Pengakuan dan permintaan maaf Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang Yan Wisnu Prajoko terkait kasus perundungan di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi fakultas tersebut patut diapresiasi.
Pengakuan itu meredakan hiruk-pikuk dunia pendidikan dokter di Indonesia. Kebesaran jiwa Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang belum satu semester menjabat itu memikul beban akumulasi problem yang terjadi dalam proses belajar mengajar pendidikan calon dokter spesialis.
Unggul di Layanan Pembayaran Digital, BRI Raih 8 Penghargaan PRIMA Awards 2026
Tidak ada yang menyangkal dokter profesi yang mulia. Peran serta dan pengabdian membangun negeri tercinta dilakukan banyak dokter. Tidak ada yang memungkiri sejak awal para dokter di Indonesia berperan aktif dalam aktivitas kemasyarakatan dan politik yang ditandai keterlibatan dalam berbagai asosiasi dan partai politik.
Kehadiran dan aktivitas sosial politik dokter-dokter waktu itu diwujudkan dengan kelahiran organisasi dokter yang bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang didirikan para pelajar sekolah kedokteran School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) di Batavia/Jakarta.
Proses pendidikan dokter saat ini menjadi panjang dan lama. Para mahasiswa kedokteran bisa memperoleh gelar sarjana kedokteran (SKed) dalam waktu tujuh semester atau 3,5 tahun, namun untuk memperoleh gelar profesi dokter menjadi relatif panjang.
Kalau mulus dalam menyelesaikan kepaniteraan klinik empat hingga lima semester, calon dokter mengikuti ujian kompetensi program pendidikan dokrer yang dilakukan setahun empat kali. Kalau langsung lulus masih menunggu program internship dokter indonesia (PIDI).
Program ini dibuka setahun tiga kali dengan waktu tunggu enam hingga sembilan bulan, tergantung ketersediaan wahana pelayanan kesehatan. Rata-rata 6,5 tahun hingga tujuh tahun untuk mendapat gelar dokter dan satu tahun untuk program internship.
Kita tidak menyadari ribuan dokter tiap tahun menunggu program internship alias menjadi sarjana pengangguran terselubung. Waktu tunggu yang lama bukan tanpa konsekuensi: kejenuhan, penurunan pengetahuan, dan penurunan keterampilan dokter tentu terjadi.
Perlu terobosan progresif oleh pemangku kebijakan untuk memecahkan masalah ini. Pembukaan fakultas kedokteran baru seharusnya disertai penambahan wahana baru yang menunjang program dokter internship.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur program internship tenaga medis dalam Pasal 216 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 217 ayat (1). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 menjelaskan tujuan program dokter intership adalah pemantapan, pemahiran, dan pemandirian.
Pada Senin 6 Mei 2024, Presiden Joko Widodo meluncurkan PPDS berbasis rumah sakit, hospital based program. Peresmian itu menandai era baru program residensial pendidikan dokter spesialis tidak lagi dimonopoli universitas-universitas negeri, yaitu fakultas kedokteran penyelenggara PPDS.
Rumah sakit pemerintah di bawah naungan Kementerian Kesehatan menjadi motor PPDS berbasis rumah sakit dan baru sedikit atau baru beberapa rumah sakit umum daerah (RSUD) yang terlibar. PPDS berbasis rumah sakit diinisiasi Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin.
Bagi banyak orang, terutama dokter-dokter umum dan komunitas medis, program ini merupakan terobosan fenomenal dan program yang ditunggu-tunggu karena menawarkan pendidikan dokter spesialis nir-biaya atau tanpa biaya.
Calon mahasiswa PPDS berbasis rumah sakit diberi beasiswa, bahkan mendapatkan insentif. Banyak pihak masih menunggu langkah konkret Kementerian Kesehatan menjalankan PPDS berbasis rumah sakit.
World Health Organization (WHO) menyebut setiap negara sebaiknya memiliki rasio dokter 1:1000. Dengan 280 juta penduduk, diperlukan setidaknya 280.000 dokter untuk melayani seluruh penduduk Indonesia.
Berdasarkan data ada ketimpangan rasio dokter umum maupun dokter spesialis terhadap jumlah penduduk di Indonesia. Rasio dokter dengan jumlah penduduk masih 0,47 per 1.000 penduduk. Indonesia menduduki peringkat ke-147.
Di Asia Tenggara Indonesia menduduki peringkat ketiga dari bawah. Masih dibutuhkan 124.000 dokter umum dan 29.000 dokter spesialis untuk mencapai target ideal yang dicanangkan WHO. Ironisnya lagi, lebih dari 50% dokter-dokter di Indonesia berada di pulau Jawa.
Baru kali ini Kementerian Kesehatan mengambil alih kewenangan universitas-universitas negeri penyelenggara PPDS. Selama ini Kementerian Kesehatan belum pernah sekalipun secara mandiri menyelenggarakan program pendidikan profesi dokter.
Berbagai sekolah tinggi kesehatan maupun politeknik kesehatan dalam naungan Kementerian Kesehatan belum ada yang menyelenggarakan pendidikan profesi dokter. Semuanya merupakan pendidikan tenaga kesehatan yang sifatnya nonmedis.
Pendidikan profesi dokter selama ini dilakukan oleh fakultas kedokteran di universitas negeri maupun universitas swasta. Kementerian Kesehatan membuat terobosan baru dengan membuka PPDS hospital based untuk meningkatkan lulusan dokter spesialis.
Tidak bisa dimungkiri dengan makin banyak universitas negeri yang menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum memacu mereka menggali dana sebesar-besarnya dari masyarakat, melalui ujian masuk jalur mandiri/swadana.
Culture Shock
Ini sebagai upaya pengembangan universitas dalam mengemban tridarma perguruan tinggi. Di sisi lain, dua jalur penyelenggaraan PPDS, yaitu melalui university based dan hospital based, diharapkan meningkatkan akselerasi lulusan dokter spesialis.
Meskipun culture shock secara harfiah biasanya mengenai mahasiswa asing atau individu mancanegara yang menjalani pendidikan atau kehidupan di negara baru, kejadian yang menjadi trending topic pada dunia kedokteran, terutama dalam pendidikan PPDS, bisa dianalogikan dengan culture shock.
Pergeseran budaya seperti ini tampaknya relevan jika menyimak fenomena yang terjadi dalam dunia pendidikan calon dokter spesialis saat ini, terutama peserta didik PPDS. Seseorang yang mengalami culture shock biasanya akan merasa cemas, bingung, frustrasi.
Dia kehilangan kepercayaan diri dan pegangan karena lingkungan sosial yang baru yang berbeda dengan lingkungan sosial sebelumnya. Banyaknya tekanan di lingkungan baru, pranata sosial baru, yang tidak dibayangkan sebelumnya oleh mahasiswa PPDS menyebabkan kecemasan, ketakutan, hingga depresi.
Semua memang sifatnya individual. Kepribadian, ketahanan mental, dan dukungan lingkungan sekitar turut berperan pada seseorang apakah akan mengalami syok atau pergeseran atau tetap eksis dan bertahan dengan banyaknya tekanan.
Pada Juli 2023 keluar Instruksi Menteri Kesehatan Nomo HK.02.01/Menkes/1512/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Perundungan terhadap Peserta Didik pada Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
Setahun setelah instruksi tersebut diberlakukan masuk 1.857 laporan. Sebanyak 401 kasus perundungan terjadi di 231 rumah sakit dengan derajat dan tingkatan berbeda-beda, yang ringan, sedang, atau berat. Secara verbal, fisik, maupun psikis.
Banyaknya kasus bullying di pendidikan dokter spesialis akhirnya membuka mata hati kita bahwa ada yang kurang tepat dalam proses belajar mengajar PPDS selama ini. Kasus ini menjadi menarik setelah ditemukan dokter peserta didik PPDS Universitas Diponegoro meninggal di tempat indekos.
Setiap tahun terdapat 12.000 lulusan dari 117 fakultas kedokteran di Indonesia. Jumlah dokter spesialis di Indonesia mencapai 49.670. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, di Indonesia rasio ideal dokter spesialis, adalah 0,28 per 1.000 penduduk. WHO menargetkan rasio 1:1000. Menurut Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2024, beberapa bulan yang lalu, masih dibutuhkan 124.000 dokter baru dan 29.000 dokter spesialis baru.
Untuk mencetak dokter umum dan dokter spesialis sesuai rasio ideal yang dicanangkan WHO dibutuhkan waktu 15 tahun hingga 20 tahun. Untuk mengantisipasi hal tersebut Kementerian Kesehatan mencanangkan hospital based pada pendidikan spesialis.
Sudah waktunya kita berbenah diri sebagai momentum perubahan ke arah yang lebih baik. Para pemangku kebijakan dalam menyelenggarakan pendidikan dokter dan dokter spesialis perlu duduk bersama, mengurai berbagai permasalah yang terjadi dalam pendidikan dokter di Indonesia.
Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Tehnologi, organisasi profesi, kolegium kedokteran, konsil kedokteran, dan pemerintah daerah perlu merumuskan kembali road map pendidikan dokter di Indonesia.
Daya Ungkit
Penyamaan persepsi dalam pendidikan dokter di Indonesia akan memberikan daya ungkit peningkatan mutu proses belajar mengajar yang sejalan dengan berbagai perkembangan zaman.
Tujuan standardisasi pendidikan kedokteran untuk meminimalkan kesenjangan di antara anggota AIPKI dan berbagai program studi pendidikan spesialis. Luaran yang diharapkan adalah mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat.
Upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.
Patut digarisbawahi ucapan Presiden Joko Widodo bahwa lebih dari 50% dokter berada di Pulau Jawa. Ini harus juga dicari solusinya. Sejak bertahun-tahun dijumpai ketimpangan distribusi dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis.
Hal ini juga harus menjadi keprihatinan bersama, perlu dicarikan solusinya, terutama bagi dokter-dokter spesialis baru. Rendahnya penghargaan bagi dokter oleh pemangku kebijakan, baik itu pemerintah daerah maupun pusat atau provider pelayanan kesehatan swasta, menjadikan problem pelayanan kesehatan menjadi sangat kompleks.
Dokter-dokter enggan bertugas di daerah terpencil, di daerah rawan, dan daerah penuh tantangan dengan fasilitas yang jauh dari memadai. Pemberian beasiswa tugas belajar oleh Kementerian Kesehatan bisa menjadi salah satu daya tarik bagi dokter-dokter untuk mengabdikan diri di daerah-daerah.
Semoga kesepahaman para stakeholders dalam mengurai benang kusut demi memperbaiki pendidikan dokter di Indonesia, baik dokter umum maupun dokter spesialis, segera menemukan titik balik menuju perbaikan yang menyeluruh.
Momentum berbenah diri patut diutamakan dalam upaya memperbaiki kualitas pendidikan dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis, seperti pola seleksi penerimaan mahasiswa baru maupun penempatan dokter internship.
Apakah perlu diberlakukan selama settahun, tidakkah cukup hanya enam bulan? Undang-undang Kesehatan hanya menyebut paling lama satu tahun. Kalau diberlakukan enam bulan, banyak efisiensi yang bisa diambil, seperti pemanfaatan waktu, penghembatan biaya, dan penambahan daya tampung dokter internship.
Tata kelola yang baik dalam program pendidikan dokter spesialis juga perlu dibenahi. Perekrutan calon mahasiswa secara transparan, meritokrasi penanggung jawab program, kurikulum masing-masing kolegium, asesmen berkala pada peserta didik dan pengelola secara terukur dan akuntabel, akan menghasilkan dokter yang bermartabat dan penuh integritas.
Hak dan kewajiban peserta didik PPDS dijamin dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu Pasal 217, 218, 219. Ada kewajiban negara memberikan perlindungan hukum, jaminan kesehatan, cuti, hak tidak mengalami perundungan, serta hak mendapat jasa pelayanan. Semoga pendidikan dokter di Indonesia semakin baik dan mampu dalam menghadapi persaingan global.
(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 28 September 2024. Penulis adalah Associate Profesor, Dokter Pendidik Klinis Utama, dan dosen Program Studi Ilmu Dermatologi dan Venereologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret)