Presiden Prabowo Subianto beberapa kali—bahkan kala sejak masih berstatus calon presiden peserta tiga kali pemilihan presiden—menyalahkan kekuatan asing dalam konteks kedaulatan Indonesia.
Termutakhir, dalam pidato peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (2/6/2025), Presiden Prabowo Subianto mengatakan "kekuatan asing" sedang bekerja mencegah bangsa Indonesia menjadi kuat.
BRI Dorong Pengusaha Ikan Sorong Naik Kelas Lewat Program Klasterku Hidupku
”Kekuatan asing” itu salah satunya mewujud dalam pembiayaan kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM). Ia menyebut ada LSM yang dibiayai kekuatan asing dengan kerja utama memecah belah bangsa Indonesia.
Apabila kita telaah secara serius dengan nalar lurus berbasis data dan informasi yang valid, bisa dipastikan ucapan Presiden Prabowo itu tertuju kepada—salah satunya—Greenpeace Indonesia.
Organisasi masyarakat sipil ini beberapa waktu terakhir intensif mengungkap praktik pertambangan nikel di kawasan kepulauan di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.
Pengungkapan realitas pertambangan nikel di Raja Ampat yang merusak alam itu berbuah keributan. Salah satunya, ya, ucapan Presiden Prabowo tentang kekuatan asing yang mendanai LSM di Indonesia untuk memecah belah bangsa Indonesia itu.
Beberapa menteri dan anggot DPR mengecam praktik pertambangan yang merusak alam dan mengancam habitat serta kehidupan flora dan fauna endemik Raja Ampat itu.
Ujungnya adalah pencabutan izin penambangan nikel di pulau-pulau di Raja Ampat, kecuali izin penambangan milik satu perusahaan pertambangan yang terafiliasi dengan badan usaha milik negara.
Alasannya, perusahaan ini telah menghasilkan pendapatan negara yang sangat besar dan menyatakan sanggup mereklamasi bekas tambang, walau berjalan sangat lambat.
Para aktivis dan akademikus menyebut pernyataan Presiden Prabowo tentang LSM yang didanai kekuatan asing untuk memecah belah bangsa Indonesia itu cerminan sosok yang "alergi dengan kritik" dan didasari motif "mengadu domba antarwarga."
Dalam perspektif saya, retorika tentang ”kekuatan asing” itu adalah pakem Prabowo. Ia menggunakan term itu, setidaknya, sejak kali pertama dia mencalonkan diri dalam pemilihan presiden. Sejak dia kali pertama menjadi calon presiden. Itu tahun 2014.
Dalam retorika politik, terutama saat kampanye calon presiden, tak terhitung berapa kali dia mengajak seluruh rakyat Indonesia bersatu dan jangan gontok-gontokan karena itu yang selalu diharapkan kekuatan asing.
Bangsa Indonesia harus berdiri di kaki sendiri, tidak dikuasai kekuatan asing. Walakin, Presiden Prabowo mengajak bangsa ini tidak selalu curiga dengan bangsa asing, namun jangan sampai dipermainkan oleh bangsa manapun, jangan sampai dipermainkan kekuatan asing.
Pakem adalah cerita asli (tentang wayang dan sebagainya); pedoman pokok (tentang aturan, tata cara, dan sebagainya); keaslian; kemurnian.
Di negeri tetangga yang belakangan menjadi mitra utama pembangunan Indonesia, China, mengemuka retorika dan praktik hubungan internasional yang malah mendudukkan kekuatan asing sebagai ”tujuan utama”.
Presiden China Xi Jinping saat berpidato di acara Kongres Nasional Ke-19 Partai Komunis China, Oktober 2017, berkata,”Adalah ide dari Tianxia (segala di bawah langit) membentuk satu keluarga yang harus memandu manusia sehingga kita dapat merangkul satu sama lain dengan lengan terbuka dan menciptakan fondasi yang sama, serta menyingkirkan perbedaan-perbedaan. Bersama, kita harus berjuang untuk komunitas masa depan bersama untuk manusia.”
Komunitas masa depan bersama untuk manusia adalah konsep atau gagasan China tentang tatanan dunia baru yang lebih baik. China beranggapan dan berkeyakinan konsep ini adalah alternatif bagi tatanan dunia sekarang yang telanjur hegemonik.
Konsep ini mengedepankan daya tarik moral (moral appeal), bersifat sukarela, prinsip saling menguntungkan, konektivitas, serta inklusivitas (antikonfrontasi blok politik).
Dalam praksis hubungan internasional, konsep komunitas masa depan bersama untuk manusia menjadi antitesis atas unilateralisme, mentalitas Perang Dingin, pemikiran zero-sum, abusive/agresif, hukum rimba, monopoli, dan standar ganda.
Teman sebaya saya, alumnus Jurusan Hubungan Internasional sebuah universitas ternama di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bertahun-tahun bekerja di sektor pemberdayaan sosial, mengatakan retorika Presiden Prabowo tentang ”kekuatan asing” itu adalah sisa-sisa mentalitas Perang Dingin.
”Iya, tampaknya itu pakem retorika politik dia. Telusuri saja sejak dia menjadi calon presiden pada 2014. Di kampanye selalu menyebut ’kekuatan asing’ sebagai’musuh bersama’,” kata teman saya itu.
Dalam urusan retorika atau artikulasi politik, belakangan ini kita memang ”kaya”. Para pembantu Presiden Prabowo Subianto di kabinet dan lembaga negara lain tampaknya juga punya pakem retorika dan artikulasi sendiri-sendiri kala menanggapi gejolak atau fenomena yang mengemuka dan menarik perhatian publik.
”Indonesia tidak gelap, kau yang gelap,” kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.
”Ya, dimasak saja,” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menanggapi teror kiriman kepala babi untuk seorang jurnalis Tempo. Sampai kini belum ada titik terang siapa pengirim kepala babi itu. Polisi telah menyelidiki.
”Orang yang gajinya Rp15 juta pasti lebih pintar dan sehat daripada yang bergaji Rp5 juta,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
”Memang kelihatannya pelaksanaan kegiatan tambang nikel di PT GN [Gag Nikel] ini relatif memenuhi kaidah-kaidah tata lingkungan. Artinya bahwa tingkat pencemaran [di Raja Ampat] yang tampak oleh mata itu hampir tidak terlalu serius,” kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.
”Ada pemerkosaan massal, betul enggak ada pemerkosaan massal? Pemerkosaan massal kata siapa itu? Enggak pernah ada proof-nya. Kalau ada tunjukkan, ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak ada,” kata Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Masih banyak lagi artikulasi dan retorika pejabat tinggi negara yang bisa menjadi titik tolak memaknai pakem mereka, pakem dalam merespons fenomena atau gejala sosial yang menarik perhatian publik.
Persoalan yang lebih mendasar, saya pikir, bukan pada urusan kekuatan asing yang akan menguasai bangsa dan negara ini, tapi pada realitas diri kita sendiri yang merasa asing pada kesejatian sebagai manusia Indonesia.
Dalam sebuah ceramah yang disampaikan pada 6 April 1977 di Taman Ismail Marzuki, Mochtar Lubis menyampaikan refleksi mendalam mengenai kompleksitas identitas bangsa Indonesia.
Mochtar Lubis memerinci mayoritas masyarakat Indonesia memiliki sifat-sifat baik, tapi perlu fokus pada aspek-aspek yang perlu perbaikan. Ia merangsang refleksi mendalam mengenai hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Ia kala itu menyebut 12 sifat manusia Indonesia, mayoritas sifat buruk, yaitu hipokrit (berpura-pura; lain di bibir, lain di hati), segan dan enggan bertanggung jawab (atas perbuatan, putusan, kelakuan, pikiran, dan sebagainya), bersikap dan berperilaku feodal.
Kemudian, percaya takhayul, artistik dan berbakat seni, lemah watak dan karakternya, tidak hemat, cenderung tidak bekerja keras jika tidak terpaksa, tukang menggerutu (tidak berani menyatakan pikiran dan pendapat di depan orang lain; menusuk di belakang).
Selanjutnya, lekas iri dan dengki, pura-pura pandai (tidak mau mengakui kekurangan/ keterbatasannya), dan mudah meniru (kurang kreatif dan inovatif).
Saya khawatir, sebagian di antara kita, termasuk para elite politik itu, asing dengan kesejatian manusia Indonesia itu. Dampaknya tentu tak bisa memperbaiki diri. Ini lebih berbahaya daripada kekuatan asing.
Bagaimana dengan pakem? Pakem hanya butuh kanalisasi, yaitu kebijaksanaan. Kebijaksanaan sebagai presiden, sebagai menteri, dan sebagainya. Jangan asal ”omon-omon”.
(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 17 Juni 2025. Penulis adalah Manajer Konten Solopos Media Group)