Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dipecah menjadi tiga kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, dan Kementerian Kebudayaan.
Abdul Mu’ti menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Satryo Soemantri Brodjonegoro menjadi Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Fadli Zon menjadi Menteri Kebudayaan.
Unggul di Layanan Pembayaran Digital, BRI Raih 8 Penghargaan PRIMA Awards 2026
Abdul Mu’ti adalah tokoh penting pendidikan nasional. Dia akademikus, ilmuwan pendidikan, tokoh Muhammadiyah, berpengalaman di bidang pendidikan secara nasional dan internasional, lama menjadi ketua dan anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah, dan ketua Badan Standar Nasional Pendidikan.
Abdul Mu’ti telah mbalung sungsum, memahami luar dalam, pendidikan nasional dari sisi keilmuan, konsep, sampai haru-biru praktiknya. Abdul Mu’ti juga dikenal kritis dan keras atas kebijakan-kebijakan pendidikan yang dia nilai melanggar khitah pendidikan, keluar dari cita-cita UUD 1945, dan melanggar Undang-undang Sisten Pendidikan Nasional.
Abdul Mu’ti akan mengevaluasi Kurikulum Merdeka, peniadaan ujian nasional, dan zonasi sekolah. Sejauh yang saya tahu Abdul Mu’ti tidak pernah menyampaikan keberatan atas brand Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar, tetapi dari sisi substansi dan isi kurikulum, dia termasuk tokoh terdepan yang memberikan pandangan kritis.
Saya menangkap Abdul Mu’ti berpandangan Merdeka Belajar secara konseptual dan teknis memiliki kontradiksi yang multiproblem. Abdul Mu’ti adalah ilmuwan yang sangat menjunjung tinggi wajib standar minimal yang harus dipenuhi dalam pendidikan untuk semua, sesuai jenjang dan jenis pendidikan.
Pendidikan juga harus memiliki standar kesatuan yang berlaku bagi seluruh anak Indonesia yang mengenyam pendidikan pada satuan tertentu. Tanpa standar yang berlaku umum, secara substantif filosofis negara telah berlaku diskriminatif.
Negara dalam menyelenggarakan pendidikan harus taat undang-undang, misalnya pada urusan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan yang tertuang pada Pasal 35 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.
Pasal ini mengatur badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan bersifat mandiri pada tingkat nasional dan provinsi. Inilah dasar pendirian Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP pada 2005.
Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 membubarkan BSNP yang mandiri. Dibentuk lembaga baru di bawah kementerian dan secara otomatis tidak mandiri sebagaimana amanat undang-undang. Terbuka kemungkinan akan ada lagi ujian nasional dengan penyempurnaan.
Abdul Mu’ti pernah memberikan respons yang keras, bahkan penolakan, atas kebijakan program organisasi penggerak sebagai salah satu bagian Merdeka Belajar. Penolakan serupa kemudian diikuti Nahdlatul Ulama dan PGRI.
Sistem zonasi sekolah pada penerimaan peserta didik baru akan dievaluasi oleh Abdul Mu’ti. Saya memahami ini dalam konteks zonasi tidak akan dibatalkan secara keseluruhan, tetapi akan ada modifikasi kebijakan, termasuk prosedur perpindahan bagi siswa.
Saya menduga Abdul Mu’ti akan mendirikan sekolah bagi anak-anak yang sangat pintar sebagai salah satu implementasi amanat Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang selama ini diabaikan.
Pasal 5 ayat (4) undang-undang itu menyatakan warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Selama ini pemerintah hanya memberikan pelayanan pendidikan yang sama bagi seluruh masyarakat di sekolah negeri.
Anak-anak istimewa terpaksa masuk sekolah negeri yang sebenarnya tidak cocok untuk diri mereka dan bagi yang mampu akan memilih sekolah swasta yang bagus. Selama ini bagi anak yang memiliki bakat istimewa baru sedikit yang diwadahi, itu pun hanya bidang olahraga.
Mereka yang memiliki bakat istimewa bidang akademik belum diwadahi sama sekali, terutama di sekolah negeri. Sekolah favorit subur di madrasah negeri di bawah Kementerian Agama, seperti Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia di 27 kota di Indonesia untuk mencetak ilmuwan-ulama.
Ada pula Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan untuk mencetak ulama-ilmuwan di 10 kota dan Madrasah Aliyah Ketrampilan untuk mencetak ahli vokasi-ulama di dua kota.
Mengapa larangan sekolah favorit untuk anak-anak berbakat luar biasa hanya berlaku di sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Dasar Menengah [sekarang], sementera di Kementerian Agama tidak ada masalah, bahkan didukung negara dengan sumber daya, sarana prasarana, dan beasiswa yang cukup besar bagi siswa-siswanya?
Berdasarkan nilai ujian tulis berbasis komputer perguruan tinggi negeri atau UTBK PTN, madrasah menempati urutan pertama secara nasional. Mengalahkan seluruh sekolah di Indonesia.
Sekolah istimewa memang hanya untuk siswa yang memiliki bakat luar biasa. Bukan untuk yang lain. Di Indonesia, menurut pakar pendidikan Josephus Ignatius Gerardus Maria Drost S.J. (1998), sebetulnya hanya 5% hingga 10% dari seluruh siswa yang secara akademik layak melanjutkan ke perguruan tinggi.
Yang memiliki kemampuan luar biasa hanya 2% hingga 3%. Jika Indonesia ingin maju, tetapi semua anak difasilitasi yang sama, padahal memiliki kapasitas yang berbeda-beda, jangan pernah berhadap bisa bersaing dengan negara-negara lain.
Apapun langkah untuk mengembalikan khitah pendidikan yang akan diambil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, pastilah akan menimbulkan pro kontra, bahkan kegaduhan. Seorang menteri harus memiliki pengetahuan dan keberanian yang besar. Selamat bekerja, Pak Menteri Abdul Mu’ti...
(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 26 Oktober 2024. Penulis adalah anggota Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI) dan sosen Fakultas Tarbiyah Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon, Jawa Barat)