Jadwal Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55
Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55

Koperasi Adaptif dan Progresif

author
Senin, 17 Juli 2023 - 09:45 WIB
Koperasi Adaptif dan Progresif
ESPOS.ID - Al. Sentot Sudarwanto (Solopos/Istimewa)

Esposin, SOLO – Pengembangan  koperasi merupakan langkah strategis meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengatasi kemiskinan.

Hal ini dilakukan dengan menyediakan dukungan dan kemudahan mengembangkan usaha ekonomi produktif berskala mikro atau informal. Pengembangan usaha skala mikro diarahkan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha.

Bekali Keahlian, BRI Peduli Dorong PMI di Taiwan Jadi Entrepreneur

Itu sekaligus meningkatkan kepastian dan perlindungan usaha sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan, serta siap tumbuh dan bersaing. Pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) juga diarahkan untuk mendukung penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor.

Strateginya, antara lain, melalui peningkatan kepastian berusaha dan kepastian hukum, pengembangan sistem insentif untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis teknologi dan/atau berorientasi ekspor, serta peningkatan akses dan perluasan pasar ekspor bagi produk-produk koperasi dan UKM.

Koperasi dan UKM diharapkan mampu mewujudkan kedaulatan ekonomi yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berharap sektor UKM berkembang lebih pesat di Indonesia karena merupakan pilar fundamental perekonomian Indonesia.

Untuk memperluas sumber pendanaan ada program kredit usaha rakyat dan pinjaman dalam bentuk obligasi pemerintah. Pemerintah kabupaten dan kota berperan penting memajukan UKM di daerah masing-masing.

Salah satu masalah yang dihadapi sektor UKM adalah permodalan. Ini dapat diselesaikan dengan koperasi. Pengertian koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang per orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Di Indonesia koperasi yang kali pertama berdiri bergerak di bidang perkreditan karena menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang terjerat lintah darat. Seiring berjalannya waktu, permasalahan masyarakat makin beragam, koperasi juga memiliki jenis usaha lain.

Koperasi dapat dikelompokan menjadi empat jenis, yaitu koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba-usaha. Selain usaha untuk pemenuhan konsumsi, memfasilitasi kegiatan produksi, penyediaan sarana menabung dan meminjam, masyarakat juga membutuhkan lembaga yang membantu produsen memasarkan produk kepada konsumen.

Kemudian didirikan koperasi pemasaran. Koperasi ini bertujuan agar produk yang dihasilkan anggota menjangkau pasar yang lebih luas apabila dibandingkan dengan anggota itu memasarkan sendiri.

Koperasi dan UKM adalah hal yang penting bagi Indonesia untuk mendukung perekonomian. Tujuan lain pengembangan koperasi dan UKM di Indonesia adalah menciptakan iklim usaha lebih kondusif, termasuk membuka kesempatan kerja baru, serta menjamin kepastian usaha disertai efisiensi ekonomi.

Tujuan berikutnya, mengembangkan sistem pendukung usaha bagi koperasi dan UKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif dan mengupayakan pengembangan kewirausahaan, terutama memanfaatkan berbagai keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Pasal 33 UUD 1945 dan Ketetapan MPR Nomor XVI Tahun 1998 menyatakan tujuan pengembangan koperasi dan UKM yaitu mengembangkan UKM agar dapat memberikan konstribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing.

Berikutnya adalah memperkuat kelembagaan dengan prinsip tata kelola yang baik (good govenance). Memperluas basis, kesempatan usaha, dan menumbuhkembangkan wirausaha baru untuk unggul mendorong pertumbuhan, meningkatkan ekspor, dan menciptakan kesempatan kerja.

Mengembangkan UKM agar menyediakan barang dan jasa pada dasar domestik dan unggul bersaing dengan produk impor. Membangun koperasi yang diarahkan dan diutamakan pada usaha-usaha aktif.

Jelas terdapat tujuan baik dari pengembangan UKM dan koperasi di Indonesia. Diperlukan strategi pengembangan dan pemberdayaan UKM dan koperasi di Indonesia, salah satunya dengan pengembangan kewirausahaan melalui modernisasi koperasi.

Strategi lainnya dengan meningkatkan tata kelola, inovasi manajemen, teknologi, dan sumber daya manusia dengan mengembangkan digitalisasi pelayanan koperasi supaya bisa masuk pasar modal.

Pengembangan koperasi dalam bentuk kemudahan dan kesempatan berusaha terdiri atas empat hal. Pertama, penyederhanaan perizinan usaha dan standardisasi produk dengan mendorong deregulasi dan debirokratisasi dan membangun fasilitas pelayanan terpadu untuk memperoleh izin dan sertifikasi.

Kedua, kebijakan afirmasi dan proteksi. Ketiga, pembentukan pusat bantuan hukum dengan memberikan layanan hukum dan notariat kepada koperasi dan UKM. Keempat, kemitraan dengan usaha besar.

Momentum Kebangkitan

Empat hal itu berbasis koordinasi lintas setor dan peningkatan peran pemerintah daerah dengan menetapkan kriteria koperasi dan UKM dalam dana insentif daerah serta monitoring dan evaluasi dalam pengembangan koperasi dan UKM.

Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perkoperasian adalah momentum membangkitkan minat masyarakat untuk berkoperasi. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan koperasi pada era digital serta persaingan global.

Pemerintah mulai membahas RUU Perkoperasian. RUU harus mengaktualisasikan koperasi sebagai bagian penting dalam tatanan ekonomi nasional untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dalam sistem perekonomian nasional sebagai usaha bersama berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

RUU Perkoperasian yang disusun dengan kerangka pikir kondisi saat ini memperkenalkan, menyempurnakan, dan memberi penegasan terhadap praktik baik masa kini, menjawab masalah kontemporer yang dihadapi koperasi, dan menyerap berbagai hal dalam praktik dan tren perkoperasian di luar negeri.

RUU Perkoperasian adalah respons terhadap perubahan  demografi, teknologi, dan bisnis dalam jangka panjang. RUU juga mengakomodasi dan mengantisipasi berbagai perubahan, peluang, serta kebaruan yang menjadi perhatian kondisi masa depan bagi koperasi.

Koperasi harus lebih adaptif terhadap perubahan dan perkembangan aspek ekonomi, teknologi, sosial, serta budaya secara global. Dalam RUU Perkoperasian berbagai isu strategis telah dipetakan dan diatur dengan norma-norma baru.

Isu-isu itu, antara lain, digitalitasi diatur pada aspek admisnistrasi, organisasi dan bisnis. Pengawasan diatur lebih terperinci dengan mengacu permodalan dan pelayanan usaha dengan kategori open loop dan close loop.

Perlindungan simpanan anggota melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan pengenaan sanksi pidana bagi koperasi yang melanggar aturan. Yang paling krusial adalah penguatan ekosistem perkoperasian melalui pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) koperasi, Otoritas Pengawasan Koperasi (OPK), serta komite penyehatan koperasi.

Pengembangan dan penguatan ekosistem koperasi akan menjadi pendekatan baru dalam pemberdayaan koperasi. Dalam RUU perkoperasian terdapat tambahan peran koperasi, yaitu menjadi mitra pemerintah pusat, mitra pemerintah daerah, mitra sejajar usaha swasta, serta mitra sejajar BUMN dan BUMD.

Itu semua untuk mempercepat penurunan tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi demi mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi, meningkatkan peluang dan lapangan kerja, serta meningkatkan pembangunan berkelanjutan.

RUU Perkoperasian mengatur pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dilakukan oleh Otoritas Pengawas Koperasi Simpan Pinjam di bawah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Terhadap koperasi yang ”kurang sehat” tidak serta-merta ditutup, tetapi akan dilakukan upaya membangun eksosistem koperasi melalui Komite Penyehatan Usaha Simpan Pinjam. Restrukturisasi koperasi dilakukan melalui instrumen penyehatan usaha, penggabungan, peleburan, pemisahan, atau pengintegrasian.

RUU ini diharapkan menjadi solusi atas beragam masalah perkoperasian di Indonesia. Ditinjau dari norma-norma baru pengaturan koperasi, RUU ini telah banyak menutup celah kelemahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 dan menjadi momentum kebangkitan koperasi.

(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 13 Juli 2023. Penulis adalah guru besar Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret)

Editor
Ichwan Prasetyo -

Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.

Berita Lainnya
Espos.id opini

Menertibkan Ruang Digital: Rasionalitas di Balik Kebijakan Google

Penutupan lebih dari 19.000 kanal YouTube berbahasa Indonesia oleh Google menjadi pengingat pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan etika ruang digital.

Espos.id sudut pandang

Menuju Demokratisasi Perencanaan Ruang Publik

Relasi kuasa asimetris dalam pengelolaan ruang publik di Kota Solo akan terpecahkan dengan pendekatan co-design.

Espos.id sudut pandang

Jeda Sejenak

Orang-orang yang terpapar berita tragedi lewat media sosial dan televisi justru mengalami tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang benar-benar berada di lokasi kejadian.

Espos.id sudut pandang

Viva Art, Viva Solidarity!

Three-finger salute serta latar merah, biru, dan hijau adalah simbol perlawanan dan solidaritas.

Espos.id sudut pandang

Anonimitas Akun Kedua

Kritik terhadap sebuah kebijakan bisa berujung pada pencarian identitas, tempat kerja, latar belakang keluarga, hingga kehidupan pribadi orang yang mengunggahnya.

Espos.id opini

Mempertanyakan Kehadiran Negara

Bagi rakyat, yang diharapkan dari kehadiran negara dan pemerintah saat ini adalah membuat biaya hidup murah, kebutuhan pokok tersedia dan terjangkau, lapangan kerja terbuka, pendidikan, dan kesehatan murah.

Espos.id opini

Dilema Administrasi Pendidikan Gibran: Menimbang dan Menimang Kelulusan

Dalam sistem pendidikan, istilah tamat belajar memiliki konsekuensi administratif dan sosial yang berbeda dengan sekadar pernah mengikuti pendidikan. Peserta didik dinyatakan tamat atau lulus setelah memenuhi persyaratan penyelesaian program pendidikan dan kriteria kelulusan yang ditetapkan.

Espos.id opini

Membaca Pilihan Soft Landing dari Pengunduran Diri Wakil Presiden

Espos.id opini

Pahlawan: Antara Menanam dan Memetik Hasil Perbuatan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kepahlawanan dapat dimaknai melalui dua sisi yang saling berkaitan, yakni menanam dan memetik.

Espos.id opini

Bintik Hitam pada Susu Bubuk, Akademisi IPB Jelaskan Penyebabnya

Akademisi bidang teknologi pangan IPB University, Prof. Dr.-Ing. Azis Boing Sitanggang, STP, MSc, menjelaskan proses pembuatan susu bubuk melibatkan sejumlah tahapan yang terkontrol. Tahapan tersebut meliputi pencampuran bahan, pemanasan, hingga pengeringan.

Espos.id sudut pandang

Godaan Kekuasaan

Sebaik apa pun sistem yang dibangun untuk mencegah penyelewengan, kekuasaan memang selalu menggoda untuk disalahgunakan bagi siapa saja yang mendapatkanya.

Espos.id opini

Crowdfunding Syariah di PTKIN: Dari Solidaritas Menuju Kemandirian Ekonomi Umat

Espos.id opini

Melampaui Fakta Permukaan: Menimbang Teknik Reportase dalam Penulisan Kreatif

Reportase mencakup kegiatan meliput dan mengumpulkan fakta dari berbagai sumber, kemudian menuliskannya menjadi berita. Wawancara hanya menjadi salah satu teknik dalam proses tersebut

Espos.id sudut pandang

Ngemong

Keterlibatan figur ayah secara emosional dinilai mampu membentuk fondasi karakter anak sejak dini.

Espos.id sudut pandang

Manifesto Kemanusiaan dari Rock in Solo

Keputusan membatalkan Rock in Solo 2026 adalah afirmasi bahwa musik rock adalah ekspresi nilai-nilai kemanusiaan, berpihak kepada kemanusiaan, dan selalu berupaya memajukan kemanusiaan.

Espos.id opini

Pemilu Serbia dan Brasil: Gelombang Antikemapanan Lintas Benua?

Pemilu Serbia dan Brasil menunjukkan arah politik yang berbeda. Apakah gelombang antikemapanan meluas di dunia, atau justru memiliki batas?

Espos.id opini

Membaca Ulang Kehilangan Melalui “Kemahiran Berbahasa Indonesia”

Kesimpulannya, buku Kemahiran Berbahasa Indonesia tidak sekadar hadir sebagai buku pedoman tata bahasa, tetapi juga menjadi penuntun untuk menelusuri dan menyusun makna di balik setiap tulisan.

Espos.id opini

Melangitkan Doa, Menjadikan Agama sebagai Kekuatan yang Mendamaikan Dunia

Spirit ajaran semua agama pada dasarnya mengarahkan manusia pada harmoni dan keserasian hidup: hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, serta hubungan manusia dengan alam.

Espos.id opini

Kecakapan Berbicara, Cermin Pendidikan

Kemampuan memahami objek di sekitar secara naluriah telah berlangsung sejak manusia mulai hidup. Dengan anugerah akal yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta, manusia pada akhirnya dapat memahami dan mengomunikasikan apa yang telah direspons.

Espos.id opini

Dari Bacaan ke Tulisan: Cara Kembangkan Ide dan Atasi Kebuntuan Menulis Fiksi

Proses kreatif menulis fiksi membutuhkan lebih dari sekadar inspirasi. Penulis juga perlu memahami cara mengembangkan alur, membangun konflik, menghadirkan suasana, serta menghubungkan setiap peristiwa secara logis.