Diskusi di News Café kampung saya yang biasanya menyenangkan, Minggu kemarin sungguh berbeda. Agak emosional, penuh perdebatan. Biasa, dua tetangga kami Raden Mas Suloyo dan Mas Wartonegoro, menjadi pusat perhatian peserta jagongan karena berdebat seru.
Bersama BRI, Usaha Mikro Rawat Resep Terasi Kumbe Asal Merauke Raih Pasar Luas
Problem utama yang memancing diskusi berubah menjadi perdebatan sarat emosi itu tak lain karena yang didiskusikan adalah soal Walikota Solo Joko Widodo atau Jokowi melamar jadi calon gubernur DKI Jakarta. Denmas Suloyo rupanya tidak bisa berbasa-basi untuk menyatakan ketidaksetujuannya dengan langkah Jokowi itu. “Pokoknya, saya jadi kehilangan simpati terhadap Pak Jokowi!” kata Denmas Suloyo dengan nada agak tinggi.
Tentu saja, sejumlah kawan yang selama ini nyaman-nyaman saja dengan langkah Jokowi menuju DKI jadi terhenyak. ”Mengko dhisik ta… sampeyan ini kok ngomong seenaknya sendiri. Itu bisa menyakiti hati para pendukung Pak Jokowi hlo. Pendukungnya banyak hlo, sampeyan nanti bisa dibilang melawan kehendak publik hlo…,” timpal Mas Wartonegoro.
”Ora masalah. Hla, apa menurut sampeyan yang merasa disakiti tindakan Pak Jokowi berebut kursi Gubernur DKI itu juga tidak banyak? Banyak… termasuk saya ini. Saya ini dulu milih Pak Jokowi untuk masa jabatan beliau selama lima tahun. Hla, ini baru dua tahun kok sudah mau pergi,” jawab Denmas Suloyo tidak mau kalah.
”Tapi kan sudah banyak berprestasi di kota kita ini. Lagi pula itu kan tugas partai dan tidak ada konstitusi yang menghalangi,” kata Mas Wartonegoro tak mau kalah.
”O… ndak bisa. Mungkin benar banyak prestasi, tapi pekerjaan yang belum selesai juga masih banyak. Itu proyek-proyek tamanisasi yang sekarang tidak diurusi, proyek railbus dan kereta api kluthuk yang hanya moncer di awal namun sampai kini tak jelas kemanfaatannya bagi warga, piye jal?” cerocos Denmas Suloyo.
”Soal tugas partai, memangnya tidak bisa ditolak. Wong dulu Pak Jokowi juga menolak kalau dicalonkan sebagai wakil gubernur DKI… kalau soal konstitusi sih memang tidak ada yang dilanggar, tapi kan saya juga tidak mempermasalahkan itu. Saya hanya bilang, kehilangan simpati… boleh dong,” tambah Denmas Suloyo tidak mau disela.
”Ya wis karepmulah Denmas, sampeyan memang bagian sulaya kok. Yang penting, apa yang sudah menjadi pilihan Pak Jokowi itu adalah bagian dari perjuangan untuk memperbaiki negeri ini,” kata Mas Wartonegoro.
”Ya, bisa jadi seperti itu. Tapi mbok diperbaiki dulu wilayahnya sendiri, kan tanggung jawabnya masih tiga tahun lagi. Jalan raya menuju kampung kita ini nyatanya sudah berbulan-bulan hingga detik ini juga tidak diperbaiki, pating jeglong, itu proyek Gapura Makutha ming sak uplik di dekat kantor sampeyan sudah setahun juga nggak kelar-kelar… bagaimana kalau nanti memperbaiki Jakarta?” kata Denmas Suloyo tambah emosi.
“Wah Denmas ini pancen sulaya tenan kok. Sampeyan nggak bisa dong menunjuk-nunjuk proyek-proyek yang belum selesai begitu, lihat juga yang lain yang sudah berhasil, jadi fair. Sampeyan juga tidak bisa memungkiri to kalau Solo sekarang semakin moncer,” kata Mas Wartonegoro yang nadanya tambah tinggi.
”Hla ngapain menunjukkan yang sudah terlihat berhasil, saya ini tadi kan hanya mengoreksi, mengkritik bahwa tidak selayaknya Pak Jokowi pergi sebelum kontrak sosial dan politiknya di Solo selesai. Sampeyan jangan emosi dong. Ini kan negara demokrasi, boleh saja saya berpendapat seperti ini,” teriak Denmas Suloyo.
Saya yang melihat tensi perdebatan kedua sahabat saya itu semakin tinggi, hanya bisa melerai. “Sudahlah, ngapain ngotot-ngototan soal Pak Jokowi yang mau pergi. Toh itu sudah terjadi… kalau terpilih ya syukur, tugas berat sudah menanti, kalau tidak toh akan pulang lagi ke sini,” kata saya sambil tersenyum.
Fatsun
Banyak memang suara pro dan kontra soal Walikota Solo Jokowi yang telah membulatkan tekad menuju DKI 1. Tidak sedikit yang mendukung langkah itu. Terlebih bagi mereka yang mengidolakan Jokowi sebagai walikota yang berprestasi. Tetapi, sesungguhnya tidak sedikit pula yang menganggap langkah Jokowi itu sebagai ambisi pribadi untuk meraih jabatan politik yang lebih tinggi dengan mengabaikan fatsun politik.
Bagi saya, secara faktual kepala daerah yang belum selesai masa jabatannya lalu maju ke Pilkada daerah lain, seperti Jokowi dan Alex Noerdin, sesungguhnya telah mencederai kepercayaan pemilihnya. Namun apa mau dikata, tidak ada peraturan undang-undang yang menghalangi langkah politik seperti itu.
Dalam UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah sebenarnya ada ayat yang mengharuskan seorang pejabat mundur jika mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Namun, aturan itu telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan atas uji materi yang diajukan oleh salah seorang pejabat DPRD yang waktu itu hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Artinya, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang telah dilakukan Jokowi maupun Alex Noerdin karena persoalannya hanya berkaitan dengan etika, fatsun politik, unggah-ungguh. Alangkah lebih baiknya jika kepercayaan warga yang diberikan dan harus diemban selama lima tahun itu dipenuhi terlebih dahulu.
Tentunya banyak warga Solo yang berharap Jokowi memimpin selama lima tahun menjadi kecewa. Ada sejumlah program pembangunan yang dijanjikan untuk lima tahun ke depan masa kepemimpinan ternyata belum selesai. Jadi, tidak usahlah dipermasalahkan, apalagi dimusuhi jika ada seseorang yang kemudian kehilangan simpati kepada Jokowi.
