Jadwal Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55
Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55

Pancasila Bukan Mitos

author
Selasa, 5 Juni 2018 - 02:00 WIB
Pancasila Bukan Mitos
ESPOS.ID - Panduan Informasi dan Inspirasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu (2/6/2018). Esai ini karya Tundjung W. Sutirto, dosen Ilmu Sejarah di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah tundjungsutirto@gmail.com.


Esposin, SOLO--Tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Lahirnya Pancasila. Melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 setiap tanggal 1 Juni adalah hari libur nasional.

Jangan Mudah Tergiur Imbal Hasil Tinggi, BRI Ingatkan Risiko Penipuan Investasi

Dalam konsiderans keputusan presiden tentang Hari Kelahiran Pancasila itu disebutkan bahwa untuk melengkapi sejarah ketatanegaraan maka perlu ditetapkan Hari Kelahiran Pancasila.

Dinyatakan pula bahwa Pancasila adalah dasar dan ideologi negara Republik Indonesia. Bisa jadi Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang menetapkan hari lahir ideologinya sebagai hari libur nasional. Jerman tidak menjadikan lahirnya ideologi marxisme sebagai hari libur nasional.

Pencetus ideologi marxisme yang mendunia itu adalah Karl Marx yang orang Jerman. Uni Soviet dahulu juga tidak punya hari libur nasional untuk menghormati kelahiran ideologi leninisme yang merupakan varian dari marxisme yang dikembangkan Vladimir Lenin sebagai ideologi negara itu.

Prancis yang merupakan tempat kelahiran ideologi liberalisme juga tidak punya hari libur untuk menandai kelahiran ideologi negara itu. Sekalipun ideologi liberalisme menyebar luas ke benua Eropa tetapi Prancis tidak menjadikan kelahiran ideologi liberalisme sebagai national holidays.

Malaysia menjadikan 31 Agustus sebagai hari libur nasional tetapi untuk memperingati hari kemerdekaan dari Inggris yang terjadi pada 31 Agustus 1957. Peringatan kemerdekaan Malaysia pada 31 Agustus itu tidak terkait dengan hari lahir ideologi negara pada 31 Agustus 1970 yang bernama Rukun Negara.

Demikian seterusnya di antara banyak ideologi besar yang ada di dunia ini seperti komunisme, sosialisme, marxisme, kapitalisme, leninisme, nasionalisme, liberalisme, dan lainnya tidak ada yang dijadikan hari libur bagi suatu negara yang menjadi tempat kelahiran ideologi itu.

Di sinilah Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia sangat spesial karena melalui keputusan politik menjadikan kelahiran Pancasila itu sebagai hari libur nasional sekaligus turunannya menjadikan Juni adalah bulan Pancasila.

Sebagai hari libur berarti kelahiran Pancasila telah diterima sebagai peristiwa besar sejarah Indonesia. Dengan kata lain, bangsa Indonesia tidak akan berkompromi lagi untuk kelahiran ideologi lain di bumi Nusantara ini kecuali Pancasila. Baik itu ideologi yang termasuk ekstrem kiri maupun di ekstrem kanan tidak akan tumbuh di Indonesia.

Rejuvinasi

Dengan penetapan Hari Lahir Pancasila itu sudah seharusnya ada rejuvinasi Pancasila. Saya gunakan istilah rejuvinasi (peremajaan) karena di dalamnya terkandung makna perlunya penyegaran. Penyegaran itu berarti punya dimensi konteks.

Bukan dalam bentuk penyegaran ingatan yang hanya berlangsung setiap tanggal 1 Juni ketika warga negara sedang libur nasional. Bukan pula penyegaran secara seremonial dengan ritus tata cara upacara.

Penyegaran di sini lebih tentang bagaimana Pancasila dapat diradikalisasi sebagaimana konsep ini pernah disampaikan oleh Kuntowijoyo pada 2001 dalam sebuah artikel di sebuah media nasional.

Menurut Kuntowijoyo, persoalan yang dihadapi Pancasila adalah soal korespondensi ketika ada kesenjangan antara yang tertulis dengan realitasnya. Bangkitnya ideologi di luar Pancasila pascareformasi tidak terlepas dari sindrom terhadap Pancasila itu sendiri yang pada masa rezim sebelumnya hanya menempati arti simbolis kenegaraan.

Pancasila sejak kelahirannya dan selama Orde Baru tidak lebih dari artikulasi simbolis yang ujung-ujungnya dimitoskan untuk azimat pelanggengan otoriterianisme. Pancasila tetap eksis secara simbolis tetapi ibarat pusaka hanya disarungkan di tempatnya dan diselipkan di pinggang untuk aksesori bagi yang sedang duduk di singgasana kekuasaan.

Pancasila tidak pernah dihunus untuk perang melawan korupsi. Pancasila tidak pernah bertuah (bahasa Jawa: mandi) menghadapi ketidakadilan yang nyata-nyata dipraktikkan dalam berinteraksi sosial. Pancasila masih menjadi mitos dan belum disentuh subtansinya.

Oleh karena itu saya sependapat dengan pemikiran Kuntowijoyo meradikalisasi Pancasila sehingga lepas dari mitos. Salah satu pendekatan yang ditawarkan Kontowijoyo  adalah upaya ”mengaktifkan” sila-sila agar operasional untuk ideologi, dasar, pedoman, dan filsafat perilaku keseharian bangsa terutama para elite politik.

Menjadikan Pancasila sebagai sumber ilmu juga menjadi tahapan dari radikalisasi setelah tahapan yang paling awal adalah menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Kegagalan menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara akan berakibat terbukanya kelompok-kelompok dan organisasi sosial masyarakat dan politik mencari alternatif ideologi yang secara historis pernah sukses.

Pancasila juga harus diradikalisasi menjadi pelayan horizontal dan bukan pelayan vertikal. Bahwa semua pelayanan apa pun kepada sesama manusia harus manusiawi atas nama kemuliaan nama Tuhan. Pelayanan horisontal yang baik kepada warga negara akan berpahala dan pelayanan yang buruk adalah dosa besar dari rezim berkuasa.

Di setiap institusi sosial di Indonesia rumus-rumus Pancasila harus selalu hadir mewarnai dimensi birokrasi. Para birokrat yang Pancasilais pasti anti suap dan anti korupsi.    Sikap yang Pancasilais harus menjadi habit dan bukan insidental sehingga pada di era kontemporer ini tinggal melihat bagaimana perwujudan sikap dan perilaku kebangsaan dan kenegaraan setelah dua tahun sejak 1 Juni 2016 diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila.

Beberapa bulan yang lalu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk pemerintah mempunyai kedudukan setingkat kementerian. Berbeda dengan BP7 waktu dulu,  yaitu Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, yang satu tingkat di bawah kementerian.

Keteladanan

BPIP tentu lebih punya kekuatan politik bagi upaya meradikalisasi Pancasila dibanding BP7. Yang penting bagaimana Pancasila dibebaskan dari mitos. Elaborasinya adalah bagaimana Pancasila diradikalisasi sebagai kriteria kritis bagi kebijakan penyelenggaraan negara.

Misalnya, produk regulasi yang dibuat rezim berkuasa yang bias keadilan harus terbuka untuk ditinjau secara yudisial. Termasuk perilaku penguasa yang tidak manusiawi terhadap rakyat juga dikritik karena bertentangan dengan Pancasila dan kritik itu tak boleh dikategorikan penghinaan jabatan. 

Kalau ada elite negeri ini memberi sesuatu kepada orang di jalan dengan cara melemparkan dari dalam mobil jelas-jelas perilaku tidak manusiawi. Sama saja dia tidak mengerti apa makna sila kedua Pancasila, padahal radikalisasi Pancasila itu perlu contoh, perlu keteladanan, perlu role model dari para elite politik yang diserahi mandat oleh rakyat untuk mengelola negara.

Tidak ada yang salah dengan Pancasila selama tidak hanya dijadikan mitos. Saatnya Pancasila bergerak ke logos dan etos. Pada dimensi logos harus dipastikan tidak ada teori-teori dalam kajian regulasi yang tidak sejalan dengan Pancasila. Pada dimensi etos harus dipastikan bahwa setiap produk regulasi dan ketatanegaraan mampu menumbuhkan kepercayaan diri sehingga tidak merasa inferior di dalam pergaulan dunia.

         

 

Editor
Ichwan Prasetyo -

Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.

Berita Lainnya
Espos.id opini

Menertibkan Ruang Digital: Rasionalitas di Balik Kebijakan Google

Penutupan lebih dari 19.000 kanal YouTube berbahasa Indonesia oleh Google menjadi pengingat pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan etika ruang digital.

Espos.id sudut pandang

Menuju Demokratisasi Perencanaan Ruang Publik

Relasi kuasa asimetris dalam pengelolaan ruang publik di Kota Solo akan terpecahkan dengan pendekatan co-design.

Espos.id sudut pandang

Jeda Sejenak

Orang-orang yang terpapar berita tragedi lewat media sosial dan televisi justru mengalami tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang benar-benar berada di lokasi kejadian.

Espos.id sudut pandang

Viva Art, Viva Solidarity!

Three-finger salute serta latar merah, biru, dan hijau adalah simbol perlawanan dan solidaritas.

Espos.id sudut pandang

Anonimitas Akun Kedua

Kritik terhadap sebuah kebijakan bisa berujung pada pencarian identitas, tempat kerja, latar belakang keluarga, hingga kehidupan pribadi orang yang mengunggahnya.

Espos.id opini

Mempertanyakan Kehadiran Negara

Bagi rakyat, yang diharapkan dari kehadiran negara dan pemerintah saat ini adalah membuat biaya hidup murah, kebutuhan pokok tersedia dan terjangkau, lapangan kerja terbuka, pendidikan, dan kesehatan murah.

Espos.id opini

Dilema Administrasi Pendidikan Gibran: Menimbang dan Menimang Kelulusan

Dalam sistem pendidikan, istilah tamat belajar memiliki konsekuensi administratif dan sosial yang berbeda dengan sekadar pernah mengikuti pendidikan. Peserta didik dinyatakan tamat atau lulus setelah memenuhi persyaratan penyelesaian program pendidikan dan kriteria kelulusan yang ditetapkan.

Espos.id opini

Membaca Pilihan Soft Landing dari Pengunduran Diri Wakil Presiden

Espos.id opini

Pahlawan: Antara Menanam dan Memetik Hasil Perbuatan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kepahlawanan dapat dimaknai melalui dua sisi yang saling berkaitan, yakni menanam dan memetik.

Espos.id opini

Bintik Hitam pada Susu Bubuk, Akademisi IPB Jelaskan Penyebabnya

Akademisi bidang teknologi pangan IPB University, Prof. Dr.-Ing. Azis Boing Sitanggang, STP, MSc, menjelaskan proses pembuatan susu bubuk melibatkan sejumlah tahapan yang terkontrol. Tahapan tersebut meliputi pencampuran bahan, pemanasan, hingga pengeringan.

Espos.id sudut pandang

Godaan Kekuasaan

Sebaik apa pun sistem yang dibangun untuk mencegah penyelewengan, kekuasaan memang selalu menggoda untuk disalahgunakan bagi siapa saja yang mendapatkanya.

Espos.id opini

Crowdfunding Syariah di PTKIN: Dari Solidaritas Menuju Kemandirian Ekonomi Umat

Espos.id opini

Melampaui Fakta Permukaan: Menimbang Teknik Reportase dalam Penulisan Kreatif

Reportase mencakup kegiatan meliput dan mengumpulkan fakta dari berbagai sumber, kemudian menuliskannya menjadi berita. Wawancara hanya menjadi salah satu teknik dalam proses tersebut

Espos.id sudut pandang

Ngemong

Keterlibatan figur ayah secara emosional dinilai mampu membentuk fondasi karakter anak sejak dini.

Espos.id sudut pandang

Manifesto Kemanusiaan dari Rock in Solo

Keputusan membatalkan Rock in Solo 2026 adalah afirmasi bahwa musik rock adalah ekspresi nilai-nilai kemanusiaan, berpihak kepada kemanusiaan, dan selalu berupaya memajukan kemanusiaan.

Espos.id opini

Pemilu Serbia dan Brasil: Gelombang Antikemapanan Lintas Benua?

Pemilu Serbia dan Brasil menunjukkan arah politik yang berbeda. Apakah gelombang antikemapanan meluas di dunia, atau justru memiliki batas?

Espos.id opini

Membaca Ulang Kehilangan Melalui “Kemahiran Berbahasa Indonesia”

Kesimpulannya, buku Kemahiran Berbahasa Indonesia tidak sekadar hadir sebagai buku pedoman tata bahasa, tetapi juga menjadi penuntun untuk menelusuri dan menyusun makna di balik setiap tulisan.

Espos.id opini

Melangitkan Doa, Menjadikan Agama sebagai Kekuatan yang Mendamaikan Dunia

Spirit ajaran semua agama pada dasarnya mengarahkan manusia pada harmoni dan keserasian hidup: hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, serta hubungan manusia dengan alam.

Espos.id opini

Kecakapan Berbicara, Cermin Pendidikan

Kemampuan memahami objek di sekitar secara naluriah telah berlangsung sejak manusia mulai hidup. Dengan anugerah akal yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta, manusia pada akhirnya dapat memahami dan mengomunikasikan apa yang telah direspons.

Espos.id opini

Dari Bacaan ke Tulisan: Cara Kembangkan Ide dan Atasi Kebuntuan Menulis Fiksi

Proses kreatif menulis fiksi membutuhkan lebih dari sekadar inspirasi. Penulis juga perlu memahami cara mengembangkan alur, membangun konflik, menghadirkan suasana, serta menghubungkan setiap peristiwa secara logis.