Jadwal Sholat
Kota Surakarta · Minggu, 22/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Minggu, 22/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55
Sholat
Kota Surakarta · Minggu, 22/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Minggu, 22/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55

Netralitas

author
Jumat, 8 Desember 2023 - 10:50 WIB
Netralitas
ESPOS.ID - Suharsih (Solopos/Istimewa)

Esposin, SOLO – Netralitas. Satu kata itu belakangan ini menjadi kata yang sensitif di telinga sejumlah kalangan, terutama aparatur sipil negara (ASN) dan penyelenggara pemilu.

Kata itu seperti momok. Sejak masa kampanye Pemilu 2024 bergulir, bahkan sejak beberapa waktu sebelumnya, netralitas ASN menjadi sorotan. Di Kabupaten Wonogiri, seorang guru SMP berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) melanggar netralitas ASN dengan memihak salah satu partai politik.

Jangan Mudah Tergiur Imbal Hasil Tinggi, BRI Ingatkan Risiko Penipuan Investasi

Dalam sarasehan bersama warga ia mengajak guru PPPK lain untuk memilih partai politik pilihannya. Kasus ini dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wonogiri pada September 2023.

Setelah melalui proses penyelidikan dan verifikasi, ia mendapat saksi moral atau hukuman disiplin pada Oktober 2023. Di Kabupaten Boyolali, meski belum terbukti ada ASN yang melanggar netralitas, isu ini viral setelah ada video ASN yang menceritakan tentang arahan untuk memenangkan salah satu partai politik dan calon presiden tertentu.

Kemudian muncul juga pelanggaran netralitas oleh penyelenggara pemilu, yakni Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gumukrejo, Kecamatan Teras, Kaupaten Boyolali, yang mengunggah status Whatsapp mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.

Ini menunjukkan potensi pelanggaran netralitas ASN maupun penyelenggara pemilu sangat besar, terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan pihak-pihak terkait melalui sosialisasi dan lainnya agar ASN dan penyelenggara pemilu bersikap netral sesuai peraturan.

Anggota Badan Pengawas Pemilu Lolly Suhenty saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilu Serentak 2024 di Makassar, 20 Juli 2023, mengatakan netralitas ASN menjadi kerawanan yang luar biasa pada pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada).

Mengutip bawaslu.go.id, berdasarkan data yang dirilis Bawaslu, pada Pemilu 2019 terdapat 999 penanganan pelanggaran netralitas ASN. Dari jumlah itu, 89% direkomendasikan kepada KASN. Pada pilkada 2020, terdapat 1.536 penanganan pelanggaran netralitas ASN dan 91% direkomendasikan kepada KASN.

Aturan tentang netralitas ASN sebenarnya sangat jelas. Ada tiga undang-undang yang mengatur ASN harus bersikap netral pada pemilu. Pertama, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pasal 2 undang-undang ini menyatakan setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu.

Kedua, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketiga, Undang-ujndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Ada dua pasal pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 itu yang mengatur tentang netralitas ASN.

Berbagai hal bisa menjadi alasan seorang ASN atau penyelenggara pemilu bersikap tidak netral. Pertama, ASN atau penyelenggara pemilu tersebut tidak memahami aturan perundang-undangan yang melekat pada jabatan atau pekerjaan mereka.

Alasan ini sebenarnya kurang masuk akal dan terkesan mengada-ada. Seorang ASN dan penyelenggara pemilu seharusnya memahami sejak awal aturan-aturan apa  saja yang melekat pada jabatan dan pekerjaan mereka.

Hal itu tidaklah sulit pada masa sekarang dengan perkembangan teknologi dan informasi yang memungkinkan mereka bisa mengakses informasi dengan sangat mudah dan cepat.

Kedua, ASN tersebut berada di bawah tekanan, ancaman, atau intimidasi. Hal ini mungkin terjadi ketika atasan ASN yang menjabat di daerah tertentu menekan para ASN agar memilih kontestan yang menjadi pilihan pejabat tersebut.

Ancaman bagi ASN yang tidak mau menuruti perintah atasan tersebut bermacam-mavam, antara lain, dimutasi, dikucilkan, kariernya dihambat, dan lain-lain. Ketiga, ASN maupun penyelenggara pemilu tersebut mengetahui dan paham aturan perundang-undangan soal netralitas, tapi tetap nekat atau sengaja melanggar.

Hal ini menunjukkan ASN tersebut tidak menghormati aturan dan sudah selayaknya mendapat sanksi berat. Apa pun alasannya, ASN, penyelenggara pemilu, termasuk anggota TNI/Polri dan kepala desa, tidak boleh melanggar asas netralitas dalam pemilu.

Aturan tentang netralitas itu sudah jelas berikut sanksi-sanksi yang berpotensi mereka dapatkan, apalagi jika pelanggarannya masuk kategori berat, bisa berujung pada sanksi pemberhentian atau pemecatan.

Selain itu, sebagai aparatur pemerintah, penegak hukum, dan penyelenggara pemilu, seharusnya punya kesadaran tinggi bahwa mereka adalah contoh atau teladan bagi masyarakat.

Tindak tanduk mereka menjadi sorotan masyarakat. Mereka harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat tentang mematuhi peraturan, taat pada perundang-undangan, bukan malah melanggarnya.

Hal ini juga berlaku bagi pejabat publik di daerah agar tidak menciptakan situasi yang membuat kalangan ASN melanggar asas netralitas dalam pemilu, misalnya dengan tidak memberikan penekanan-penekanan, ancaman, intimidasi, dan lain sebagainya.

Sedangkan kalangan ASN yang mendapatkan intimidasi atau ditekan juga mesti punya keberanian untuk menyuarakan penolakan. Minimal melaporkan kepada Bawaslu jika menemukan ada dugaan yang mengarah pada pelanggaran netralitas ASN.

(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 5 Desember 2023. Penulis adalah wartawan Solopos Media Group)

Editor
Ichwan Prasetyo -

Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.

Berita Lainnya
Espos.id opini

Menertibkan Ruang Digital: Rasionalitas di Balik Kebijakan Google

Penutupan lebih dari 19.000 kanal YouTube berbahasa Indonesia oleh Google menjadi pengingat pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan etika ruang digital.

Espos.id sudut pandang

Menuju Demokratisasi Perencanaan Ruang Publik

Relasi kuasa asimetris dalam pengelolaan ruang publik di Kota Solo akan terpecahkan dengan pendekatan co-design.

Espos.id sudut pandang

Jeda Sejenak

Orang-orang yang terpapar berita tragedi lewat media sosial dan televisi justru mengalami tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang benar-benar berada di lokasi kejadian.

Espos.id sudut pandang

Viva Art, Viva Solidarity!

Three-finger salute serta latar merah, biru, dan hijau adalah simbol perlawanan dan solidaritas.

Espos.id sudut pandang

Anonimitas Akun Kedua

Kritik terhadap sebuah kebijakan bisa berujung pada pencarian identitas, tempat kerja, latar belakang keluarga, hingga kehidupan pribadi orang yang mengunggahnya.

Espos.id opini

Mempertanyakan Kehadiran Negara

Bagi rakyat, yang diharapkan dari kehadiran negara dan pemerintah saat ini adalah membuat biaya hidup murah, kebutuhan pokok tersedia dan terjangkau, lapangan kerja terbuka, pendidikan, dan kesehatan murah.

Espos.id opini

Dilema Administrasi Pendidikan Gibran: Menimbang dan Menimang Kelulusan

Dalam sistem pendidikan, istilah tamat belajar memiliki konsekuensi administratif dan sosial yang berbeda dengan sekadar pernah mengikuti pendidikan. Peserta didik dinyatakan tamat atau lulus setelah memenuhi persyaratan penyelesaian program pendidikan dan kriteria kelulusan yang ditetapkan.

Espos.id opini

Membaca Pilihan Soft Landing dari Pengunduran Diri Wakil Presiden

Espos.id opini

Pahlawan: Antara Menanam dan Memetik Hasil Perbuatan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kepahlawanan dapat dimaknai melalui dua sisi yang saling berkaitan, yakni menanam dan memetik.

Espos.id opini

Bintik Hitam pada Susu Bubuk, Akademisi IPB Jelaskan Penyebabnya

Akademisi bidang teknologi pangan IPB University, Prof. Dr.-Ing. Azis Boing Sitanggang, STP, MSc, menjelaskan proses pembuatan susu bubuk melibatkan sejumlah tahapan yang terkontrol. Tahapan tersebut meliputi pencampuran bahan, pemanasan, hingga pengeringan.

Espos.id sudut pandang

Godaan Kekuasaan

Sebaik apa pun sistem yang dibangun untuk mencegah penyelewengan, kekuasaan memang selalu menggoda untuk disalahgunakan bagi siapa saja yang mendapatkanya.

Espos.id opini

Crowdfunding Syariah di PTKIN: Dari Solidaritas Menuju Kemandirian Ekonomi Umat

Espos.id opini

Melampaui Fakta Permukaan: Menimbang Teknik Reportase dalam Penulisan Kreatif

Reportase mencakup kegiatan meliput dan mengumpulkan fakta dari berbagai sumber, kemudian menuliskannya menjadi berita. Wawancara hanya menjadi salah satu teknik dalam proses tersebut

Espos.id sudut pandang

Ngemong

Keterlibatan figur ayah secara emosional dinilai mampu membentuk fondasi karakter anak sejak dini.

Espos.id sudut pandang

Manifesto Kemanusiaan dari Rock in Solo

Keputusan membatalkan Rock in Solo 2026 adalah afirmasi bahwa musik rock adalah ekspresi nilai-nilai kemanusiaan, berpihak kepada kemanusiaan, dan selalu berupaya memajukan kemanusiaan.

Espos.id opini

Pemilu Serbia dan Brasil: Gelombang Antikemapanan Lintas Benua?

Pemilu Serbia dan Brasil menunjukkan arah politik yang berbeda. Apakah gelombang antikemapanan meluas di dunia, atau justru memiliki batas?

Espos.id opini

Membaca Ulang Kehilangan Melalui “Kemahiran Berbahasa Indonesia”

Kesimpulannya, buku Kemahiran Berbahasa Indonesia tidak sekadar hadir sebagai buku pedoman tata bahasa, tetapi juga menjadi penuntun untuk menelusuri dan menyusun makna di balik setiap tulisan.

Espos.id opini

Melangitkan Doa, Menjadikan Agama sebagai Kekuatan yang Mendamaikan Dunia

Spirit ajaran semua agama pada dasarnya mengarahkan manusia pada harmoni dan keserasian hidup: hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, serta hubungan manusia dengan alam.

Espos.id opini

Kecakapan Berbicara, Cermin Pendidikan

Kemampuan memahami objek di sekitar secara naluriah telah berlangsung sejak manusia mulai hidup. Dengan anugerah akal yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta, manusia pada akhirnya dapat memahami dan mengomunikasikan apa yang telah direspons.

Espos.id opini

Dari Bacaan ke Tulisan: Cara Kembangkan Ide dan Atasi Kebuntuan Menulis Fiksi

Proses kreatif menulis fiksi membutuhkan lebih dari sekadar inspirasi. Penulis juga perlu memahami cara mengembangkan alur, membangun konflik, menghadirkan suasana, serta menghubungkan setiap peristiwa secara logis.