Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap empat pelanggaran hak asasi manusia terhadap para pemain sirkus di Oriental Circus Indonesia (OCI). Pelanggaran ini terjadi sejak tahun 1997.
Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, belum lama ini menyatakan lembaganya telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait kasus ini sejak 1 April 1997, namun rekomendasi tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh manajemen OCI.
Setia Pearl dari Lombok Tembus Pasar Global Berkat Pelatihan Ekspor BRI Peduli
Berbagai dugaan pelanggaran HAM yang ditemukan Komnas HAM menunjukkan pola eksploitasi yang berlangsung sistematis dan dalam jangka waktu lama.
Sejumlah eks pemain sirkus yang tergolong kanak-kanak mengungkapkan pengalaman mereka. Sejak usia dini mereka dipisahkan dari keluarga, bahkan dari ibu kandung.
Itu terjadi saat mereka masih berusia tiga tahun atau empat tahun. Mereka dibawa secara paksa dan dipaksa bekerja sebagai pemain sirkus. Banyak yang mengaku mengalami kekerasan fisik ketika menolak perintah pengelola OCI.
Komnas HAM menilai ada empat bentuk pelanggaran HAM dalam kasus ini. Pertama, pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal-usul dan menjalin hubungan keluarga.
Kedua, pelanggaran atas hak anak untuk bebas dari eksploitasi ekonomi. Ketiga, pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan umum yang layak demi menjamin masa depan mereka.
Keempat, pelanggaran atas hak anak untuk memperoleh perlindungan keamanan dan jaminan sosial sebagaimana dijamin oleh hukum. Komnas HAM menyebut kasus ini sebagai pelanggaran HAM berat.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, perbudakan merupakan salah satu kategori pelanggaran HAM berat. Praktik yang terjadi di OCI itu layak disebut sebagai bentuk perbudakan modern.
Anti-Slavery International, organisasi global yang fokus menghapus segala bentuk perbudakan, mendefinisikan perbudakan modern sebagai situasi ketika seseorang dieksploitasi oleh pihak lain demi keuntungan pribadi maupun komersial.
Biasanya eksploitasi ini berlangsung melalui cara-cara manipulatif seperti penipuan, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan. Negara harus hadir dan bertindak tegas dalam menyikapi kasus OCI.
Negara tak boleh menutup mata terhadap penderitaan anak-anak yang menjadi korban perbudakan modern itu. Mereka berhak atas identitas, keluarga, pendidikan yang bermutu, dan jaminan sosial. Itu hak-hak dasar yang seharusnya dilindungi dan dipenuhi negara.
Kasus OCI dan penipuan pekerja migran menjadi pengingat bahwa perbudakan belum benar-benar hilang. Perbudakan masih ada, tersembunyi di balik kemilau pertunjukan, atau bahkan di balik rutinitas harian kita.
Perbudakan modern bisa terjadi di mana saja, dalam industri pakaian, pertanian, rumah tangga, hingga pertunjukan hiburan. Para korban sering kali kehilangan suara, kehilangan hak, dan kehilangan harapan.
Sudah saatnya kita, sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan, mengambil sikap. Bukan hanya mengutuk perbudakan modern, tapi juga memastikan tak ada lagi anak-anak dan warga negeri ini yang hidup dalam kuasa eksploitasi.