Dalam sejarah republik ini kita pernah mengenal “Kabinet 100 Menteri.” Sebenarnya itu julukan untuk Kabinet Dwikora II atau Kabinet Dwikora yang Disempurnakan.
Jumlah menteri dalam kabinet era Presiden Soekarno itu memang banyak betul dan nama-nama jabatannya ada yang sangat “mikro” atau spesifik urusannya, dalam konteks sekarang terasa tidak perlu atau berlebihan.
Bekali Keahlian, BRI Peduli Dorong PMI di Taiwan Jadi Entrepreneur
Ada lima jabatan wakil perdana menteri (waperdam) sebagai pembantu langsung perdana menteri yang dijabat Presiden Soekarno. Ada waperdam bidang sosial politik, bidang umum, bidang ekonomi dan pembangunan, bidang hubungan lembaga-lembaga tinggi, serta bidang lembaga-lembaga politik.
Kabinet juga dibagi ke dalam sejumlah kompartemen. Masing-masing dipimpin menteri koordinator (menko). Di bawah menko kompartemen ada menteri-menteri yang terkait dengan bidang di kompartemen itu.
Misalnya Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan. Di bawahnya ada Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia, Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta, Menteri Urusan Anggaran Negara, Menteri Iuran Negara, dan Menteri Urusan Perasuransian.
Urusan agama menjadi kompartemen tersendiri di bawah seorang menko dengan menteri-menteri yaitu Menteri Agama, Menteri Urusan Haji, Menteri Urusan Hubungan Pemerintah dengan Alim Ulama, serta Menteri Negara Diperbantukan pada Menteri Koordinator Kompartimen Urusan Agama.
Yang terasa berlebihan untuk ukuran sekarang adalah jabatan menko dan menteri yang diperbantukan, sulit diketahui apa fungsinya. Misalnya Menteri Negara Diperbantukan pada Presidium Kabinet yang terdiri lima orang.
Ada Menteri Negara Penasihat Presiden Urusan Keamanan Dalam Negeri yang terdiri dua orang. Nama-nama jabatan menter panjang dan begitu banyak orangnya. Umur Kabinet Dwikora II tidak panjang, hanya sebulan lebih sedikit.
Kabinet ini diumumkan pada 21 Februari 1966, dilantik pada 24 Februari 1966, dan berakhir pada 27 Maret 1966. Istilah Kabinet 100 Menteri kembali mencuat belakangan ini terkait kabinet yang sedang dipersiapkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Dia memanggil lebih dari 100 orang yang bakal mengisi kabinet, sebagai menko, menteri, wakil menteri, dan kepala badan serta staf khusus yang dilanjutkan dengan pembekalan selama dua hari.
Tidak ada salahnya mempersiapkan banyak orang untuk mengisi kabinet, apalagi didasari pemikiran setiap orang punya tugas spesifik sehingga sebanyak-banyaknya urusan bisa ditangani.
Tentu yang bisa kita ingatkan adalah seluruh anggota kabinet itu harus bekerja secepat mungkin dan seefektif mungkin menangani segala masalah serta menetapkan kebijakan-kebijakan untuk keberlanjutan pembangunan.
Harus dipastikan setiap orang yang bertugas punya kemampuan, punya visi, misi, dan program untuk dieksekusi secepatnya. Jangan ada yang bicara “akan mencoba” dan sebagainya karena tidak ada waktu untuk itu.
Langkah Prabowo memecah sejumlah kementerian menjadi bidang yang lebih spesifik serta mengangkat lebih banyak wakil menteri untuk membantu menteri menjalankan tugas tertentu harus dibuktikan dengan kerja nyata .
Dengan bidang tugas yang lebih spesifik, seharusnya para pengampu bisa bekerja lebih efektif, lebih fokus, dan lebih cepat dalam perencanaan program dan eksekusi.
Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonom Daerah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Sarman Simanjorang, Selasa (15/10/2024), menyebut Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, diharapkan dapat menyusun kabinet profesional yang jauh dari ego sektoral.
Kabinet diharapkan mengedepankan figur yang profesional, pengalaman dan kemampuan kepemimpinan, semangat kolaboratif, dan mumpuni pada bidang yang menjadi tanggung jawab.
Perekonomian global dan nasional sedang melemah. Diperlukan kabinet yang berpengalaman dan mampu bekerja sama menciptakan strategi dan terobosan baru untuk menghadapi dinamika perekonomian yang penuh ketidakpastian.
“Sekalipun [figur yang dipilih] merupakan perwakilan partai politik, harus tetap mengedepankan profesionalisme sehingga ketika menjabat 100% mengabdi untuk rakyat, bukan kepada partai politik yang mengusung mereka,” kata Sarman.
Pengumuman resmi tokoh-tokoh yang terpilih menduduki kursi menteri seharusnya menimbulkan respons yang positif dari pasar keuangan, misalnya penguatan IHSG dan nilai tukar rupiah.
Kita juga perlu merespons positif seruan Prabowo yang melarang partai-partai politik menyuruh para menteri “mencari uang” dari APBN. Harapan kita, tidak ada anggota kabinet Prabowo-Gibran yang terjerat kasus korupsi seperti yang sejumlah anggota kabinet Presiden Joko Widodo periode pertama maupun kedua.
Kita sebagai rakyat tentu lebih baik mengucapkan selamat bekerja kepada seluruh anggota kabinet, teriring pesan yang biasa diucapkan orang-orang pada zaman Belanda dulu, “Sterkte!” Semoga kuat!
(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 18 Oktober 2024. Penulis adalah Manajer Konten Solopos Media Group)