Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri menunjukkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonogiri menurun 0,23% menjadi 10,71% pada 2024. Kini masih terdapat 102.570 jiwa warga miskin di kabupaten ini.
Promosi 2,6 juta Pelaku UMKM Dapatkan Akses Pembiayaan KUR BRI di Sepanjang 2024
Meski jumlah penduduk miskin berkurang, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan malah meningkat. Indeks kemiskinan dengan skor 0 hingga 10, sedangkan indeks keparahan kemiskinan adalah 0 sampai 1.
Persoalan derajat kemiskinan yang makin dalam, kendati jumlah warga miskin telah berkurang, tentu menjadikan program-program penanggulangan kemiskinan menghadapi tantangan yang makin berat pula.
Artinya program penanggulangan kemiskinan tak boleh dijalankan sekadarnya, tak bisa hanya dijalankan biasa-biasa saja, tak boleh hanya menjadi program yang business as usual, tetapi harus dengan inovasi seturut kondisi riil kemiskinan di tiap daerah yang bisa jadi berbeda-beda.
Strategi menyelesaikan persoalan kemiskinan di Indonesia secara terintegrasi dan lebih fokus menjadi pilihan paling logis. Sejauh ini basis perumusan program penanggulangan kemiskinan dan implementasi teknisnya jamak belum terintegrasi dan tidak fokus.
Basis data yang digunakan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat sering berbeda. Di tingkat kabupaten/kota sebuah keluarga bisa jadi masuk dalam daftar keluarga miskin dan layak mendapat manfaat program penanggulangan kemiskinan, tetapi di tingkat pusat ternyata tak masuk data penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan.
Menyelesaikan persoalan kemiskinan secara terintegrasi dan lebih fokus teknisnya adalah menggunakan satu data. Basis teknis pendataan adalah setiap penduduk di Indonesia harus mempunyai satu nomor unik (satu identitas) yang digunakan untuk semua urusan.
Tidak boleh setiap sektor membuat kriteria sendiri-sendiri. Pemerintah harus tegas dan disiplin mematuhi dan menerapkan penggunaan satu data untuk semua urusan pengentasan kemiskinan.
Upaya untuk mewujudkan cita-cita punya satu data atau di negara maju disebut social security identity number sudah lama. Ide ini sejak 1990-an telah disuarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Hingga sekarang, ide dan gagasan serta cita-cita itu belum juga terwujud.
Berdasarkan satu data tentu lebih mudah menghitung secara akurat berapa penduduk miskin yang harus ditangani dengan kriteria yang bisa ditentukan secara pasti. BPS dengan mudah bisa menghitung tingkat kemiskinan. Setiap sektor yang menangani kemiskinan harus menggunakan satu data.
Kini dengan teknologi yang makin maju, dengan komitmen yang tinggi dari semua pihak, gagasan satu data kemiskinan semestinya mudah diwujudkan. Ini mensyaratkan kesadaran penuh bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kewajiban konstitusional negara, bukan urusan politik untuk menghimpun dukungan elektoral.
