Jadwal Sholat
Kota Surakarta · Minggu, 22/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Minggu, 22/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55
Sholat
Kota Surakarta · Minggu, 22/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Minggu, 22/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55

Mencegah Predator Hukum

author
Kamis, 8 Maret 2012 - 12:48 WIB
Mencegah Predator Hukum
ESPOS.ID - Muhammad Taufiq, Advokat Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret. (FOTO/Dok)

BRI Tumbuh Bersama UMKM, Kredit Rp1.235 Triliun Mengalir untuk Gerakkan Ekonomi

Pada Kamis (1/3/2012) lalu saya dihubungi jurnalis Radio SOLOPOS FM yang meminta  pendapat saya terkait terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2/2012 yang intinya menyatakan terdakwa pencurian di bawah Rp2,5 juta tidak dikenakan penahanan. Benarkah demikian? Sejatinya tidak. Wawancara itu begitu singkat, hasilnya pasti kurang dimengerti masyarakat. Masyarakat menafsirkan segala  bentuk pencurian, asalkan nilainya di bawah Rp2,5 juta, akan memperoleh pengampunan alias tidak ditahan. Tulisan ini bermaksud menjelaskan untuk lebih memahami latar belakang lahirnya Perma tersebut. Hukum yang berlaku di Indonesia manakala dilihat dari sejarah perkembangannya sejak abad XVII dipengaruhi hukum modern yang berpaham civil law yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sistem hukum tersebut mempengaruhi dengan cara mereduksi hukum yang sudah ada sebelumnya yang waktu itu dikenal dengan sistem hukum yang hidup dalam masyarakat. Menggunakan istilah Prof Satjipto Raharjo, sistem hukum itu merupakan bentuk khas dari kehidupan sosial di situ (a piculair form of social life). Pada waktu itu, sistem hukum yang merupakan bentuk khas kehidupan masyarakat sebelum abad XVII dikenal dengan sebutan hukum agama (Islam, Hindu) dan hukum adat, yang oleh Daniel S Lev diartikan sebagai hukum lokal. Dalam umur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sudah tiga puluh tahun ini, terungkap berbagai kelemahan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia. KUHAP yang secara normatif merupakan pijakan hukum pelaksanaan sistem peradilan pidana tidak dapat lagi dianggap sebagai karya agung bangsa Indonesia. Kelemahan itu di antaranya ketidakseimbangan hak antara hak-hak tersangka/terdakwa dengan hak-hak korban. Ini sering memicu munculnya disparitas dalam penetapan putusan pidana. Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya Perma di atas. Kenyataan lain yang harus dihadapi KUHAP bahwa komponen yang bekerja di dalam sistem peradilan pidana di negara hukum ini adalah institusi negara yang telah tercoreng kewibawaannya. Insitusi kepolisian, kejaksaan sampai kehakiman terlibat dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan maupun berbagai jenis tindak pidana. Dalam bahasa saya, mereka yang sesungguhnya penegak hukum telah berubah menjadi predator hukum akibat kegagalan mereka menjaga kewibawaan hukum. Akhirnya perkara sampah atau remeh seperti pencurian sepasang sandal (di Makassar), pencurian tiga biji kakao (di Purwokerto), pencurian sebuah semangka (di Kediri) justru sampai ke persidangan, sementara kasus kakap seperti korupsi di daerah banyak yang lolos dan skandal Bank Century atau bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) justru tidak terendus.

Mahal Wajah lain dari hukum dan proses hukum formal yang terdapat dalam KUHAP adalah terdapatnya fakta bahwa keadilan formal di Indonesia ternyata mahal, berkepanjangan, melelahkan, tidak menyelesaikan masalah dan yang lebih parah lagi penuh dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu dari berbagai masalah yang menjadikan bentuk keadilan ini terlihat problematik adalah mengingat terdapat dan dilakukannya satu proses yang sama bagi semua jenis masalah (one for all mechanism). Inilah yang mengakibatkan mulai berpalingnya banyak pihak guna mencari alternatif penyelesaian atas masalah hukum yang timbul. Berkaca dari contoh kasus di atas, menurut saya, teori restorative justice sesungguhnya dapat dijadikan landasan dalam penyelesaian perkara pidana seperti ini. Restorative justice merupakan salah satu model alternative dispute resolution yang lebih ditujukan pada kejahatan terhadap sesama individu/anggota masyarakat daripada kejahatan terhadap negara. Restorative justice menekankan pendekatan yang seimbang antara kepentingan pelaku, korban dan masyarakat di mana terdapat tanggung jawab bersama antarpihak dalam membangun kembali sistem sosial di masyarakat. Banyak contoh menunjukkan ketidakmampuan negara untuk mengambil langkah-langkah hukum yang tepat terhadap mereka yang melakukan kesalahan jika hanya bertumpu pada hukum formal. Hukum materiil kita (KUHP) diberlakukan sejak 1856 di zaman pemerintahan kolonial Belanda. Saat itu kerugian di bawah Rp25 dianggap sebagai tindak pidana ringan. Seiring perkembangan zaman, pada 1960 diubah menjadi maksimal Rp250. Sekarang setelah lebih dari 50 tahun diubah lagi nilainya menjadi Rp 2,5 juta. Jadi Perma No 2/2012 di atas sejatinya hanya perubahan nilai nominal dari pencurian sebagaimana yang diatur pada Pasal 364 KUHP, yakni kejahatan yang masuk kategori tindak pidana ringan. Proses persidangan pelanggar pasal ini cukup sehari dan tidak perlu dikenakan penahanan. Bagaimana dengan bentuk kejahatan lain seperti penodongan, penjambretan, mengutil di swalayan dengan nilai barang kurang dari Rp2,5 juta? Untuk bentuk kejahatan seperti itu,  pelaku tetap ditangkap dan ditahan, bahkan bisa lebih berat, jika dia seorang residivis atau kejahatan itu dilakukan saat musibah seperti kebakaran, banjir, gempa bumi dan bencana lainnya.

Editor
Is Ariyanto -

Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.

Berita Lainnya
Espos.id opini

Menertibkan Ruang Digital: Rasionalitas di Balik Kebijakan Google

Penutupan lebih dari 19.000 kanal YouTube berbahasa Indonesia oleh Google menjadi pengingat pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan etika ruang digital.

Espos.id sudut pandang

Menuju Demokratisasi Perencanaan Ruang Publik

Relasi kuasa asimetris dalam pengelolaan ruang publik di Kota Solo akan terpecahkan dengan pendekatan co-design.

Espos.id sudut pandang

Jeda Sejenak

Orang-orang yang terpapar berita tragedi lewat media sosial dan televisi justru mengalami tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang benar-benar berada di lokasi kejadian.

Espos.id sudut pandang

Viva Art, Viva Solidarity!

Three-finger salute serta latar merah, biru, dan hijau adalah simbol perlawanan dan solidaritas.

Espos.id sudut pandang

Anonimitas Akun Kedua

Kritik terhadap sebuah kebijakan bisa berujung pada pencarian identitas, tempat kerja, latar belakang keluarga, hingga kehidupan pribadi orang yang mengunggahnya.

Espos.id opini

Mempertanyakan Kehadiran Negara

Bagi rakyat, yang diharapkan dari kehadiran negara dan pemerintah saat ini adalah membuat biaya hidup murah, kebutuhan pokok tersedia dan terjangkau, lapangan kerja terbuka, pendidikan, dan kesehatan murah.

Espos.id opini

Dilema Administrasi Pendidikan Gibran: Menimbang dan Menimang Kelulusan

Dalam sistem pendidikan, istilah tamat belajar memiliki konsekuensi administratif dan sosial yang berbeda dengan sekadar pernah mengikuti pendidikan. Peserta didik dinyatakan tamat atau lulus setelah memenuhi persyaratan penyelesaian program pendidikan dan kriteria kelulusan yang ditetapkan.

Espos.id opini

Membaca Pilihan Soft Landing dari Pengunduran Diri Wakil Presiden

Espos.id opini

Pahlawan: Antara Menanam dan Memetik Hasil Perbuatan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kepahlawanan dapat dimaknai melalui dua sisi yang saling berkaitan, yakni menanam dan memetik.

Espos.id opini

Bintik Hitam pada Susu Bubuk, Akademisi IPB Jelaskan Penyebabnya

Akademisi bidang teknologi pangan IPB University, Prof. Dr.-Ing. Azis Boing Sitanggang, STP, MSc, menjelaskan proses pembuatan susu bubuk melibatkan sejumlah tahapan yang terkontrol. Tahapan tersebut meliputi pencampuran bahan, pemanasan, hingga pengeringan.

Espos.id sudut pandang

Godaan Kekuasaan

Sebaik apa pun sistem yang dibangun untuk mencegah penyelewengan, kekuasaan memang selalu menggoda untuk disalahgunakan bagi siapa saja yang mendapatkanya.

Espos.id opini

Crowdfunding Syariah di PTKIN: Dari Solidaritas Menuju Kemandirian Ekonomi Umat

Espos.id opini

Melampaui Fakta Permukaan: Menimbang Teknik Reportase dalam Penulisan Kreatif

Reportase mencakup kegiatan meliput dan mengumpulkan fakta dari berbagai sumber, kemudian menuliskannya menjadi berita. Wawancara hanya menjadi salah satu teknik dalam proses tersebut

Espos.id sudut pandang

Ngemong

Keterlibatan figur ayah secara emosional dinilai mampu membentuk fondasi karakter anak sejak dini.

Espos.id sudut pandang

Manifesto Kemanusiaan dari Rock in Solo

Keputusan membatalkan Rock in Solo 2026 adalah afirmasi bahwa musik rock adalah ekspresi nilai-nilai kemanusiaan, berpihak kepada kemanusiaan, dan selalu berupaya memajukan kemanusiaan.

Espos.id opini

Pemilu Serbia dan Brasil: Gelombang Antikemapanan Lintas Benua?

Pemilu Serbia dan Brasil menunjukkan arah politik yang berbeda. Apakah gelombang antikemapanan meluas di dunia, atau justru memiliki batas?

Espos.id opini

Membaca Ulang Kehilangan Melalui “Kemahiran Berbahasa Indonesia”

Kesimpulannya, buku Kemahiran Berbahasa Indonesia tidak sekadar hadir sebagai buku pedoman tata bahasa, tetapi juga menjadi penuntun untuk menelusuri dan menyusun makna di balik setiap tulisan.

Espos.id opini

Melangitkan Doa, Menjadikan Agama sebagai Kekuatan yang Mendamaikan Dunia

Spirit ajaran semua agama pada dasarnya mengarahkan manusia pada harmoni dan keserasian hidup: hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, serta hubungan manusia dengan alam.

Espos.id opini

Kecakapan Berbicara, Cermin Pendidikan

Kemampuan memahami objek di sekitar secara naluriah telah berlangsung sejak manusia mulai hidup. Dengan anugerah akal yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta, manusia pada akhirnya dapat memahami dan mengomunikasikan apa yang telah direspons.

Espos.id opini

Dari Bacaan ke Tulisan: Cara Kembangkan Ide dan Atasi Kebuntuan Menulis Fiksi

Proses kreatif menulis fiksi membutuhkan lebih dari sekadar inspirasi. Penulis juga perlu memahami cara mengembangkan alur, membangun konflik, menghadirkan suasana, serta menghubungkan setiap peristiwa secara logis.