Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan akan mengkaji ulang kebijakan utama pendidikan yang saat ini masih berjalan, yaitu Kurikulum Merdeka, zonasi sekolah, dan peniadaan ujian nasional (UN).
Ia menyebut peninjauan tiga kebijakan dasar itu akan dilakukan dengan cermat dan saksama serta memperhatikan semua masukan dari pemangku kepentingan pendidikan. Setiap kebijakan pasti menghadirkan pro dan kontra sehingga peninjauan dan evaluasi menjadi cara yang pas untuk merespons.
Jangan Mudah Tergiur Imbal Hasil Tinggi, BRI Ingatkan Risiko Penipuan Investasi
Kurikulum Merdeka memang perlu ditinjau kembali mengingat kurikulum ini masih terbilang baru dan dalam pelaksanaannya belum dapat diterapkan secara merata di semua satuan pendidikan.
Peninjauan tiga kebijakan dasar yang akan dilakukan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menegah itu hendaknya berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan akses pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, dan menghentikan gejala komersialisai pendidikan di tingkat dasar dan menengah.
Peninjauan kembali jangan sekadar mengaktualisasikan “ganti menteri, ganti kebijakan”. Peninjauan harus dilakukan dengan benar-benar cermat dan saksama.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) memberikan lima catatan pada sektor pendidikan untuk perbaikan pada era pemerintahan baru. Pertama, pemerintah harus menghentikan komersialisasi pendidikan dan memastikan semua warga negara bisa mengakses wajib belajar.
Komersialisasi pendidikan adalah penyelenggaraan pendidikan yang cenderung menjadi komersial. Gejala atau praktiknya dapat dilihat pada kecendrungan dunia pendidikan menjadi komoditas yang diperjualbelikan.
Kedua, pemerintah harus meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah. Ketiga, mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru. Keempat, mengintensifkan pencegahan kekerasan di sekolah. Kelima, meningkatkan kualitas pendidikan calon guru.
Catatan JPPI itu memang patut dipertimbangkan. Komersialisasi pendidikan masih ditemui di Indonesia. Jangan sampai komersialisasi terus terjadi dan menciptakan kesenjangan sosial yang lebih lebar karena pendidikan berkualitas hanya bisa diakses oleh siswa dari keluarga mampu.
Selain menghentikan komersialisasi, peningkatan mutu pendidikan harus menjadi prioritas utama. Berdasarkan hasil Programme for Internarional Student Assesment (PISA) yang diselenggarakan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2022, Indonesia berada di urutan kedua terbawah untuk kawasan Asia Tenggara dengan skor 359 untuk membaca, 366 untuk matematika, dan 383 untuk sains.
Kondisi ini mencerminkan kegagalan sistem pendidikan memberikan pengajaran yang efektif. Peningkatan kualitas ini tidak boleh hanya terfokus pada sekolah-sekolah elite, melainkan harus menyentuh seluruh satuan pendidikan, terutama yang selama ini tertinggal.
Pemerintah juga harus memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan guru: gaji yang layak, tunjangan, serta akses pada pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas profesional mereka.
Langkah meninjau kembali kebijakan pendidikan adalah kesempatan penting memastikan kebijakan benar-benar pro rakyat dan berorientasi pada kualitas.
Pemerintah perlu mempertimbangkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan ahli pendidikan, agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan pendidikan nasional.