Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan pelajaran coding dan artificial intelligence (AI) akan menjadi bagian kurikulum sekolah mulai tahun pembelajaran 2025/2026.
Dua materi pelajaran tersebut tidak akan menjadi mata pelajaran wajib, melainkan hanya menjadi mata pelajaran pilihan.
Unggul di Layanan Pembayaran Digital, BRI Raih 8 Penghargaan PRIMA Awards 2026
Pengintegrasian coding dan AI ke dalam dunia pendidikan menjadi salah satu upaya membangun generasi yang unggul dalam hal penguasaan teknologi serta mampu mempergunakan untuk hal-hal yang positif.
Meski demikian, muncul pertanyaan apakah pengintegrasian dua materi pembelajaran tersebut dapat menjadi harapan atau justru menjadi hambatan bagi pendidikan Indonesia?
Harus diakui pesatnya perkembangan dunia saat ini menuntut penguasaan literasi digital tak kalah penting jika disandingkan dengan kemampuan membaca dan menulis.
Saat ini cukup banyak ditemukan lowongan pekerjaan yang membutuhkan penguasaan teknologi, seperti cloud security engineer atau network engineer.
Dalam waktu bersamaan pula ditemukan fakta masih minimnya penguasaan coding dan AI oleh masyarakat Indonesia yang membuat banyak perusahaan kemudian terpaksa merekrut tenaga kerja asing.
Jika melihat kondisi tersebut, cukup relevan untuk mempersiapkan peserta didik sedini mungkin agar pada masa depan dapat menjadi seorang inovator atau bahkan menjadi seorang pencipta dalam dunia teknologi.
Oleh karenanya, melalui pengintegrasian coding dan AI dalam dunia pendidikan diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki keterampilan digital.
Meski banyak keuntungan yang ditawarkan, pengintegrasian coding dan AI ke dalam dunia pendidikan menuai penolakan dari sejumlah pihak.
Tentu penolakan terhadap kebijakan tersebut bukanlah suatu bentuk resistensi terhadap inovasi di dunia pendidikan, melainkan menjadi pengingat agar prioritas pendidikan yang lebih pokok dan mendasar tetap diutamakan.
Jika melihat tahun pembelajaran 2025/2026 yang akan dimulai sebentar lagi, patut dipertanyakan bagaimana kesiapan pemerintah dalam menjalankan program ini?
Bagaimanapun kebijakan mengenai integrasi coding dan AI ini nanti akan tetap menimbulkan sejumlah hambatan yang perlu diatasi.
Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya, baik sarana dan prasarana maupun tenaga pendidik. Hingga saat ini kesenjangan pendidikan di Indonesia masih menjadi isu krusial untuk dibahas.
Banyak sekolah, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang belum memiliki akses ke jaringan Internet dan komputer.
Alih-alih meningkatkan kualitas pendidikan, memaksakan kebijakan pengintegrasian coding dan AI tanpa kesiapan yang matang justru akan menimbulkan risiko ketimpangan baru.
Faktor kesiapan tenaga pendidik juga menjadi hambatan lain yang perlu untuk dikaji. Apabila kita melihat waktu persiapan integrasi coding dan AI yang akan mulai dijalankan semester depan, tentu muncul pertanyaan apakah waktu yang hanya sebentar itu cukup untuk sosialisasi dan pelatihan kepada tenaga pendidik?
Tanpa pelatihan yang cukup dan berkelanjutan, kebijakan ini justru berisiko menambah beban bagi tenaga pendidik sehingga dapat mengurangi efektivitas dan kegiatan pembelajaran.
Selain itu, penambahan mata pelajaran baru dapat menambah beban kurikulum yang saat ini sudah padat. Meski hanya menjadi mata pelajaran pilihan, kebijakan ini tetap menimbulkan risiko ketergantungan pada teknologi sejak dini.
Ini dapat menghambat kemampuan sosial peserta didik serta dapat menurunkan fokus peserta didik terhadap bidang lain yang juga tak kalah penting.
Risiko mengenai penyalahgunaan teknologi juga dapat muncul lewat kebijakan ini. Oleh karena itu, perlu perencanaan yang matang agar pengintegrasian coding dan AI dalam pendidikan dapat berjalan efektif.
Alokasi anggaran pendukung perlu dipersiapkan secara khusus untuk sosialisasi, pelatihan, hingga pembelian perangkat komputer jaringan.
Pengintegrasian coding dan AI ke dalam dunia pendidikan saat ini memang tidak dapat terbantahkan jika melihat relevansinya terhadap perkembangan zaman.
Walakin, besar harapan agar pemerintah tidak terburu-buru dalam menjalankan kebijakan ini. Perlu komitmen dan perencanaan yang tepat agar integrasi coding dan AI ke dalam pembelajaran menjadi langkah yang strategis sehingga dapat memajukan pendidikan di Indonesia.
Pada akhirnya, pengintegrasian coding dan AI ke dalam dunia pendidikan tetap menjadi salah satu cara untuk membekali generasi muda dengan keterampilan teknologi digital, serta menjadi modal bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi persaingan pasar kerja pada masa depan.
Oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan dapat mempersiapkan generasi muda Indonesia menghadapi tantangan pada era digital sehingga target Indonesia Emas 2045 bukan sekadar ”omon-omon”.
(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 10 Juni 2025. Penulis adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tidar, Magelang, Jawa Tengah)