Sebuah obrolan kecil di sudut ruang redaksi tempat saya bekerja pada akhir tahun lalu membahas sebuah isu serius. Seorang kawan melempar pertanyaan sederhana. “Kamu merasa tidak, daya beli orang sekarang sudah turun?”
Mendadak saya teringat situasi yang terjadi di permukiman tempat saya tinggal saat itu. Beberapa keluarga mengaku harus berhemat. Gaji mereka tidak naik, sedangkan harga-harga terus naik. Para tukang sayur, tukang satai madura, dan pedagang keliling lainnya semakin sepi. Bahkan penjual tahu bulat semakin jarang datang karena semakin sedikit yang mau jajan.
Relawan Bakti BUMN 2026, BRI Ajak Relawan Memberdayakan Desa BRILiaN Sanur Kaja
Belum lagi beberapa orang kehilangan pekerjaan alias terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan harus banting setir mencari penghidupan dengan cara lain. Pendek kata, pendapatan tak lagi bisa mengimbangi kenaikan harga barang dan jasa. Jangankan berharap penghasilan tambahan atau lainnya, gaji tak berkurang pun mereka sudah bersyukur.
Suara-suara itu muncul tahun lalu atau beberapa bulan menjelang Pemilu 2024. Saat para pakar ekonomi belum mengakui penurunan daya beli, publik sebenarnya merasakan situasi yang riil. Baru belakangan para ekonom dan elite asosiasi pengusaha besar berani berterus terang tentang pelemahan daya beli setelah deflasi terjadi selama lima bulan beruntun.
Sebelum tren deflasi berturut-turut itu, pelemahan daya beli sekilas tak terpotret dalam angka-angka yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS). Meskipun demikian, kalau kita jeli, selalu ada yang tidak wajar dari data-data ekonomi itu. Misalnya inflasi yang konsisten sangat rendah pada tahun lalu, yakni 2,61% secara tahunan atau di bawah target di atas 3%. Padahal ekonomi masih tumbuh di atas 5%.
Kita bisa menarik sebuah kesimpulan secara logis dari fakta-fakta di atas. Pendapatan yang stagnan (bahkan sebagian turun karena kehilangan pekerjaan) dan harga yang terus naik mengakibatkan penurunan daya beli. Begitu logikanya meskipun penurunan daya beli bisa juga disebabkan banyak faktor lain.
Pemerintah hingga kini belum pernah mengakui fenomena pelemahan daya beli meski terjadi deflasi lima bulan berturut-turut. Narasi membantah penurunan daya menjadi respons normal karena mungkin itulah key performance index para penyelenggara negara di bidang ekonomi. Namun, publik perlu mengidentifikasi cara pejabat publik membangun argumen seolah semua baik-baik saja.
Pertama, ada kecenderungan menyederhanakan persoalan sehingga rentetan deflasi yang tidak biasa itu seolah biasa-biasa saja alias tidak ada masalah. Salah satunya terlihat dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengklaim daya beli masyarakat masih stabil.
Dia merunjuk sejumlah indikator seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) hingga Indeks Penjualan Riil (IPR) yang menunjukkan daya beli masyarakat konstan dan stabil. IKK Agustus 2024 sebesar 124,4 atau naik dari IKK Juli 2024 sebesar 123,4. Kemudian Indeks Penjualan Riil (IPR) Juli 2024 masih meningkat 4,5% secara tahunan dan diperkirakan pada Agustus 2024 juga akan tumbuh 5,8% secara tahunan.
IKK lebih dari 100 merupakan angka optimistis. Namun, ada yang tidak dijelaskan oleh Sri Mulyani, yaitu IKK September 2024 sebesar 123,5 atau lebih rendah daripada Agustus 2024. Meski masih optimistis, penurunan IKK menunjukkan optimisme itu turun.
Begitu pula IEK turun menjadi 133,1 pada September 2024 atau lebih rendah daripada IEK Agustus 2024 (134,9). Meskipun masih di area optimistis, penurunan ini menunjukkan ekspektasi konsumen juga turun.
Dalam konsep sesat pikir (logical fallacy) praktik ini bisa dibaca sebagai straw man fallacy. Kesalahan logika ini terjadi saat seseorang mendistorsi atau terlalu menyederhanakan argumen orang lain, lalu menyerang argumen yang didistorsi itu alih-alih mendebat inti masalahnya. Dengan cara ini, seseorang bisa terlihat berargumen namun sejatinya bukan itu masalah yang sedang dibahas.
Dalam perdebatan tentang isu ini, penggunaan indeks-indeks di atas tidak terkait langsung dengan penurunan daya beli. Indeks-indeks tersebut mengukur ekspektasi, harapan, atau optimisme konsumen, bukan mengukur kondisi riil kemampuan keuangan masyarakat saat ini. Seolah indeks-indeks itu lebih mampu daripada rentetan deflasi.
Cara seperti ini juga umum dipakai dalam berbagai isu. Misalnya, untuk membantah dampak penggunaan bahan bakar fosil terhadap perubahan iklim, seseorang mendistorsi dengan menyebut isu tersebut adalah sentimen antiteknologi yang tidak realistis.
Kedua, menarik kesimpulan dengan menganggap sesuatu yang lebih dahulu terjadi sebagai sebab bagi sesuatu yang muncul belakangan (post hoc ergo propter hoc). Cara ini bermasalah karena berpotensi mengidentifikasi penyebab masalah secara tidak tepat.
Dalam kasus pelemahan daya beli, seorang CEO atau direktur utama sebuah bank nasional menyebut e-commerce, pinjaman online (pinjol), dan judi online sebagai penyebab. Menurutnya, judi dan pinjol menggerogoti kemampuan keuangan masyarakat termasuk kelas menengah. Sederhananya, penurunan daya beli disebabkan perilaku masyarakat sendiri.
Argumen ini sekilas benar. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan sebanyak 4 juta orang terjerat judi online di Indonesia dari kalangan dewasa hingga anak-anak. Begitu pula pinjol yang secara masif bermunculan sejak 2022 dan merenggut keuangan masyarakat dengan bunga tinggi. Sedangkan transaksi e-commerce melemah karena perusahaan pengembang platform tak lagi melakukan aksi “bakar duit”.
Namun, ada kelemahan mendasar dalam argumen ini. Salah satunya menggiring opini seolah-olah tidak ada penyebab selain tiga faktor tersebut di balik pelemahan daya beli. Argumen itu sama sekali tidak menyinggung badai pemutusan hubungan kerja (PHK), rendahnya upah, dan fakta melemahnya industri manufaktur sebagai penyebab. Seolah-olah PHK dan kebijakan upah murah tidak berkontribusi melemahkan daya beli.
Kelemahan kedua adalah mendudukkan pinjol dan judi online sebagai penyebab—padahal bisa saja menjadi akibat—pelemahan daya beli. Sangat mungkin pelemahan daya beli memicu masyarakat lari ke pinjol dan judi karena tidak melihat peluang lain mencari pendapatan. Sementara pendapatan masyarakat kelas pekerja tertekan sejak pandemi Covid-19 dan tidak pulih setelah kebijakan upah murah versi Undang-undang Cipta Kerja.
Logika ini mirip pernyataan seorang penjabat kepala daerah saat merespons polusi udara yang parah di wilayah yang dia pimpin. Dia menyalahkan warganya yang naik kendaraan bermotor sebagai penyebab polusi alih-alih mengkaji polutan dari cerobong pembangkit listrik tenaga uap.
Kembali ke pelemahan daya beli, akarnya tidak terlihat jika hanya melihat situasi lima bulan terakhir. Sejak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 diberlakukan, kenaikan upah minimum turun drastis. Di Karanganyar misalnya, upah minimum kabupaten (UMK) hanya naik 3,27% pada 2021 dan 0,5% pada 2022. Sempat naik hampir 7% pada 2023, UMK hanya naik 3,66% pada 2024.
Di Sukoharjo yang juga menjadi lokasi industri-industri tekstil, situasinya hampir serupa. Dibandingkan dengan sebelum pengesahan UU Cipta Kerja, kenaikan UMK umumnya mencapai lebih dari 8%. Dengan demikian, apa yang terjadi dalam lima bulan terakhir merupakan akumulasi persoalan selama tiga hingga empat tahun terakhir.
Dalam dialektika, mencari akar masalah tidak bisa hanya dijawab dalam dua pilihan, “ya” atau “tidak”, “hitam” atau “putih”. Dalam Madilog, Tan Malaka menyebut logika bisa terkait dengan banyak hal seperti waktu, hubungan antarobjek, dan berbagai kontradiksi. Kunci menjawab masalah adalah dengan mengajukan sebanyak mungkin pertanyaan untuk menguji hipotesis sebelum mengambil kesimpulan.
Salah logika adalah hal biasa. Menjadi berbahaya jika salah logika menjadi cara berkomunikasi dengan publik untuk mendistorsi argumen, kritik, dan menihilkan masalah.
Artikel telah dimuat di Solopos edisi 9 Oktober 2024. Penulis adalah Content Manager Solopos