Jadwal Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55
Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55

Hak untuk Tahu

author
Senin, 17 Oktober 2022 - 08:00 WIB
Hak untuk Tahu
ESPOS.ID - Sutarto (Solopos/Istimewa)

Esposin, SOLO -- Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Hak dalam berkomunikasi dan mendapatkan akses informasi ini tercantum dalam Pasal 28F UUD 1945. Pasal tersebut menjamin hak setiap orang untuk tahu.

Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

BRI Perkuat Pemberadayaan Ekosistem Diaspora di Taiwan, Dukung PMI Lebih Berdaya

Perwujudan hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan akses informasi telah diakui secara internasional. Setiap 28 September diperingati sebagai Hari Hak untuk Tahu (Right to Know Day) atau Hari Hak untuk Tahu Sedunia (The International Right To Know Day).

Right to Know Day kali pertama dideklarasikan di Kota Sofia, Bulgaria, pada 28 September 2002. Deklarasi itu merupakan puncak dari gerakan Open Government dari negara-negara anggota Open Government Partnership.

Indonesia bersama Brasil, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat menjadi inisiator tentang pentingnya peringatan Hari Hak untuk Tahu. Deklarasi tersebut telah menghasilkan 10 butir kesepakatan.

Pertama, akses informasi merupakan hak setiap orang. Kedua informasi yang dirahasiakan adalah pengecualian. Ketiga, hak untuk tahu diaplikasikan di semua lembaga publik. Keempat, permohonan informasi dibuat sederhana, cepat dan berbiaya murah.

Kelima, pejabat pemerintah bertugas membantu pemohon informasi. Keenam,setiap penolakan atas permohonan informasi harus berdasarkan alasan yang benar. Ketujuh, kepentingan publik bisa menjadi preseden untuk membuka informasi rahasia.

Kedelapan, setiap orang memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas putusan penolakan. Kesembilan, badan publik harus memublikasikan secara proaktif informasi tentang tugas pokok mereka. Kesepuluh, hak atas akses informasi harus dijamin oleh sebuah badan independen.

Ditinjau dari konteks bernegara, informasi memiliki peran penting dalam menerapkan prinsip demokrasi, khususnya kedaulatan rakyat, sehingga kekuasaan didasarkan pada kepentingan rakyat.

Salah satu wujudnya adalah keterbukaan informasi. Memberikan kesempatan setiap rakyat atau warga negara mendapat berbagai pengetahuan yang dibutuhkan untuk pengembangan diri dan dapat berpartisipasi serta memiliki kesadaran untuk terlibat dalam berbagai permasalahan publik yang sangat penting dalam proses demokratisasi.

Keterbukaan informasi sangat penting bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi kekuasaan berdasarkan prinsip good government. Terwujudnya good government dapat diketahui dari keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan berbagai informasi publik kepada masyarakat dengan baik dan benar.

Indonesia telah berkomitmen menegakkan hak kebebasan berkomunikasi dan mendapatkan akses informasi bagi masyarakat dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (disebut UU KIP). Pemerintah juga membentuk Komisi Informasi yang merupakan lembaga mandiri dan berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya.

Tujuan utama UU KIP sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 adalah, pertama, menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses serta alasan pengambilan keputusan publik.

Kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Ketiga, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Keempat, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Kendala Keterbukaan

Kelima, mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak. Keenam, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketujuh, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Berdasarkan Pasal 7 UU KIP, setiap badan publik mempunyai kewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik selain informasi yang dikecualikan, menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, serta membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Presiden Joko Widodo pernah berkata pemerintah di semua tingkat, pusat dan daerah, institusi, universitas, semua badan publik kementerian, dan lainnya harus segera berubah ke arah pemerintah yang terbuka, yang good government.

Pasal 11 ayat (1) huruf f UU KIP menyatakan badan publik wajib menyediakan informasi publik dan berkewajiban menyampaikan kebijakan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum. Hal ini menunjukkan tidak ada lagi celah bagi badan publik untuk tidak atau bahkan menghalang-halangi masyarakat untuk mengetahui semua informasi yang tersedia, kecuali informasi yang masuk dalam ketegori rahasia atau dikecualikan.

Saat ini masih terdapat kendala dalam menerapkan keterbukaan informasi publik tersebut. Hal ini dapat diketahui dari data yang disampaikan Ombudsman yang menyatakan ada laporan masyarakat dengan substansi laporan informasi publik dengan perincian 74 laporan pada 2020, 223 laporan pada 2019, dan 196 laporan pada 2018.

Berbagai laporan tersebut antara lain berkaitan dengan dugaan mala-administrasi, seperti tidak memberikan pelayanan, dugaan penundaan berlarut, maupun dugaan perlakuan diskriminasi yang bermula dari tidak tersedianya informasi layanan bagi masyarakat, sehingga masyarakat merasa kesulitan dalam mengakses layanan.

Berdasarkan survei skor indeks keterbukaan informasi publik di Indonesia yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat pada 2021, keterbukaan informasi publik tercatat sebesar 71,37%. Ada 17 provinsi di Indonesia yang memiliki skor indeks keterbukaan informasi publik di bawah rata-rata nasional.

Provinsi Papua Barat memiliki skor indeks keterbukaan informasi publik terendah, yakni 47,48%. Di atasnya adalah Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki skor indeks keterbukaan informasi publik sebesar 55,72%. Sedangkan Provinsi Jawa Tengah menempati posisi ketiga belas dengan skor indeks keterbukaan informasi publik  73,46%.

Skor indeks keterbukaan informasi publik tersebut merupakan gambaran mengenai keadaan, kemajuan, dan proses pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Apabila UU KIP dilaksanakan dengan baik, benar, dan sungguh-sungguh akan dapat mewujudkan perubahan keterbukaan informasi bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat pada era digital sekarang ini.

Itu juga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik demi terwujudnya pelayanan badan publik yang berkualitas, profesional, dan akuntabel menuju kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa Indonesia.

(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 29 September 2022. Penulia adalah advokat dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC PA-GMNI) Kota Solo)

Editor
Ichwan Prasetyo -

Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.

Berita Lainnya
Espos.id opini

Menertibkan Ruang Digital: Rasionalitas di Balik Kebijakan Google

Penutupan lebih dari 19.000 kanal YouTube berbahasa Indonesia oleh Google menjadi pengingat pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan etika ruang digital.

Espos.id sudut pandang

Menuju Demokratisasi Perencanaan Ruang Publik

Relasi kuasa asimetris dalam pengelolaan ruang publik di Kota Solo akan terpecahkan dengan pendekatan co-design.

Espos.id sudut pandang

Jeda Sejenak

Orang-orang yang terpapar berita tragedi lewat media sosial dan televisi justru mengalami tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang benar-benar berada di lokasi kejadian.

Espos.id sudut pandang

Viva Art, Viva Solidarity!

Three-finger salute serta latar merah, biru, dan hijau adalah simbol perlawanan dan solidaritas.

Espos.id sudut pandang

Anonimitas Akun Kedua

Kritik terhadap sebuah kebijakan bisa berujung pada pencarian identitas, tempat kerja, latar belakang keluarga, hingga kehidupan pribadi orang yang mengunggahnya.

Espos.id opini

Mempertanyakan Kehadiran Negara

Bagi rakyat, yang diharapkan dari kehadiran negara dan pemerintah saat ini adalah membuat biaya hidup murah, kebutuhan pokok tersedia dan terjangkau, lapangan kerja terbuka, pendidikan, dan kesehatan murah.

Espos.id opini

Dilema Administrasi Pendidikan Gibran: Menimbang dan Menimang Kelulusan

Dalam sistem pendidikan, istilah tamat belajar memiliki konsekuensi administratif dan sosial yang berbeda dengan sekadar pernah mengikuti pendidikan. Peserta didik dinyatakan tamat atau lulus setelah memenuhi persyaratan penyelesaian program pendidikan dan kriteria kelulusan yang ditetapkan.

Espos.id opini

Membaca Pilihan Soft Landing dari Pengunduran Diri Wakil Presiden

Espos.id opini

Pahlawan: Antara Menanam dan Memetik Hasil Perbuatan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kepahlawanan dapat dimaknai melalui dua sisi yang saling berkaitan, yakni menanam dan memetik.

Espos.id opini

Bintik Hitam pada Susu Bubuk, Akademisi IPB Jelaskan Penyebabnya

Akademisi bidang teknologi pangan IPB University, Prof. Dr.-Ing. Azis Boing Sitanggang, STP, MSc, menjelaskan proses pembuatan susu bubuk melibatkan sejumlah tahapan yang terkontrol. Tahapan tersebut meliputi pencampuran bahan, pemanasan, hingga pengeringan.

Espos.id sudut pandang

Godaan Kekuasaan

Sebaik apa pun sistem yang dibangun untuk mencegah penyelewengan, kekuasaan memang selalu menggoda untuk disalahgunakan bagi siapa saja yang mendapatkanya.

Espos.id opini

Crowdfunding Syariah di PTKIN: Dari Solidaritas Menuju Kemandirian Ekonomi Umat

Espos.id opini

Melampaui Fakta Permukaan: Menimbang Teknik Reportase dalam Penulisan Kreatif

Reportase mencakup kegiatan meliput dan mengumpulkan fakta dari berbagai sumber, kemudian menuliskannya menjadi berita. Wawancara hanya menjadi salah satu teknik dalam proses tersebut

Espos.id sudut pandang

Ngemong

Keterlibatan figur ayah secara emosional dinilai mampu membentuk fondasi karakter anak sejak dini.

Espos.id sudut pandang

Manifesto Kemanusiaan dari Rock in Solo

Keputusan membatalkan Rock in Solo 2026 adalah afirmasi bahwa musik rock adalah ekspresi nilai-nilai kemanusiaan, berpihak kepada kemanusiaan, dan selalu berupaya memajukan kemanusiaan.

Espos.id opini

Pemilu Serbia dan Brasil: Gelombang Antikemapanan Lintas Benua?

Pemilu Serbia dan Brasil menunjukkan arah politik yang berbeda. Apakah gelombang antikemapanan meluas di dunia, atau justru memiliki batas?

Espos.id opini

Membaca Ulang Kehilangan Melalui “Kemahiran Berbahasa Indonesia”

Kesimpulannya, buku Kemahiran Berbahasa Indonesia tidak sekadar hadir sebagai buku pedoman tata bahasa, tetapi juga menjadi penuntun untuk menelusuri dan menyusun makna di balik setiap tulisan.

Espos.id opini

Melangitkan Doa, Menjadikan Agama sebagai Kekuatan yang Mendamaikan Dunia

Spirit ajaran semua agama pada dasarnya mengarahkan manusia pada harmoni dan keserasian hidup: hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, serta hubungan manusia dengan alam.

Espos.id opini

Kecakapan Berbicara, Cermin Pendidikan

Kemampuan memahami objek di sekitar secara naluriah telah berlangsung sejak manusia mulai hidup. Dengan anugerah akal yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta, manusia pada akhirnya dapat memahami dan mengomunikasikan apa yang telah direspons.

Espos.id opini

Dari Bacaan ke Tulisan: Cara Kembangkan Ide dan Atasi Kebuntuan Menulis Fiksi

Proses kreatif menulis fiksi membutuhkan lebih dari sekadar inspirasi. Penulis juga perlu memahami cara mengembangkan alur, membangun konflik, menghadirkan suasana, serta menghubungkan setiap peristiwa secara logis.