Candra Mantovani - Espos.id Kolom - Senin, 5 Oktober 2026 - 13:00 WIB
ESPOS.ID - Candra Mantovani, Jurnalis Solopos Media Group. (Istimewa)
Dulu, istilah hotel prodeo hanya dikenal sebagai ungkapan kiasan untuk menyebut penjara atau lembaga pemasyarakatan. Istilah itu terdengar seperti lelucon yang ironis, hotel adalah tempat orang menginap dengan nyaman, sedangkan penjara identik dengan jeruji besi, ruang terbatas, pengawasan ketat, dan hilangnya kebebasan.
Namun, istilah tersebut terasa memiliki makna yang berbeda ketika melihat temuan Ombudsman RI di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam inspeksi mendadak pada Rabu (23/9/2026), Ombudsman menemukan sejumlah bangunan yang disebut menyerupai rumah, homestay, hingga klaster, lengkap dengan sofa, televisi, kulkas, meja makan, serta fasilitas lain.
Di kawasan yang sama, Ombudsman juga menemukan gym, kolam, simulator golf yang sedang dibangun, serta area parkir kendaraan mewah. Temuan ini membuat istilah hotel prodeo seolah bukan lagi sekadar kiasan.
Tentu, temuan tersebut tidak bisa serta-merta disimpulkan sebagai bukti bahwa seluruh narapidana di Lapas Cibinong mendapatkan fasilitas mewah. Bahkan, sejumlah aspek dari temuan Ombudsman masih harus didalami dan diverifikasi oleh pihak berwenang. Namun, justru karena itulah persoalannya menjadi semakin penting.
Pidana penjara pada dasarnya bukan sekadar memindahkan seseorang dari rumah ke sebuah bangunan yang dikelilingi tembok. Ada konsekuensi utama yang melekat di dalamnya, yakni hilangnya kebebasan seseorang untuk bergerak dan menjalani kehidupan sebagaimana orang yang tidak sedang menjalani pidana.
Karena itu, ketika muncul dugaan bahwa seorang warga binaan bisa menikmati ruang tinggal yang menyerupai rumah pribadi, memiliki akses terhadap fasilitas yang tidak tersedia bagi penghuni lain, atau bahkan mempunyai kemungkinan keluar-masuk melalui celah pengamanan, publik wajar mempertanyakan apakah hukuman tersebut masih berjalan sebagaimana mestinya?
Narapidana tetap manusia yang memiliki hak-hak tertentu. Lapas juga bukan tempat untuk memperlakukan manusia secara tidak manusiawi. Namun, pemenuhan hak dasar warga binaan tentu berbeda dengan pemberian fasilitas eksklusif yang berpotensi menciptakan kelas-kelas sosial di dalam penjara.
Kalau benar ada sistem yang memungkinkan seseorang membeli kenyamanan di dalam penjara, berarti uang telah berhasil menembus salah satu batas paling penting dalam sistem hukum yaitu batas antara orang yang sedang menjalani hukuman dan kehidupan orang bebas.
Lebih mengkhawatirkan lagi apabila fasilitas khusus tersebut disertai kelonggaran pengamanan. Ombudsman menyebut menemukan akses di bagian belakang kawasan bangunan yang tidak terkunci dan terhubung dengan area luar. Ombudsman menilai kondisi tersebut menimbulkan kerentanan keamanan dan berpotensi menjadi jalur keluar-masuk yang tidak semestinya.
Dalam perkembangan kasusnya, Gayus kemudian mengakui menggunakan paspor palsu dengan nama Sony Laksono dan tercatat melakukan perjalanan ke sejumlah negara pada 2010. Kasus tersebut seharusnya menjadi pelajaran penting bahwa persoalan pemasyarakatan tidak berhenti pada seberapa tinggi tembok penjara dibangun. Sistem pengawasan, integritas petugas, mekanisme pemeriksaan, serta kontrol dari lembaga eksternal sama pentingnya.
Bayangkan seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dan kemudian dijatuhi pidana penjara. Keluarga korban mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memulihkan diri. Korban mungkin harus menjalani hidup dengan luka fisik maupun psikologis. Masyarakat pun berharap negara memberikan hukuman sesuai ketentuan hukum.
Lalu, ketika masyarakat mengetahui bahwa di dalam lapas terdapat bangunan yang menyerupai hunian pribadi, fasilitas olahraga eksklusif, kendaraan mewah, dan dugaan transaksi untuk memperoleh kenyamanan tertentu, wajar jika muncul pertanyaan, apakah hukuman benar-benar dijalankan dengan prinsip yang sama?
Pertanyaan itu semakin sensitif ketika yang bersangkutan merupakan narapidana kasus yang memiliki sumber daya ekonomi besar. Sebab, kepercayaan publik terhadap hukum jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangun sebuah tembok baru.
Persoalan paling berbahaya dari ketidakpercayaan terhadap hukum bukan sekadar kritik di media sosial. Ketika masyarakat mulai percaya bahwa hukum dapat dibeli, sebagian orang bisa kehilangan alasan untuk menyerahkan penyelesaian perkara kepada institusi resmi. Di titik itulah potensi main hakim sendiri dan persekusi menjadi persoalan serius.
Karena itu, pemerintah tidak boleh melihat temuan Ombudsman di Cibinong sebagai persoalan lokal semata. Temuan tersebut semestinya menjadi pintu masuk untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tata kelola pemasyarakatan.
Istilah “hotel prodeo” selama ini memang memiliki ironi tersendiri. Penjara disebut hotel karena seseorang bisa “menginap” tanpa membayar. Tetapi di balik kelakar itu terdapat makna yang jauh lebih serius, seseorang berada di sana karena kebebasannya telah dibatasi berdasarkan proses hukum. Jangan sampai penjara benar-benar menjadi “hotel” bagi mereka yang mampu membayar kenyamanan.
Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar pernyataan bahwa semua baik-baik saja. Masyarakat membutuhkan bukti bahwa tidak ada jual beli fasilitas khusus. Dan, yang paling penting, bukti bahwa uang dan kekuasaan tidak dapat membeli kebebasan seseorang dari konsekuensi hukum.
Sebab, ketika penjara bisa berubah menjadi tempat nyaman bagi mereka yang mampu membeli keistimewaan, istilah “hotel prodeo” tidak lagi terdengar sebagai sebuah lelucon. Ia berubah menjadi pertanyaan serius tentang ke mana sebenarnya keadilan sedang dibawa. (S)
Candra Mantovani
Jurnalis Solopos Media Group