Jadwal Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55
Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55

Memetakan problema pelayanan e-KTP

author
Rabu, 24 Agustus 2011 - 18:24 WIB
Memetakan problema pelayanan e-KTP
ESPOS.ID - Subandi SH MH (JIBI/SOLOPOS/Ist)
Target Kementerian Dalam Negeri merealisasikan pelayanan penerbitan kartu tanda penduduk elektronik e-KTP) per 18 Agustus di 197 Kabupaten/ Kota se-Indonesia terlambat. Hal ini mengundang banyak kritikan atas kepastian penyelesaian program kependudukan nasional dalam 100 hari yang telah ditargetkan. Tulisan ini dimaksudkan dapat memberikan tambahan gambaran informasi atas problema pelayanan e-KTP di daerah, sehingga para pihak yang berkepentingan dapat memahami dan mengambil langkah demi tercapainya target pelayanan e-KTP.

Mengacu Surat Menteri Dalam Negeri No 471.13/2927/SJ bertanggal 29 Juli 2011 tentang Pemberitahuan Jadwal Pengiriman Perangkat KTP Elektronik dan Pelayanan Penerbitan e-KTP, semestinya paling lambat 15 Agustus distribusi perangkat e-KTP sudah kelar dan pada 18 Agustus awal dimulai pelayanan e-KTP bagi 67 juta warga wajib ber-KTP.

BRI Peduli Salurkan Masker & Vitamin Lindungi Warga dari Abu Vulkanik

Impor dari AS Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari beberapa pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, belanja barang untuk pengadaan perangkat e-KTP (jaringan, server, router, komputer perekam foto, sidik jari, tanda tangan dan iris mata dan penyediaan blangko e-KTP) di 197 kabupaten/Kota kurang lebih senilai Rp 6,7 triliun yang mengacu mekanisme ketentuan lelang pengadaan barang. Sesuai Peraturan Presiden No 54/2010, distribusi barang menjadi tanggung jawab pihak ketiga (konsorsium) sebagai pemenang lelang. Sementara, penjelasan yang saya peroleh dari penyedia barang menyatakan molornya distribusi perangkat e-KTP ke daerah selain karena perangkat e-KTP harus diimpor langsung dari Amerika Serikat, juga karena pembatasan kuota impor atas perangkat e-KTP.

Sesuai ketentuan impor-ekspor tersebut, jumlah perangkat e-KTP tidak dapat didatangkan dalam waktu bersamaan yang mengakibatkan target waktu distribusi perangkat e-KTP ke daerah mundur. Dampaknya, 197 pemerintah kabupaten/kota prioritas penerapan sistem penerbitan e-KTP pada 2011--termasuk Kota Solo-- harus menyusun ulang jadwal hari pelayanan e-KTP dan dihadapkan persoalan batasan waktu 100 hari penyelesaian pelayanan e-KTP.

Penyelesaian pelayanan e-KTP dalam 100 hari menuntut aparat daerah bekerja ekstra keras agar e-KTP tidak menjadi beban keuangan daerah. Bila limit waktu yang ditetapkan pemerintah pusat tidak dapat dipenuhi, pemerintah pusat menyerahkan segala konsekuensi pelayanan penerbitan e-KTP seperti penyediaan blangko e-KTP-–nilainya sekitar Rp 23.000 / lembar-- menjadi beban APBD kabupaten/kota.

Kengototan pemerintah pusat untuk merealiasaikan penerapan e-KTP dalam 100 hari bagi 67 juta orang di 197 kabupaten/kota didasarkan pada: pertama, penerapan e-KTP merupakan amanat UU No 23/2006 yang mewajibkan pemerintah menyelesaikan pencetakan KTP dengan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman data elektronik kependudukan. Selain itu, Perpres No 26/2009 menyatakan penerapan e-KTP harus dilaksanakan paling lambat akhir 2011. Kedua, sesuai hasil uji coba teknis, perangkat e-KTP tersebut dapat menyelesaikan proses perekaman data dalam pelayanan e-KTP untuk setiap orang wajib KTP hanya dalam waktu lima menit.

Dengan perhitungan lima menit per orang wajib KTP, dengan ketersediaan satu unit perangkat e-KTP/15.000 wajib KTP/100 hari, maka 67 juta wajib KTP di 197 kota/kabupaten dapat dicakup dalam program ini. Pertanyaannya, sesimpel itukah perhitungan angka 100 hari penerapan e-KTP?

Perhitungan penyelesaian pelayanan e-KTP dalam 100 hari selayaknya tidak hanya didasarkan pada perhitungan secara matematis, lima menit/orang wajib KTP. Berdasarkan uji coba atas perangkat e-KTP oleh daerah dalam kegiatan bimbingan teknis operator e-KTP, perhitungan tersebut sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, yakni online jaringan dengan pusat, kompetensi operator dan keterampilan wajib KTP sendiri.

Dalam posisi jaringan tidak ada gangguan (online), kompetensi operator baik dan wajib KTP memiliki keterampilan dan tidak gagap teknologi, proses pelayanan e-KTP-– dari pendaftaran, rekam foto, sidik jari, tanda tangan, hingga rekam iris mata-–bisa diselesaikan dalam waktu lima menit.

Namun, dalam uji coba tersebut juga ditemukan fakta apabila terjadi gangguan teknis atas perangkat e-KTP baik yang disebabkan oleh operator maupun diri wajib KTP, membutuhkan waktu cukup lama, berkisar 6-8 menit. Di samping itu, perhitungan 100 hari juga ditentukan oleh ketepatan tanggal dan jam pelayanan serta kehadiran wajib KTP di tempat pelayanan (kecamatan). Konsep pelayanan e-KTP menggunakan perhitungan jam dan hari pelayanan. Bila tingkat kehadiran wajib KTP di titik pelayanan e-KTP tidak sesuai dengan tanggal dan jam pelayanan, pada waktu tertentu akan terjadi kekosongan pelayanan dan pada jam lain terjadi penumpukan pelayanan, yang semua itu akan mempengaruhi batasan lima menit penyelesaian pelayanan e-KTP untuk setiap orang.

Melihat peta problema pelayanan e-KTP tersebut, pemerintah pusat seharusnya segera memberikan kepastian kedatangan perangkat e-KTP di daerah dan revisi jadwal kepastian dimulainya pelayanan e-KTP. Kepastian tersebut penting, supaya daerah tidak dihadapkan pada kebingungan, karena pelayanan e-KTP di daerah sangat tergantung ketersediaan perangkat e-KTP dari pusat.

Di samping itu, dengan kepastian tersebut akan dapat memberikan keyakinan kepada DPRD kabupaten/kota dalam memberikan persetujuan pemberian anggaran penerapan e-KTP dalam APBD Perubahan karena seluruh pemerintah kabupaten/kota mengajukan alokasi anggaran e-KTP dalam APBD Perubahan 2011. Bagaimana pengajuan anggaran e-KTP akan disetujui DPRD dalam APBD Perubahan bila alat dan jadwal pelayanan tidak pasti sementara waktu penyerapan anggaran APBD Perubahan tinggal 3,5 bulan?

Jangan tutup mata Sementara terkait persoalan penyelesaian 100 hari pelayanan, selayaknya pemerintah pusat tidak tutup mata. Artinya, limit waktu tersebut harus dijadwalkan ulang, mengingat jadwal pelayanan juga mengalami pengunduran. Bila tidak dilakukan penjadwalan ulang, beban APBD kabupaten/kota akan bertambah berat karena selain harus mengalokasikan anggaran-– sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 471.13/4141/SJ bertanggal 13 Oktober 2010--penyediaan ruang pelayanan, catu daya listrik, mobilisasi penduduk, SDM operator dan honorarium juga harus mengalokasikan anggaran untuk pengadaan blangko e-KTP bagi wajib KTP yang belum terlayani pada 2011.

Dengan kata lain keberhasilan pelaksanaan e-KTP selayaknya tidak hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Kesiapan pemerintah pusat dan peran aktif publik selaku penerima layanan sangat dibutuhkan. Dengan terbangunnya sinergi kinerja pemerintah dan partisipasi publik, saya yakin e-KTP dapat terselesaikan dengan baik. Semoga.

Subandi, Kasi Identitas Penduduk Dispendukcapil Kota Solo

Editor
R. Bambang Aris Sasangka -

journalist, history and military enthusiast, journalist competency assessor and trainer

Berita Lainnya
Espos.id opini

Menertibkan Ruang Digital: Rasionalitas di Balik Kebijakan Google

Penutupan lebih dari 19.000 kanal YouTube berbahasa Indonesia oleh Google menjadi pengingat pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan etika ruang digital.

Espos.id sudut pandang

Menuju Demokratisasi Perencanaan Ruang Publik

Relasi kuasa asimetris dalam pengelolaan ruang publik di Kota Solo akan terpecahkan dengan pendekatan co-design.

Espos.id sudut pandang

Jeda Sejenak

Orang-orang yang terpapar berita tragedi lewat media sosial dan televisi justru mengalami tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang benar-benar berada di lokasi kejadian.

Espos.id sudut pandang

Viva Art, Viva Solidarity!

Three-finger salute serta latar merah, biru, dan hijau adalah simbol perlawanan dan solidaritas.

Espos.id sudut pandang

Anonimitas Akun Kedua

Kritik terhadap sebuah kebijakan bisa berujung pada pencarian identitas, tempat kerja, latar belakang keluarga, hingga kehidupan pribadi orang yang mengunggahnya.

Espos.id opini

Mempertanyakan Kehadiran Negara

Bagi rakyat, yang diharapkan dari kehadiran negara dan pemerintah saat ini adalah membuat biaya hidup murah, kebutuhan pokok tersedia dan terjangkau, lapangan kerja terbuka, pendidikan, dan kesehatan murah.

Espos.id opini

Dilema Administrasi Pendidikan Gibran: Menimbang dan Menimang Kelulusan

Dalam sistem pendidikan, istilah tamat belajar memiliki konsekuensi administratif dan sosial yang berbeda dengan sekadar pernah mengikuti pendidikan. Peserta didik dinyatakan tamat atau lulus setelah memenuhi persyaratan penyelesaian program pendidikan dan kriteria kelulusan yang ditetapkan.

Espos.id opini

Membaca Pilihan Soft Landing dari Pengunduran Diri Wakil Presiden

Espos.id opini

Pahlawan: Antara Menanam dan Memetik Hasil Perbuatan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kepahlawanan dapat dimaknai melalui dua sisi yang saling berkaitan, yakni menanam dan memetik.

Espos.id opini

Bintik Hitam pada Susu Bubuk, Akademisi IPB Jelaskan Penyebabnya

Akademisi bidang teknologi pangan IPB University, Prof. Dr.-Ing. Azis Boing Sitanggang, STP, MSc, menjelaskan proses pembuatan susu bubuk melibatkan sejumlah tahapan yang terkontrol. Tahapan tersebut meliputi pencampuran bahan, pemanasan, hingga pengeringan.

Espos.id sudut pandang

Godaan Kekuasaan

Sebaik apa pun sistem yang dibangun untuk mencegah penyelewengan, kekuasaan memang selalu menggoda untuk disalahgunakan bagi siapa saja yang mendapatkanya.

Espos.id opini

Crowdfunding Syariah di PTKIN: Dari Solidaritas Menuju Kemandirian Ekonomi Umat

Espos.id opini

Melampaui Fakta Permukaan: Menimbang Teknik Reportase dalam Penulisan Kreatif

Reportase mencakup kegiatan meliput dan mengumpulkan fakta dari berbagai sumber, kemudian menuliskannya menjadi berita. Wawancara hanya menjadi salah satu teknik dalam proses tersebut

Espos.id sudut pandang

Ngemong

Keterlibatan figur ayah secara emosional dinilai mampu membentuk fondasi karakter anak sejak dini.

Espos.id sudut pandang

Manifesto Kemanusiaan dari Rock in Solo

Keputusan membatalkan Rock in Solo 2026 adalah afirmasi bahwa musik rock adalah ekspresi nilai-nilai kemanusiaan, berpihak kepada kemanusiaan, dan selalu berupaya memajukan kemanusiaan.

Espos.id opini

Pemilu Serbia dan Brasil: Gelombang Antikemapanan Lintas Benua?

Pemilu Serbia dan Brasil menunjukkan arah politik yang berbeda. Apakah gelombang antikemapanan meluas di dunia, atau justru memiliki batas?

Espos.id opini

Membaca Ulang Kehilangan Melalui “Kemahiran Berbahasa Indonesia”

Kesimpulannya, buku Kemahiran Berbahasa Indonesia tidak sekadar hadir sebagai buku pedoman tata bahasa, tetapi juga menjadi penuntun untuk menelusuri dan menyusun makna di balik setiap tulisan.

Espos.id opini

Melangitkan Doa, Menjadikan Agama sebagai Kekuatan yang Mendamaikan Dunia

Spirit ajaran semua agama pada dasarnya mengarahkan manusia pada harmoni dan keserasian hidup: hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, serta hubungan manusia dengan alam.

Espos.id opini

Kecakapan Berbicara, Cermin Pendidikan

Kemampuan memahami objek di sekitar secara naluriah telah berlangsung sejak manusia mulai hidup. Dengan anugerah akal yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta, manusia pada akhirnya dapat memahami dan mengomunikasikan apa yang telah direspons.

Espos.id opini

Dari Bacaan ke Tulisan: Cara Kembangkan Ide dan Atasi Kebuntuan Menulis Fiksi

Proses kreatif menulis fiksi membutuhkan lebih dari sekadar inspirasi. Penulis juga perlu memahami cara mengembangkan alur, membangun konflik, menghadirkan suasana, serta menghubungkan setiap peristiwa secara logis.