Judul esai ini adalah istilah dalam bahasa Jawa yang menggambarkan seseorang yang sebenarnya lemah berbuat seolah-olah kuat dengan berpura-pura menggunakan identitas lain yang dianggap lebih memberi kekuatan.
Bisa juga orang yang memanfaatkan cara tertentu untuk menunjukkan atau memberi kesan bahwa dia layak diperlakukan lebih baik daripada yang lain atau mendapat privilese.
Bersama BRI, Usaha Mikro Rawat Resep Terasi Kumbe Asal Merauke Raih Pasar Luas
Praktik-praktik seperti itu tak terhitung banyaknya. Mungkin dilakukan setua ungkapan itu sendiri. Yang paling simpel dan aktual adalah ketika ada orang yang mengaku sebagai “orang pelayaran” dan menganiaya kurir daring gara-gara si kurir telat mengantarkan makanan pesanan.
Gara-gara aksi mengaku-aku berujung kekerasan itu rumah orang tersebut lantas digeruduk rekan-rekan sang kurir. Aksi kudhung walulang macan lainnya adalah mobil-mobil yang memasang lampu strobo dan klakson thethot thethot, berlagak seolah-olah menjadi aparat keamanan atau pejabat penting agar diberi jalan.
Ada juga yang menggunakan walulang macan dalam wujud surat berkop kementerian tertentu yang ditujukan kepada kantor perwakilan republik ini di sejumlah negara, meminta fasilitas untuk ”Bu Menteri.”
”Bu Menteri” ini bukan perempuan yang menjabat sebagai menteri, melainkan istri seorang menteri. Sebutan ”Bu Menteri”, ”Bu Komandan”, dan ”Bu” lainnya tentu menjadi semacam walulang macan karena si pengguna nama itu bukanlah orang yang menjadi pengemban jabatan, melainkan ”sekadar” pasangan hidup.
Kalau ”Si Bu” ini sudah bertitah, yang menjadi bawahan pasangannya bisa sesibuk ketika mereka melayani si empunya jabatan. Inilah gaya-gaya feodalisme yang ternyata tak kunjung hilang senyampang dunia bergerak makin maju.
Kritikus sosial Noam Chomsky pernah menulis bahwa dalam masyarakat tradisional seperti sistem feodal, masyarakat terbagi dalam posisi-posisi tertentu dan dalam posisi itu mereka memiliki apa yang disebut ”hak untuk hidup.”
Chomsky dalam buku Understanding Power: The Indispensable Chomsky menyebut hak itu mungkin menggelikan, namun setidaknya bagi setiap golongan ada hak untuk bertahan.
Perkembangan kapitalisme menyebabkan hak yang seolah-olah diberikan secara alami atau sewajarnya seperti itu harus dihapuskan. Orang tidak bisa mendapat hak yang melebihi yang sudah mereka perjuangkan untuk diri mereka sendiri dalam pasar tenaga kerja.
Artinya, merujuk pendapat Chomsky, kalau Anda bukan menteri, yang jangan minta fasilitas setara menteri atau diladeni dan diperlakukan seolah-olah Anda menterinya.
Kalau Anda bukan aparat keamanan atau aparat kedinasan lain yang memang sedang dalam tugas pelayanan situasi kedaruratan, tak usahlah memasang lampu strobo dan klakson thethot thethot di kendaraan Anda dan menyalakan untuk meminta diberi jalan dalam keramaian.
Meski Anda punya jabatan itu, bukan berarti Anda harus memanfaatkan semua kemungkinan privilese yang bisa dilekatkan. Kalau melihat di media sosial sekarang, banyak warganet yang mengungkapkan kegerahan melihat pejabat-pejabat yang dikawal berlebihan, diiringi rombongan yang berlebihan, dengan pelayanan protokoler yang berlebihan ketika sedang berkegiatan.
Warganet yang tinggal di luar negeri lantas membandingkan perilaku para pejabat di Indonesia dengan pejabat di luar negeri, semisal di Eropa. Sekelas menteri pun bepergian hanya dengan satu mobil tanpa pengiring macam-macam.
Hadir di acara resmi, ya datang begitu saja, tepat waktu, tanpa penyambutan berlebihan, bicara seperlunya, lalu pergi lagi. Seorang teman pebisnis yang biasa ke luar negeri untuk urusan pekerjaan suka ngedumel soal lagak ”ala princess” kebanyakan pejabat kita.
”Ngapain sih harus disambut-sambut sampai mundhuk-mundhuk nyembah-nyembah gitu? Sama-sama orang kerja aja, kok. Lagian dia juga digaji sama pajak rakyat, ngapain belagu gitu? Hla kita ini orang-orang swasta kerja keras usaha sendiri juga gak usah pakai seremoni-seremoni gitu juga bisa hidup dan sukses,” ujar dia panjang lebar.
Ia berkata demikian ketika baru pulang dari salah satu perjalanan bisnis dan bertemu dengan ”rombongan princess” itu dalam perjalanan. Mungkin kita memang belum sepenuhnya tumbuh menjadi manusia berbudaya modern.
Modernitas baru sebatas menjadi atribut, aksesori, penunjang penampilan, belum menjadi sikap dan perilaku hidup. Kita masih membutuhkan kostum untuk menggertak, berbuat seolah-olah kita adalah sesuatu, padahal tidak pantas untuk itu.
(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 10 Juli 2025. Penulis adalah Manajer Konten Solopos Media Group)