah tamat belajar memiliki konsekuensi administratif dan sosial yang berbeda dengan sekadar pernah mengikuti pendidikan. Peserta didik dinyatakan tamat atau lulus setelah memenuhi persyaratan penyelesaian program pendidikan dan kriteria kelulusan yang ditetapkan.

Espos.id opini

Membaca Pilihan Soft Landing dari Pengunduran Diri Wakil Presiden

Espos.id opini

Pahlawan: Antara Menanam dan Memetik Hasil Perbuatan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kepahlawanan dapat dimaknai melalui dua sisi yang saling berkaitan, yakni menanam dan memetik.

Espos.id opini

Bintik Hitam pada Susu Bubuk, Akademisi IPB Jelaskan Penyebabnya

Akademisi bidang teknologi pangan IPB University, Prof. Dr.-Ing. Azis Boing Sitanggang, STP, MSc, menjelaskan proses pembuatan susu bubuk melibatkan sejumlah tahapan yang terkontrol. Tahapan tersebut meliputi pencampuran bahan, pemanasan, hingga pengeringan.

Espos.id sudut pandang

Godaan Kekuasaan

Sebaik apa pun sistem yang dibangun untuk mencegah penyelewengan, kekuasaan memang selalu menggoda untuk disalahgunakan bagi siapa saja yang mendapatkanya.

Espos.id opini

Crowdfunding Syariah di PTKIN: Dari Solidaritas Menuju Kemandirian Ekonomi Umat

Espos.id opini

Melampaui Fakta Permukaan: Menimbang Teknik Reportase dalam Penulisan Kreatif

Reportase mencakup kegiatan meliput dan mengumpulkan fakta dari berbagai sumber, kemudian menuliskannya menjadi berita. Wawancara hanya menjadi salah satu teknik dalam proses tersebut

Espos.id sudut pandang

Ngemong

Keterlibatan figur ayah secara emosional dinilai mampu membentuk fondasi karakter anak sejak dini.

Espos.id sudut pandang

Manifesto Kemanusiaan dari Rock in Solo

Keputusan membatalkan Rock in Solo 2026 adalah afirmasi bahwa musik rock adalah ekspresi nilai-nilai kemanusiaan, berpihak kepada kemanusiaan, dan selalu berupaya memajukan kemanusiaan.

Espos.id opini

Pemilu Serbia dan Brasil: Gelombang Antikemapanan Lintas Benua?

Pemilu Serbia dan Brasil menunjukkan arah politik yang berbeda. Apakah gelombang antikemapanan meluas di dunia, atau justru memiliki batas?

Espos.id opini

Membaca Ulang Kehilangan Melalui “Kemahiran Berbahasa Indonesia”

Kesimpulannya, buku Kemahiran Berbahasa Indonesia tidak sekadar hadir sebagai buku pedoman tata bahasa, tetapi juga menjadi penuntun untuk menelusuri dan menyusun makna di balik setiap tulisan.

Espos.id opini

Melangitkan Doa, Menjadikan Agama sebagai Kekuatan yang Mendamaikan Dunia

Spirit ajaran semua agama pada dasarnya mengarahkan manusia pada harmoni dan keserasian hidup: hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, serta hubungan manusia dengan alam.

Espos.id opini

Kecakapan Berbicara, Cermin Pendidikan

Kemampuan memahami objek di sekitar secara naluriah telah berlangsung sejak manusia mulai hidup. Dengan anugerah akal yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta, manusia pada akhirnya dapat memahami dan mengomunikasikan apa yang telah direspons.

Espos.id opini

Dari Bacaan ke Tulisan: Cara Kembangkan Ide dan Atasi Kebuntuan Menulis Fiksi

Proses kreatif menulis fiksi membutuhkan lebih dari sekadar inspirasi. Penulis juga perlu memahami cara mengembangkan alur, membangun konflik, menghadirkan suasana, serta menghubungkan setiap peristiwa secara logis.