Jadwal Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55
Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55

Integrasi Pelayanan Perizinan

author
Senin, 23 November 2020 - 20:03 WIB
Integrasi Pelayanan Perizinan
ESPOS.ID - Loket pelayanan terpadu satu pintu di Kota Solo. (Istimewa/surakarta.go.id)

Esposin, SOLO -- Pemerintah tengah menggodok aturan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu aturan yang tengah dirumuskan ialah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Kementerian Dalam Negeri bertugas menyusun RPP ini.

RPP ini bermaksud memberikan kepastian hukum dalam berusaha serta meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha melalui penyederhanaan perizinan dengan menggunakan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS).

BRI Berkomitmen Jaga Shareholder Return di Tengah Akselerasi Pertumbuhan Bisnis

Di tingkat pusat, lembaga OSS di bawah kendali Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan nantinya akan terkoneksi dengan unit pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di setiap provinsi, kabupaten, dan kota dalam memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Sengkarut pelayanan perizinan berusaha di Indonesia ditandai dengan berbagai jenis perizinan yang tumpang tindih, prosedur pelayanan yang berbelit-belit, lamanya proses penyelesaian, dan biaya layanan perizinan yang kurang transparan. Keluhan sulitnya mengurus perizinan usaha banyak disampaikan para pelaku usaha dan calon investor.

Upaya perbaikan sudah dijalankan pemerintah melalui serangkaian kebijakan deregulasi, debirokratisasi, dan digitalisasi pelayanan. Termutakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (OSS)  sudah dijalankan.

Penerapan OSS belum berjalan secara optimal. OSS belum dapat mewujudkan perizinan terpadu dan terintegrasi. Dalam laporan Ombudsman (2019), hingga saat ini 80% perizinan masih diurus secara tatap muka dan tidak melalui sistem OSS seperti izin lingkungan.

Rezim Perizinan Lama

Indonesia pada era desentralisasi belum sepenuhnya keluar dari jebakan rezim perizinan. Di sini kita berhadapan dengan begitu banyak jumlah/jenis perizinan. Sebelum penetapan UU Cipta Kerja, dikenal beberapa perizinan usaha yang harus diajukan seorang pelaku usaha atau investor ketika akan memulai usaha.

Pertama, izin pendirian badan usaha berupa surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP). Kedua, izin tempat usaha berupa izin gangguan (hinder ordonnantie/HO), surat izin tempat usaha (SITU), dan surat keterangan domisili perusahan (SKDP).

Ketiga, izin pendirian bangunan usaha berupa izin mendirikan bangunan (IMB). Menurut laporan Doing Business 2016, untuk memulai sebuah usaha baru di Indonesia membutuhkan 13 prosedur dengan waktu rata-rata 47,80 hari. Perubahan yang tengah digodok pemerintah berkaitan dengan kemudahan pelayanan perizinan di daerah mengarah kepada tiga hal.

Pertama, penyederhanaan/simplifikasi perizinan berusaha di daerah berikut persyaratan, prosedur, dan tata cara pengajuan izin yang tidak perlu lagi melalui beberapa meja birokrat dan harus tatap muka.

Kedua, pengajuan perizinan dilakukan secara OSS yang akan terintegrasi antarberbagai tingkat pemerintahan dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ketiga, keseragaman jenis perizinan berusaha antardaerah di seluruh Indonesia. Pasal 5 ayat (2) draf RPP tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah menjelaskan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah meliputi perizinan berusaha berbasis risiko; persyaratan dasar perizinan berusaha; dan perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Penyederhanaan syarat ini merupakan aturan turunan dari Pasal 7 hingga 10 UU Cipta Kerja. Dalam Pasal 26 dan 27 RPP tersebut, perizinan kegiatan usaha berisiko rendah hanya terdiri atas pemberian nomor induk berusaha (NIB) dan hanya perlu dilakukan dengan mendaftar pada OSS.

Jika pelaku usaha tak lengkap dalam memasukkan data, sistem tersebut akan menolak secara otomatis. Setelah mendapatkan NIB, pelaku usaha wajib menerapkan standar kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan. UU Cipta Kerja juga telah membagi kegiatan berusaha berisiko menengah menjadi menengah rendah dan tinggi.

Dalam Pasal 28 dan 29 RPP, syarat perizinan usaha risiko menengah rendah adalah NIB yang diurus lewat OSS dan sertifikat standar usaha tersebut. Dalam Pasal 30 sampai 31, syarat izin usaha risiko menengah tinggi adalah NIB dan sertifikat standar baik itu untuk tahap operasional dan komersial.

Sedangkan dalam Pasal 32, rezim perizinan hanya diberlakukan bagi usaha berisiko tinggi. Perizinan yang dimaksud adalah persetujuan lingkungan, pemanfaatan ruang, dan persetujuan bangunan gedung. Perizinan berusaha sektor yang diselenggarakan di daerah terdiri atas 15 sektor.

Perizinan di Soloraya

Mengikuti perubahan yang mengarah pada pemberian kemudahan perizinan berusaha di daerah, pemerintah kabupaten/kota di Soloraya harus terus berbenah dan melakukan langkah-langkah penyesuaian.

Secara kelembagaan tidak ada persoalan karena seluruh kabupaten dan kota di Soloraya memiliki perangkat daerah yang menjalankan urusan PTSP sebagai wadah untuk melaksanakan pelayanan perizinan yang terintegrasi dalam bentuk OSS.

OSS ini harus bisa memberikan layanan perizinan berusaha yang tuntas, mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

Dari aspek tata laksana (business process), pemerintah kabupaten dan kota di Soloraya harus segera menyempurnakan seluruh persyaratan pelayanan dan prosedur layanan perizinan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) perizinan berusaha yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Keseluruhan tata laksana pelayanan harus mengarah kepada tercapainya perizinan berusaha yang lebih cepat, murah, dan sederhana. Berkaitan dengan aspek persyaratan dasar perizinan berusaha yaitu adanya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagai tindak lanjut setiap pemerintah daerah wajib menyusun dan menyediakan rencana detail tata ruang (RDTR) dalam bentuk digital.

Sebelum perizinan berusaha disetujui oleh pemerintah daerah harus dipastikan ada kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha dengan RDTR.yang telah ditetapkan. Akhirnya dengan terlaksananya layanan OSS secara terintegrasi antarberbagai tingkat pemerintahan, diharapkan memudahkan pelayanan perizinan berusaha yang akan berdampak pada meningkatnya daya saing investasi (ease of doing business/EoDB) dan pertumbuhan sektor swasta di kawasan Soloraya khususnya dan Indonesia pada umumnya.

 

 

 

Editor
Ichwan Prasetyo -

Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.

Berita Lainnya
Espos.id opini

Menertibkan Ruang Digital: Rasionalitas di Balik Kebijakan Google

Penutupan lebih dari 19.000 kanal YouTube berbahasa Indonesia oleh Google menjadi pengingat pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan etika ruang digital.

Espos.id sudut pandang

Menuju Demokratisasi Perencanaan Ruang Publik

Relasi kuasa asimetris dalam pengelolaan ruang publik di Kota Solo akan terpecahkan dengan pendekatan co-design.

Espos.id sudut pandang

Jeda Sejenak

Orang-orang yang terpapar berita tragedi lewat media sosial dan televisi justru mengalami tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang benar-benar berada di lokasi kejadian.

Espos.id sudut pandang

Viva Art, Viva Solidarity!

Three-finger salute serta latar merah, biru, dan hijau adalah simbol perlawanan dan solidaritas.

Espos.id sudut pandang

Anonimitas Akun Kedua

Kritik terhadap sebuah kebijakan bisa berujung pada pencarian identitas, tempat kerja, latar belakang keluarga, hingga kehidupan pribadi orang yang mengunggahnya.

Espos.id opini

Mempertanyakan Kehadiran Negara

Bagi rakyat, yang diharapkan dari kehadiran negara dan pemerintah saat ini adalah membuat biaya hidup murah, kebutuhan pokok tersedia dan terjangkau, lapangan kerja terbuka, pendidikan, dan kesehatan murah.

Espos.id opini

Dilema Administrasi Pendidikan Gibran: Menimbang dan Menimang Kelulusan

Dalam sistem pendidikan, istilah tamat belajar memiliki konsekuensi administratif dan sosial yang berbeda dengan sekadar pernah mengikuti pendidikan. Peserta didik dinyatakan tamat atau lulus setelah memenuhi persyaratan penyelesaian program pendidikan dan kriteria kelulusan yang ditetapkan.

Espos.id opini

Membaca Pilihan Soft Landing dari Pengunduran Diri Wakil Presiden

Espos.id opini

Pahlawan: Antara Menanam dan Memetik Hasil Perbuatan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kepahlawanan dapat dimaknai melalui dua sisi yang saling berkaitan, yakni menanam dan memetik.

Espos.id opini

Bintik Hitam pada Susu Bubuk, Akademisi IPB Jelaskan Penyebabnya

Akademisi bidang teknologi pangan IPB University, Prof. Dr.-Ing. Azis Boing Sitanggang, STP, MSc, menjelaskan proses pembuatan susu bubuk melibatkan sejumlah tahapan yang terkontrol. Tahapan tersebut meliputi pencampuran bahan, pemanasan, hingga pengeringan.

Espos.id sudut pandang

Godaan Kekuasaan

Sebaik apa pun sistem yang dibangun untuk mencegah penyelewengan, kekuasaan memang selalu menggoda untuk disalahgunakan bagi siapa saja yang mendapatkanya.

Espos.id opini

Crowdfunding Syariah di PTKIN: Dari Solidaritas Menuju Kemandirian Ekonomi Umat

Espos.id opini

Melampaui Fakta Permukaan: Menimbang Teknik Reportase dalam Penulisan Kreatif

Reportase mencakup kegiatan meliput dan mengumpulkan fakta dari berbagai sumber, kemudian menuliskannya menjadi berita. Wawancara hanya menjadi salah satu teknik dalam proses tersebut

Espos.id sudut pandang

Ngemong

Keterlibatan figur ayah secara emosional dinilai mampu membentuk fondasi karakter anak sejak dini.

Espos.id sudut pandang

Manifesto Kemanusiaan dari Rock in Solo

Keputusan membatalkan Rock in Solo 2026 adalah afirmasi bahwa musik rock adalah ekspresi nilai-nilai kemanusiaan, berpihak kepada kemanusiaan, dan selalu berupaya memajukan kemanusiaan.

Espos.id opini

Pemilu Serbia dan Brasil: Gelombang Antikemapanan Lintas Benua?

Pemilu Serbia dan Brasil menunjukkan arah politik yang berbeda. Apakah gelombang antikemapanan meluas di dunia, atau justru memiliki batas?

Espos.id opini

Membaca Ulang Kehilangan Melalui “Kemahiran Berbahasa Indonesia”

Kesimpulannya, buku Kemahiran Berbahasa Indonesia tidak sekadar hadir sebagai buku pedoman tata bahasa, tetapi juga menjadi penuntun untuk menelusuri dan menyusun makna di balik setiap tulisan.

Espos.id opini

Melangitkan Doa, Menjadikan Agama sebagai Kekuatan yang Mendamaikan Dunia

Spirit ajaran semua agama pada dasarnya mengarahkan manusia pada harmoni dan keserasian hidup: hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, serta hubungan manusia dengan alam.

Espos.id opini

Kecakapan Berbicara, Cermin Pendidikan

Kemampuan memahami objek di sekitar secara naluriah telah berlangsung sejak manusia mulai hidup. Dengan anugerah akal yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta, manusia pada akhirnya dapat memahami dan mengomunikasikan apa yang telah direspons.

Espos.id opini

Dari Bacaan ke Tulisan: Cara Kembangkan Ide dan Atasi Kebuntuan Menulis Fiksi

Proses kreatif menulis fiksi membutuhkan lebih dari sekadar inspirasi. Penulis juga perlu memahami cara mengembangkan alur, membangun konflik, menghadirkan suasana, serta menghubungkan setiap peristiwa secara logis.