Jadwal Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55
Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55

Hotel Prodeo

author
Senin, 5 Oktober 2026 - 13:00 WIB
Hotel Prodeo
ESPOS.ID - Candra Mantovani, Jurnalis Solopos Media Group. (Istimewa)

Dulu, istilah hotel prodeo hanya dikenal sebagai ungkapan kiasan untuk menyebut penjara atau lembaga pemasyarakatan. Istilah itu terdengar seperti lelucon yang ironis, hotel adalah tempat orang menginap dengan nyaman, sedangkan penjara identik dengan jeruji besi, ruang terbatas, pengawasan ketat, dan hilangnya kebebasan. 

Namun, istilah tersebut terasa memiliki makna yang berbeda ketika melihat temuan Ombudsman RI di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam inspeksi mendadak pada Rabu (23/9/2026), Ombudsman menemukan sejumlah bangunan yang disebut menyerupai rumah, homestay, hingga klaster, lengkap dengan sofa, televisi, kulkas, meja makan, serta fasilitas lain. 

BRI Perkuat Pemberadayaan Ekosistem Diaspora di Taiwan, Dukung PMI Lebih Berdaya

Di kawasan yang sama, Ombudsman juga menemukan gym, kolam, simulator golf yang sedang dibangun, serta area parkir kendaraan mewah. Temuan ini membuat istilah hotel prodeo seolah bukan lagi sekadar kiasan.

Tentu, temuan tersebut tidak bisa serta-merta disimpulkan sebagai bukti bahwa seluruh narapidana di Lapas Cibinong mendapatkan fasilitas mewah. Bahkan, sejumlah aspek dari temuan Ombudsman masih harus didalami dan diverifikasi oleh pihak berwenang. Namun, justru karena itulah persoalannya menjadi semakin penting.

Pidana penjara pada dasarnya bukan sekadar memindahkan seseorang dari rumah ke sebuah bangunan yang dikelilingi tembok. Ada konsekuensi utama yang melekat di dalamnya, yakni hilangnya kebebasan seseorang untuk bergerak dan menjalani kehidupan sebagaimana orang yang tidak sedang menjalani pidana.

Karena itu, ketika muncul dugaan bahwa seorang warga binaan bisa menikmati ruang tinggal yang menyerupai rumah pribadi, memiliki akses terhadap fasilitas yang tidak tersedia bagi penghuni lain, atau bahkan mempunyai kemungkinan keluar-masuk melalui celah pengamanan, publik wajar mempertanyakan apakah hukuman tersebut masih berjalan sebagaimana mestinya?

Narapidana tetap manusia yang memiliki hak-hak tertentu. Lapas juga bukan tempat untuk memperlakukan manusia secara tidak manusiawi. Namun, pemenuhan hak dasar warga binaan tentu berbeda dengan pemberian fasilitas eksklusif yang berpotensi menciptakan kelas-kelas sosial di dalam penjara.

Kalau benar ada sistem yang memungkinkan seseorang membeli kenyamanan di dalam penjara, berarti uang telah berhasil menembus salah satu batas paling penting dalam sistem hukum yaitu batas antara orang yang sedang menjalani hukuman dan kehidupan orang bebas.

Lebih mengkhawatirkan lagi apabila fasilitas khusus tersebut disertai kelonggaran pengamanan. Ombudsman menyebut menemukan akses di bagian belakang kawasan bangunan yang tidak terkunci dan terhubung dengan area luar. Ombudsman menilai kondisi tersebut menimbulkan kerentanan keamanan dan berpotensi menjadi jalur keluar-masuk yang tidak semestinya.

Kalau celah tersebut benar ada, persoalannya tidak lagi sebatas kemewahan. Ini menyangkut keamanan. Sebab, seorang narapidana bukan hanya kehilangan kebebasan untuk dirinya sendiri. Status sebagai warga binaan juga berkaitan dengan kepastian bahwa ia tetap berada dalam pengawasan negara selama menjalani hukuman.

Bayangkan apabila seseorang yang sedang menjalani hukuman dapat keluar dari lingkungan lapas dengan mudah. Siapa yang menjamin ia tidak bertemu dengan pihak yang berkaitan dengan perkara sebelumnya? Siapa yang menjamin ia tidak mengintimidasi korban atau saksi? Siapa yang menjamin ia tidak mengulangi tindak pidana?

Publik Indonesia tentu masih mengingat kasus Gayus Tambunan pada 2010. Ketika masih menjalani proses hukum, Gayus diketahui berada di Bali dan terlihat menonton pertandingan tenis pada November 2010. Peristiwa itu kemudian menjadi salah satu simbol betapa lemahnya pengawasan terhadap seorang tahanan atau narapidana ketika akses keluar dari tempat penahanan dapat terjadi.

Dalam perkembangan kasusnya, Gayus kemudian mengakui menggunakan paspor palsu dengan nama Sony Laksono dan tercatat melakukan perjalanan ke sejumlah negara pada 2010. Kasus tersebut seharusnya menjadi pelajaran penting bahwa persoalan pemasyarakatan tidak berhenti pada seberapa tinggi tembok penjara dibangun. Sistem pengawasan, integritas petugas, mekanisme pemeriksaan, serta kontrol dari lembaga eksternal sama pentingnya.

Bayangkan seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dan kemudian dijatuhi pidana penjara. Keluarga korban mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memulihkan diri. Korban mungkin harus menjalani hidup dengan luka fisik maupun psikologis. Masyarakat pun berharap negara memberikan hukuman sesuai ketentuan hukum.

Lalu, ketika masyarakat mengetahui bahwa di dalam lapas terdapat bangunan yang menyerupai hunian pribadi, fasilitas olahraga eksklusif, kendaraan mewah, dan dugaan transaksi untuk memperoleh kenyamanan tertentu, wajar jika muncul pertanyaan, apakah hukuman benar-benar dijalankan dengan prinsip yang sama?

Pertanyaan itu semakin sensitif ketika yang bersangkutan merupakan narapidana kasus yang memiliki sumber daya ekonomi besar. Sebab, kepercayaan publik terhadap hukum jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangun sebuah tembok baru.

Persoalan paling berbahaya dari ketidakpercayaan terhadap hukum bukan sekadar kritik di media sosial. Ketika masyarakat mulai percaya bahwa hukum dapat dibeli, sebagian orang bisa kehilangan alasan untuk menyerahkan penyelesaian perkara kepada institusi resmi. Di titik itulah potensi main hakim sendiri dan persekusi menjadi persoalan serius.

Karena itu, pemerintah tidak boleh melihat temuan Ombudsman di Cibinong sebagai persoalan lokal semata. Temuan tersebut semestinya menjadi pintu masuk untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tata kelola pemasyarakatan.

Istilah “hotel prodeo” selama ini memang memiliki ironi tersendiri. Penjara disebut hotel karena seseorang bisa “menginap” tanpa membayar. Tetapi di balik kelakar itu terdapat makna yang jauh lebih serius, seseorang berada di sana karena kebebasannya telah dibatasi berdasarkan proses hukum. Jangan sampai penjara benar-benar menjadi “hotel” bagi mereka yang mampu membayar kenyamanan.

Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar pernyataan bahwa semua baik-baik saja. Masyarakat membutuhkan bukti bahwa tidak ada jual beli fasilitas khusus. Dan, yang paling penting, bukti bahwa uang dan kekuasaan tidak dapat membeli kebebasan seseorang dari konsekuensi hukum.

Sebab, ketika penjara bisa berubah menjadi tempat nyaman bagi mereka yang mampu membeli keistimewaan, istilah “hotel prodeo” tidak lagi terdengar sebagai sebuah lelucon. Ia berubah menjadi pertanyaan serius tentang ke mana sebenarnya keadilan sedang dibawa. (S)

Candra Mantovani

Jurnalis Solopos Media Group

Editor
Suharsih -

Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.

Berita Lainnya
Espos.id opini

Menertibkan Ruang Digital: Rasionalitas di Balik Kebijakan Google

Penutupan lebih dari 19.000 kanal YouTube berbahasa Indonesia oleh Google menjadi pengingat pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan etika ruang digital.

Espos.id sudut pandang

Menuju Demokratisasi Perencanaan Ruang Publik

Relasi kuasa asimetris dalam pengelolaan ruang publik di Kota Solo akan terpecahkan dengan pendekatan co-design.

Espos.id sudut pandang

Jeda Sejenak

Orang-orang yang terpapar berita tragedi lewat media sosial dan televisi justru mengalami tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang benar-benar berada di lokasi kejadian.

Espos.id sudut pandang

Viva Art, Viva Solidarity!

Three-finger salute serta latar merah, biru, dan hijau adalah simbol perlawanan dan solidaritas.

Espos.id sudut pandang

Anonimitas Akun Kedua

Kritik terhadap sebuah kebijakan bisa berujung pada pencarian identitas, tempat kerja, latar belakang keluarga, hingga kehidupan pribadi orang yang mengunggahnya.

Espos.id opini

Mempertanyakan Kehadiran Negara

Bagi rakyat, yang diharapkan dari kehadiran negara dan pemerintah saat ini adalah membuat biaya hidup murah, kebutuhan pokok tersedia dan terjangkau, lapangan kerja terbuka, pendidikan, dan kesehatan murah.

Espos.id opini

Dilema Administrasi Pendidikan Gibran: Menimbang dan Menimang Kelulusan

Dalam sistem pendidikan, istilah tamat belajar memiliki konsekuensi administratif dan sosial yang berbeda dengan sekadar pernah mengikuti pendidikan. Peserta didik dinyatakan tamat atau lulus setelah memenuhi persyaratan penyelesaian program pendidikan dan kriteria kelulusan yang ditetapkan.

Espos.id opini

Membaca Pilihan Soft Landing dari Pengunduran Diri Wakil Presiden

Espos.id opini

Pahlawan: Antara Menanam dan Memetik Hasil Perbuatan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kepahlawanan dapat dimaknai melalui dua sisi yang saling berkaitan, yakni menanam dan memetik.

Espos.id opini

Bintik Hitam pada Susu Bubuk, Akademisi IPB Jelaskan Penyebabnya

Akademisi bidang teknologi pangan IPB University, Prof. Dr.-Ing. Azis Boing Sitanggang, STP, MSc, menjelaskan proses pembuatan susu bubuk melibatkan sejumlah tahapan yang terkontrol. Tahapan tersebut meliputi pencampuran bahan, pemanasan, hingga pengeringan.

Espos.id sudut pandang

Godaan Kekuasaan

Sebaik apa pun sistem yang dibangun untuk mencegah penyelewengan, kekuasaan memang selalu menggoda untuk disalahgunakan bagi siapa saja yang mendapatkanya.

Espos.id opini

Crowdfunding Syariah di PTKIN: Dari Solidaritas Menuju Kemandirian Ekonomi Umat

Espos.id opini

Melampaui Fakta Permukaan: Menimbang Teknik Reportase dalam Penulisan Kreatif

Reportase mencakup kegiatan meliput dan mengumpulkan fakta dari berbagai sumber, kemudian menuliskannya menjadi berita. Wawancara hanya menjadi salah satu teknik dalam proses tersebut

Espos.id sudut pandang

Ngemong

Keterlibatan figur ayah secara emosional dinilai mampu membentuk fondasi karakter anak sejak dini.

Espos.id sudut pandang

Manifesto Kemanusiaan dari Rock in Solo

Keputusan membatalkan Rock in Solo 2026 adalah afirmasi bahwa musik rock adalah ekspresi nilai-nilai kemanusiaan, berpihak kepada kemanusiaan, dan selalu berupaya memajukan kemanusiaan.

Espos.id opini

Pemilu Serbia dan Brasil: Gelombang Antikemapanan Lintas Benua?

Pemilu Serbia dan Brasil menunjukkan arah politik yang berbeda. Apakah gelombang antikemapanan meluas di dunia, atau justru memiliki batas?

Espos.id opini

Membaca Ulang Kehilangan Melalui “Kemahiran Berbahasa Indonesia”

Kesimpulannya, buku Kemahiran Berbahasa Indonesia tidak sekadar hadir sebagai buku pedoman tata bahasa, tetapi juga menjadi penuntun untuk menelusuri dan menyusun makna di balik setiap tulisan.

Espos.id opini

Melangitkan Doa, Menjadikan Agama sebagai Kekuatan yang Mendamaikan Dunia

Spirit ajaran semua agama pada dasarnya mengarahkan manusia pada harmoni dan keserasian hidup: hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, serta hubungan manusia dengan alam.

Espos.id opini

Kecakapan Berbicara, Cermin Pendidikan

Kemampuan memahami objek di sekitar secara naluriah telah berlangsung sejak manusia mulai hidup. Dengan anugerah akal yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta, manusia pada akhirnya dapat memahami dan mengomunikasikan apa yang telah direspons.

Espos.id opini

Dari Bacaan ke Tulisan: Cara Kembangkan Ide dan Atasi Kebuntuan Menulis Fiksi

Proses kreatif menulis fiksi membutuhkan lebih dari sekadar inspirasi. Penulis juga perlu memahami cara mengembangkan alur, membangun konflik, menghadirkan suasana, serta menghubungkan setiap peristiwa secara logis.