Protes warga di sekitar pembangkit listrik tenaga sampah di tempat pembangan akhir sampah Putri Cempo, Kota Solo, seperti yang diberitakan Solopos beberapa waktu lalu adalah bagian isu lingkungan yang belakangan makin sering dibicarakan.
Banyak warga yang makin sadar tentang hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Isu lingkungan menjadi bahasan menarik dalam dua dekade terakhir. Arah pembangunan dunia berubah ditandai munculnya Millenium Development Goals (MDGs) pada 2000 yang kemudian ditingkatkan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2015.
BRI Tumbuh Bersama UMKM, Kredit Rp1.235 Triliun Mengalir untuk Gerakkan Ekonomi
Hingga saat ini lingkungan menjadi isu hangat. Salah satu langkah penting dalam isu lingkungan adalah pengelolaan sampah yang masih bermasalah. Problem sampah paling sederhana pada pemilahan sampah organik dan nonorganik.
Problem sampah yang kompleks seperti perubahan iklim yang disebabkan peningkatan emisi karbon dioksida akibat gas metana yang dihasilkan sampah. Menurut Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, satu ton sampah menghasilkan 50 kilogram gas metana.
Sejalan dengan hal tersebut, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat pada 2023 sampah di Indonesia mencapai 69,9 juta ton. Indonesia pernah tercatat masuk dalam jajaran lima besar negara penyumbang sampah dunia.
World Bank dalam The Atlas of Sustainable Development Goals 2023 menjustifikasi bahwa peningkatan sampah sejalan dengan pendapatan negara sebab terkait langsung dengan peningkatan jumlah konsumsi warga negara.
Peningkatan produktivitas ekonomi suatu negara akan sejalan dengan peningkatan pembuangan limbah atau sampah. Indikasi ini kemudian menimbulkan pertanyaan: tanggung jawab siapa urusan sampah ini?
Pertanyaan tersebut semakin diperkuat dengan program SDGs yang menjadi tampak belum efektif hingga saat ini. Problema ini menjadi semakin kompleks, seperti kumpulan tali yang teruntai. Menarik salah satu tali saja mungkin hanya memperkencang ikatan atau tidak menyelesaikan masalah.
Problem tentang sampah ini adalah tanggung jawab bersama. Konteks bersama ini setidaknya mengacu pada tiga pemangku kepentingan utama, yaitu pemerintah, masyarakat, dan perusahaan atau institusi.
Setiap elemen memiliki peran masing-masing dan tidak boleh saling tumpang tindih untuk mengurai ikatan tali tersebut. Dalam mereduksi problem ini, pemerintah memiliki peran besar dalam menerapkan aturan main atas sampah.
Pemerintah dapat menjalankan skema manajemen sampah dengan mewajibkan pengelolaan atas sampah kepada setiap perusahaan dan individu. Ini aspek dasar yang kemudian menjadi modal untuk mendorong regulasi dan praktik ramah lingkungan yang lebih kompleks.
Tekanan pemerintah setidaknya akan menjadikan seluruh pihak mematuhi praktik manajemen sampah. Perusahaan yang masuk dalam tata aturan pemerintah secara tidak langsung harus menaati aturan tentang sampah yang diberlakukan pemerintah.
Dalam teori stakeholders, pemerintah dapat memaksa perusahaan melakukan praktik ramah lingkungan. Meskipun demikian, praktik bisnis ramah lingkungan yang dilakukan oleh sektor mikro hingga perusahaan akan berpengaruh besar terhadap keberlanjutan manajemen sampah.
Selain perusahaan, kesadaran kolektif tentang sampah juga perlu dimiliki oleh individu. Setiap warga negara perlu merasa bahwa sampahku adalah tanggung jawabku.
Dengan skema tersebut setidaknya setiap individu bertanggung jawab atas sampah yang mereka hasilkan. Implementasi tanggung jawab dapat berupa pemisahan sampah organik dan anorganik.
Pemisahan sampah ini akan memudahkan proses reduce, reuse, dan recycle atau 3R dalam lingkup rumah tangga. Penerapan 3R dalam rumah tangga yang efektif pada akhirnya akan mendorong terciptanya pengurangan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA).
Kolaborasi tiga pemangku kepentingan (individu, perusahaan, pemerintah) akan menjadi langkah prospektif dalam mengelola sampah. Dalam menggerakkan tiga pemangku kepentingan tersebut setidaknya kita hanya perlu satu kata dasar, yaitu “sadar”.
Kesadaran ini akan menggerakkan mereka melakukan setiap tugas mengelola sampah. Kesadaran tersebut juga perlu dibentuk melalui peraturan yang mengikat dan bersifat memaksa.
Tidak dapat dimungkiri bahwa regulasi adalah cara terbaik untuk membentuk kesadaran warga negara. Aturan yang cenderung mengikat dan memaksa secara perlahan-lahan akan membentuk kesadaran kolektif individu dan perusahaan.
Pemerintah dapat mengatur secara keseluruhan manajemen sampah. Seperti peraturan tentang penerapan 3R secara masif. Aturan yang diperlukan adalah mewajibkan setiap rumah tangga memilah sampah dan tidak membuang sampah yang masih tercampur di TPA.
Keberadaan peraturan demikian akan memaksa setiap rumah tangga melakukan hal tersebut. Dengan demikian, pemerintah juga semakin mudah mengolah sampah di TPA.
Hal ini akan mereduksi sampah dan meningkatkan produktivitas TPA sebagai tempat pengolahan sampah anorganik menjadi barang-barang siap pakai (reuse). Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk yang kemudian dapat dijual kepada para petani.
Langkah pengelolaan sampah seperti ini pada akhirnya menjadi dambaan bersama. Langkah pengelolaan sampah yang menerapkan praktik ekonomi sirkular. Siapkah kita memulai manajemen sampah?
(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 22 Oktober 2024. Penulis adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)