Jadwal Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55
Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55

Karut-Marut Subsidi BBM

author
Kamis, 22 September 2022 - 22:38 WIB
Karut-Marut Subsidi BBM
ESPOS.ID - Lukmono Suryo Nagoro (Solopos/Istimewa)

Esposin, SOLO -- Harga bahan bakar minyak (BBM) naik lagi. Beberapa alasan yang mengemuka adalah perang Rusia versus Ukraina yang mengganggu rantai pasokan energi. Harga minyak bumi dan produk turunannya naik tajam.

Pemerintah pun akan berargumen anggaran akan defisit dan bisa jebol karena anggaran untuk subsidi BBM makin besar. Wacana-wacana itu lazim kita baca dan dengar jika harga BBM akan dinaikkan.

Dukung Arahan Presiden, BRI Siap Jadi Tulang Punggung Perluasan Akses Keuangan

Menurut saya, alasan yang paling mengganggu adalah pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa lebih dari 70% subsidi dinikmati oleh masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Pernyataan ini bisa diartikan mobil-mobil pribadi banyak yang menggunakan Pertalite.

Apakah benar demikian? Berdasarkan Lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022, total subsidi bahan bakar dan energi Rp208,9 triliun. Perinciannya, subsidi LPG tabung tiga kilogram senilai Rp134,7 triliun, subdisi jenis bahan bakar tertentu Rp14,5 triliun, dan subsidi listrik Rp59,5 triliun.

Keluhan Presiden Joko Widodo ini salah besar karena lebih dari separuh anggaran subsidi bahan bakar dan energi merupakan subsidi LPG tabung tiga kilogram. Satu lagi yang pantas dicurigai adalah membengkaknya anggaran kompensasi kenaikan harga BBM dari Rp18,5 triliun menjadi Rp252,5 triliun. Meroket 1300%.

Anggaran kompensasi ini diberikan kepada PT Pertamina. Hal inilah yang sampai sekarang masih tidak jelas peruntukannya. Saya curiga sebagian atau seluruh anggaran kompensasi ini untuk membayar utang Pertamina. Basuki Tjahaja Purnama selaku Komisaris Pertamina pernah membeberkan utang Pertamina mencapai US$16 miliar atau setara Rp237,6 triliun (kurs Rp14.850 per dolar Amerika Serikat).

Faktor lain yang bikin saya getem-getem adalah asumsi-asumsi yang ditetapkan oleh pemerintah di APBN itu ketika meleset semua tiba-tiba alasan yang dikemukan pemerintah adalah subsidi BBM salah sasaran, tidak tepat, dan dinikmati oleh yang punya mobil pribadi alias orang kaya.

Salah satu asumsi meleset adalah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang meliputi pendapatan minyak bumi, gas bumi, kehutanan, panas bumi. PNBP paling banyak dari sektor sumber daya alam yang pengelolaannya—seperti kata banyak orang—dikuasai oligarki.

Di Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022, PNBP ditargetkan Rp481,6 triliun. Sampai Agustus 2022 baru tercapai sekitar Rp281 triliun. Jika ini tercapai, Presiden Jokowi mungkin tidak perlu menaikkan harga BBM.

Terlepas dari melesetnya target pemerintah yang terperinci dalam APBN dan klaim-klaim yang tidak sesuai fakta, di kepala saya selalu timbul pertanyaan apakah pemberian subsidi harga BBM itu adil?

Anggaran subsidi BBM itu berasal dari APBN. Ada tiga sumber pendapatan, yaitu penerimaan pajak, PNBP, dan hibah. Salah satu sumber pendapatan APBN adalah masyarakat Indonesia dalam bentuk pajak.

Keadilan

Jika dikaitkan dengan pajak, siapakah yang pantas menerima subsidi? Masyarakat yang membayar pajak lebih banyak atau masyarakat yang membayar pajak lebih sedikit sebagai golongan paling berhak menerima subsidi agar tercipta keadilan sosial?

Apabila alasan subsidi selalu salah sasaran itu dimasukkan sebagai variabel, bisa diartikan juga masyarakat yang membayar pajak lebih sedikit sebagai golongan paling berhak menerima subsidi. Apakah itu adil bagi masyarakat yang membayar pajak lebih banyak? Jawabannya bisa tidak adil.

Oleh karena tidak adil, apakah sebaiknya subsidi BBM itu diberikan secara merata saja tanpa memperhatikan orang kaya atau orang miskin, kebutuhannya apa, dan kontribusinya apa? Perlu dipahami bahwa keadilan itu merupakan konsep moral.

Adil bisa diabstraksikan memperlakukan orang sesuai dengan haknya. Permasalahan dalam subsidi BBM ini adalah hak dan siapa yang menerima itu tidak diputuskan dalam konsep moral, tetapi lebih pada penalaran politik. Tidak aneh jika siapa yang berhak dan hak itu diputuskan oleh para elite politik.

Bagi Presiden Joko Widodo, siapa yang berhak menerima subsidi BBM adalah para pemilihnya pada tahun 2019 yang berjumlah 85 juta itu. Momentum kenaikan harga BBM ini ada anomalinya, yaitu sepinya demonstrasi. Mengapa hal ini terjadi?

Pertama, Presiden Joko Widodo sudah belajar dari kenaikan harga BBM pada 2015 yang saat itu hampir semuanya lari membiayai infrastruktur tanpa memperhitungkan dampak politiknya. Misalnya, dana untuk komunitas Islam yang pada pemilu 2014 berseberangan dengan Joko Widodo dipangkas atau dikurangi.

Buruknya, kebijakan ini tidak diikuti konsolidasi politik. Akibatnya, demo besar-besaran pada 2 Desember 2016 terjadi. Setelah "gerakan 212", Presiden Joko Widodo mulai menggelontorkan dana konsolidasi politik berdampingan dengan anggaran infrastruktur, misalnya, pengembangan pesantren, pendanaan pesantren, pencetakan wirausahawan santri, pendirian bank wakaf mikro, pendirian balai latihan kerja di pesantren.

Kedua, konsolidasi politik ini relatif berhasil meskipun ada ongkos yang ditanggung, yaitu meningkatnya rasio utang dalam APBN yang sekarang mencapai 40%. Selain itu, para elite politik juga sudah tahu bahwa gejolak karena kenaikan harga BBM tidaklah lama.

Kenaikan harga BBM diharapkan membuka pintu transparansi mengenai penetapan harga keekonomian BBM. Jika Pertamina dan pemerintah punya nyali, lepaskan saja harga BBM itu mengikuti pasar, kemudian terbentuk harga pasar.

Harga pasar itu bisa lebih murah dari harga keekonomian BBM yang mungkin komponennya seperti harga dasar, jasa distribusi, kompensasi untuk direktur dan komisaris Pertamina, dan lain-lain. Dengan komponen harga keekonomian yang sebegitu banyaknya, saya berpikir pantas saja harga jual bensin di Vivo Rp8.900 sebelum dipaksa naik menjadi Rp10.990.

(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 12 September 2022. Penulis adalah editor buku yang tinggal di Kota Solo, Jawa Tengah)    

Editor
Ichwan Prasetyo -

Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.

Berita Lainnya
Espos.id opini

Menertibkan Ruang Digital: Rasionalitas di Balik Kebijakan Google

Penutupan lebih dari 19.000 kanal YouTube berbahasa Indonesia oleh Google menjadi pengingat pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan etika ruang digital.

Espos.id sudut pandang

Menuju Demokratisasi Perencanaan Ruang Publik

Relasi kuasa asimetris dalam pengelolaan ruang publik di Kota Solo akan terpecahkan dengan pendekatan co-design.

Espos.id sudut pandang

Jeda Sejenak

Orang-orang yang terpapar berita tragedi lewat media sosial dan televisi justru mengalami tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang benar-benar berada di lokasi kejadian.

Espos.id sudut pandang

Viva Art, Viva Solidarity!

Three-finger salute serta latar merah, biru, dan hijau adalah simbol perlawanan dan solidaritas.

Espos.id sudut pandang

Anonimitas Akun Kedua

Kritik terhadap sebuah kebijakan bisa berujung pada pencarian identitas, tempat kerja, latar belakang keluarga, hingga kehidupan pribadi orang yang mengunggahnya.

Espos.id opini

Mempertanyakan Kehadiran Negara

Bagi rakyat, yang diharapkan dari kehadiran negara dan pemerintah saat ini adalah membuat biaya hidup murah, kebutuhan pokok tersedia dan terjangkau, lapangan kerja terbuka, pendidikan, dan kesehatan murah.

Espos.id opini

Dilema Administrasi Pendidikan Gibran: Menimbang dan Menimang Kelulusan

Dalam sistem pendidikan, istilah tamat belajar memiliki konsekuensi administratif dan sosial yang berbeda dengan sekadar pernah mengikuti pendidikan. Peserta didik dinyatakan tamat atau lulus setelah memenuhi persyaratan penyelesaian program pendidikan dan kriteria kelulusan yang ditetapkan.

Espos.id opini

Membaca Pilihan Soft Landing dari Pengunduran Diri Wakil Presiden

Espos.id opini

Pahlawan: Antara Menanam dan Memetik Hasil Perbuatan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kepahlawanan dapat dimaknai melalui dua sisi yang saling berkaitan, yakni menanam dan memetik.

Espos.id opini

Bintik Hitam pada Susu Bubuk, Akademisi IPB Jelaskan Penyebabnya

Akademisi bidang teknologi pangan IPB University, Prof. Dr.-Ing. Azis Boing Sitanggang, STP, MSc, menjelaskan proses pembuatan susu bubuk melibatkan sejumlah tahapan yang terkontrol. Tahapan tersebut meliputi pencampuran bahan, pemanasan, hingga pengeringan.

Espos.id sudut pandang

Godaan Kekuasaan

Sebaik apa pun sistem yang dibangun untuk mencegah penyelewengan, kekuasaan memang selalu menggoda untuk disalahgunakan bagi siapa saja yang mendapatkanya.

Espos.id opini

Crowdfunding Syariah di PTKIN: Dari Solidaritas Menuju Kemandirian Ekonomi Umat

Espos.id opini

Melampaui Fakta Permukaan: Menimbang Teknik Reportase dalam Penulisan Kreatif

Reportase mencakup kegiatan meliput dan mengumpulkan fakta dari berbagai sumber, kemudian menuliskannya menjadi berita. Wawancara hanya menjadi salah satu teknik dalam proses tersebut

Espos.id sudut pandang

Ngemong

Keterlibatan figur ayah secara emosional dinilai mampu membentuk fondasi karakter anak sejak dini.

Espos.id sudut pandang

Manifesto Kemanusiaan dari Rock in Solo

Keputusan membatalkan Rock in Solo 2026 adalah afirmasi bahwa musik rock adalah ekspresi nilai-nilai kemanusiaan, berpihak kepada kemanusiaan, dan selalu berupaya memajukan kemanusiaan.

Espos.id opini

Pemilu Serbia dan Brasil: Gelombang Antikemapanan Lintas Benua?

Pemilu Serbia dan Brasil menunjukkan arah politik yang berbeda. Apakah gelombang antikemapanan meluas di dunia, atau justru memiliki batas?

Espos.id opini

Membaca Ulang Kehilangan Melalui “Kemahiran Berbahasa Indonesia”

Kesimpulannya, buku Kemahiran Berbahasa Indonesia tidak sekadar hadir sebagai buku pedoman tata bahasa, tetapi juga menjadi penuntun untuk menelusuri dan menyusun makna di balik setiap tulisan.

Espos.id opini

Melangitkan Doa, Menjadikan Agama sebagai Kekuatan yang Mendamaikan Dunia

Spirit ajaran semua agama pada dasarnya mengarahkan manusia pada harmoni dan keserasian hidup: hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, serta hubungan manusia dengan alam.

Espos.id opini

Kecakapan Berbicara, Cermin Pendidikan

Kemampuan memahami objek di sekitar secara naluriah telah berlangsung sejak manusia mulai hidup. Dengan anugerah akal yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta, manusia pada akhirnya dapat memahami dan mengomunikasikan apa yang telah direspons.

Espos.id opini

Dari Bacaan ke Tulisan: Cara Kembangkan Ide dan Atasi Kebuntuan Menulis Fiksi

Proses kreatif menulis fiksi membutuhkan lebih dari sekadar inspirasi. Penulis juga perlu memahami cara mengembangkan alur, membangun konflik, menghadirkan suasana, serta menghubungkan setiap peristiwa secara logis.