Negeri kita yang sering disebut gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karta raharja, akhir-akhir ini sungguh sangat gaduh. Gambaran bahwa bangsa ini sejahtera, kaya raya, tentram dan damai seperti yang dilukiskan dalam kalimat di atas terasa hambar... jika tidak boleh disebut aneh, sebuah anomali.”Coba sampeyan renungkan, secara beruntun negeri kita didera kekerasan. Kerusuhan di Tarakan, bentrokan di Jalan Ampera Jakarta, amuk massa di Bogor membakar perkampungan Ahmadiyah dan kecelakaan kereta api di Pemalang dan Solo... ada apa dengan negeri kita ini Mas,” kata Raden Mas Suloyo saat jagongan di News Cafe kampung kami Sabtu malam Minggu kemarin.
Jangan Mudah Tergiur Imbal Hasil Tinggi, BRI Ingatkan Risiko Penipuan Investasi
”Mana itu gemah ripah loh jinawi... mana itu tata tentrem karta raharja,” lanjut Denmas Suloyo tak mau jeda.
”Negeri kita sedang sakit Denmas...” timpal Mas Wartonegoro, kawan ngudarasa setianya.
”Iya ya... luar biasa, gaduh benar negeri kita ini. Mengapa bisa setragis ini? Kok seperti negeri yang tidak diurus,” kata saya ikut meramaikan suasana diskusi kelas rakyat ini.
”Bukan tidak ada yang ngurus Mas, kayaknya ini salah urus. Kekerasan di mana-mana, aparat negara tak berani bertindak... amuk massa sepertinya sebuah kejadian yang biasa, Negara selalu hadir belakangan setelah penindasan, kezaliman dan korban berjatuhan,” jawab Mas Wartonegoro.
”Kalau kegaduhan seperti ini terus berulang, siapa sesungguhnya yang patut disalahkan? Rakyatkah yang salah... ideologikah yang salah? Coba Mas, kalau bukan pemerintah siapa lagi,” kata Denmas Suloyo tegas.
Disfungsi negara
Kegaduhan negeri ini ternyata juga dirasakan banyak orang, setidaknya di jejaring sosial Twitter. Saya bahkan merasakan adanya kegelisahan para tokoh negeri ini atas apa yang sedang berlaku terhadap bangsa kita dalam kurun dua pekan terakhir ini.
Komarudin Hidayat, salah satunya, di Twitter mempertanyakan apakah akar kekerasan sebagai bangsa yang suka berkonflik sudah ada pada diri bangsa ini? Sehingga, kehadiranya yang intens dan dalam kondisi tertentu bisa memuncak menjadi kerusuhan sosial yang meluas itu fenomena alami? Sementara pemicunya seperti masalah ras, agama atau kelompok tak lebih sebagai triger belaka?
Sebuah pertanyaan yang sungguh susah dijawab. Kalaupun ada jawaban, itu hanyalah teori-teori yang bisa jadi perlu secara terus menerus diuji kebenarannya. Kaka Suminta, seorang pengamat masalah sosial dalam tulisannya di blog Kompasiana menyatakan bahwa pada dasarnya pada diri manusia telah terdapat potensi konfik kepentingan baik antara individu maupun antar kelompok.
Nah konflik kepentingan itu, pada gilirannya bisa dieleminasi melalui pengaturan-pengaturan, yang diberlakukan dengan berbagai jalan mulai dari pemaksaan karena penaklukan atau melalui konsensus secara demokratis. Pemaksaan dan konsensus demokratis itulah yang dimiliki Negara.
Sesungguhnya negara telah diberi kewenangan untuk bertindak tegas, memaksa bahkan menghukum. Tinggal bagaimana aparat pemerintah yang telah diberi ”amanah” itu menjalankan negara. Negera memiliki seluruh sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan yang terjadi di masyarakat. Sistim peradilan kriminal dengan polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan ada di tangan negara untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan.
Tetapi mana peran negara ketika kegaduhan itu sedang berlangsung di negeri kita. Seolah kehadiran negara tidak ada. Terjadi disfungsi negara. Kalaupun ada, biasanya hal itu sudah terlambat kehadirannya ketika kekerasan telah berlangsung, penindasan atas satu pihak terhadap pihak lain telah menelan korban.
Siapa yang salah? Siapa lagi kalau bukan pemimpin negara. Suka tidak suka, senang atau tidak senang ya harus mau menerima tanggung jawab yang teramat berat itu. Seorang yang berpredikat sebagai pemimpin harus mau menerima kritik, saran dan pengingatan.
Seperti pernah disampaikan KH Cholil Bisri, seoranag pemimpin—ini sesuai data sejarah—mempunyai kegemaran dilayani. Ini sah dan wajar. Namun di sisi lain, pemimpin dituntut untuk menciptakan, kesejahteraan, keadilan, ketentraman dan keamanan. ”Hanya pemimpin gombal yang tidak terobsesi oleh keinginan menyejahterakan rakyat yang dipimpin,” tulis KH Cholil Bisri (Menuju Ketenangan Batin; 2008).
Karena itu, kata Kiai Cholil, pemimpin yang ideal tidak hanya membutuhkan orang-orang yang bersedia melayani akan tetapi juga harus menghajatkan orang-orang yang ”mau” diajak berbicara: keseimbangan antara khudama (pelayanan) dan julasa (kawan bicara) yang bersedia mengingatkan, mengeritik dan meluruskan. ”Khudama tanpa julasa bisa melahirkan pemimpin otoriter. Julasa tanpa khudama membuat pemimpin kehilangan kewibawaan...” papar Kiai Cholil.
Yudhistira dan Pandawa selain memerlukan Semar, Gareng, Petruk dan Bagong juga membutuhkan Krisna. Begitu juga Dursasana yang kata Mbah Kiai mempunyai Togog dan Limbuk juga membutuhkan Durna dan Sengkuni. Jangan seperti Adipati Blambangan yang hanya punya Dayun, sang pelayan yang sangat setia tapi kemudian berubah menjadi arogan, ngawur dan memanjakan nafsu tanpa sedikitpun berbaik-baik dengan hati.
Alangkah celakanya negeri ini jika pemimpinnya hanya memerlukan pelayan. Karena pelayan itu bisa jadi akan berubah provokator yang mengobarkan pertentangan, kekerasan dan ketidakadilan... pada gilirannya negeri ini akan dipenuhi dengan kegaduhan.
Penaklukan Konstantinopel oleh Umar ibn Khattab ratusan tahun silam, tidak disusul dengan penghancuran gereja. Bahkan beliau mendirikan salat di luar gereja. Beliau mengamankan dan mengamalkan benar dhawuh Kanjeng Nabi; Barang siapa memusihi zimmi (non muslim yang dijamin keberadaannya dan tidak dimusuhi), maka benar-benar telah memusuhiku...
Wartawan SOLOPOS