Kesenjangan antara keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini masih lebar dan menjadi pekerjaan bagi dunia pendidikan Indonesia di bawah pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto.
Cerminan lebarnya kesenjangan antara keterampilan dan kebutuhan pasar kerja terungkap dalam diskusi publik yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klaten pada Senin (21/10/2024).
BRI Peduli Salurkan Masker & Vitamin Lindungi Warga dari Abu Vulkanik
Fenomena kesenjangan serupa dipastikan juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia. Kesimpulan dari diskusi di Kabupaten Klaten tersebut adalah kesiapan lembaga pendidikan untuk cepat beradaptasi menjadi kunci menyiapkan lulusan yang benar-benar dibutuhkan dunia kerja.
Itu salah satu upaya agar kesenjangan antara keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja tak semakin lebar. Dunia kerja mengalami perubahan sangat cepat seiring perkembangan teknologi dan digitalisasi.
Kepala BPS Klaten Rudi Cahyono mengatakan salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam ketenagakerjaan yakni kesenjangan antara keterampilan yang diajarkan di lembaga pendidikan dan kebutuhan di pasar kerja.
Diskusi tentang ketidakrelevanan dunia pendidikan dan dunia kerja itu adalah sebagian dari masalah dasar pendidikan Indonesi yang tak kunjung selesai.
Isu tentang dunia pendidikan harus sejalan dengan dunia usaha dan industri adalah bagian besar dari narasi pendidikan untuk menciptakan calon pekerja siap guna. Ini isu yang menjadi perdebatan sangat lama.
Ini menjadi tantangan serius bagi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan penekanan pada urusan peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.
Ini mensyaratkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memikirkan peta jalan selama lima tahun ke depan untuk memperjelas arah pendidikan.
Dengan membuat peta jalan, pemerintah bisa menetapkan skala prioritas dalam memajukan sektor pendidikan. Lewat perencanaan yang bagus bisa ditentukan milestone yang jelas. Tahun pertama dengan milestone tertentu. Tahun kedua juga demikian sampai lima tahun ke depan.
Pemekaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, dan Kementerian Kebudayaan mengharuskan menteri urusan pendidikan dasar dan menengah dan menteri pendidikan tinggi betul-betul mengerti soal urusan pendidikan di Indonesia.
Menteri-menteri dan wakil-wakil menteri urusan pendidikan harus paham isu pendidikan agar bisa memajukan pendidikan dan memajukan generasi bangsa.
Pada urusan pendidikan ini, Presiden Prabowo Subianto menerima estafet pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (2014-2024) dalam kondisi business as usual. Ada banyak kemajuan, tetapi juga banyak hal yang belum tuntas dikerjakan.
Pemekaran kementerian urusan pendidikan sudah tentu akan berbuah kebijakan baru di sektor pendidikan. Ini bisa jadi melestarikan adagium bernada negatif bahwa ganti menteri ganti kebijakan.
Muaranya adalah siswa-siswa sekolah hingga mahasiswa laksana sekadar menjadi bahan percobaan. Tentu ini tak boleh terulang lagi. Yang baik diteruskan, ditingkatkan, sambil dievaluasi.
Yang buruk harus dihentikan dan diganti dengan program yang jauh lebih baik. Tentu bukan dengan tata kelola business as usual. Ini demi memajukan pendidikan nasional.