Musim haji segera tiba. Menurut kalender nasional, Iduladha tahun ini bertepatan tanggal 6 Juni 2025. Haji menjadi momen yang dinanti muslim di Indonesia. Mayoritas penduduk negara ini adalah muslim.
Indonesia juga memegang peringkat pertama negara dengan dengan jumlah calon haji terbanyak tiap tahun. Lebih dari 200.000 calon haji Indonesia berangkat ke Makkah tiap tahun pada musim haji.
Bersama BRI, Usaha Mikro Rawat Resep Terasi Kumbe Asal Merauke Raih Pasar Luas
Di satu sisi, ini cukup membanggakan karena minat muslim Indonesia berhaji sangat tinggi. Sayangnya, situasi itu tak serta-merta menggambarkan religiositas mereka juga tinggi.
Publik umumnya berekspektasi orang yang telah beribadah di Tanah Suci akan lebih saleh, lebih alim, tidak suka mencuri apalagi korupsi, akhlak dan moralnya baik. Sayangnya, kenyataan tidak seindah demikian.
Saat ini banyak orang memaknai ibadah haji hanya dari aspek ritual. Yang penting melaksanakan rukun tanpa menghayati dan memahami esensi ibadah itu. Belakangan, ibadah haji juga mulai bergeser menjadi ibadah visual.
Banyak jemaah calon haji yang lebih suka pamer foto atau video saat berada di Tanah Suci ketimbang khusyuk beribadah dalam kesunyian. Mereka tampaknya lebih butuh validasi dari followers di media sosial ketimbang dari Tuhan.
Semakin banyak like dan comment yang didapat, lebih menyenangkan ketimbang mendapatkan pahala akhirat—yang memang tak terlihat. Rasanya belum afdal kalau seluruh dunia belum tahu bahwa dia berhaji.
Mau tak mau harus diakui banyak orang mau disebut haji karena gelar ini masih terjaga konotasi baiknya, terutama di kalangan akar rumput, orang-orang perdesaan.
Orang bergelar haji dianggap sudah pasti baik dan aspek spiritualitasnya tinggi. Orang yang sudah berhaji dianggap tidak akan melakukan tindakan culas, apalagi mengelola judi online.
Menyandang gelar haji juga bisa menaikkan status sosial. Ini wajar karena dulu tidak semua orang bisa berhaji. Menempuh perjalanan ke Tanah Suci bukan perkara mudah.
Tekad yang bulat saja tak cukup jika tak dibarengi kemampuan harta dan kesehatan yang prima. Dulu, butuh waktu berbulan-bulan untuk berhaji. Kadang-kadang bisa memakan waktu sampai setahun pergi-pulang.
Sekarang, meski sarana transportasi semakin canggih, butuh waktu tak lebih dari 12 jam untuk terbang Jakarta-Makkah, tetap saja berhaji tak serta-merta mudah.
Dulu butuh waktu setahun perjalanan, kini justru sampai berpuluh-puluh tahun… penantian. Mendaftar berhaji sekarang bisa jadi 30 tahun mendatang baru mendapat giliran terbang ke Tanah Suci, kecuali Anda pakai jalur orang dalam. Itu lain cerita.
Dengan segala persepsi baik soal haji, tak aneh banyak orang yang hendak berkontestasi dalam pemilihan, entah sebagai calon wakil rakyat atau calon kepala daerah, suka memasang titel haji di depan nama.
Tujuannya hanya dunia. Demi menarik perhatian para pemilih. Jangan heran ada yang pergi ke Tanah Suci hanya demi titel haji, bukan lantaran memenuhi panggilan Tuhan.
Menilik sejarahnya, gelar haji memang menjadi tradisi tua di kalangan muslim Indonesia. Terutama sejak zaman kerajaan Islam atau kesultanan.
Orang-orang yang mampu menunaikan haji dianggap memiliki status spiritual dan sosial yang tinggi karena perjalanan ke Makkah pada masa itu sangat sulit, mahal, dan memakan waktu berbulan-bulan.
Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah kolonial justru memanfaatkan label haji untuk kepentingan mereka. Belanda mengadaptasi serta memanipulasi penggunaan label haji untuk keperluan politik dan kontrol.
Mereka mengidentifikasi orang-orang yang telah berhaji yang dianggap berpotensi memicu gerakan perlawanan. Orang yang telah berhaji, kala itu, diwajibkan mengenakan jubah dan serban putih.
Kebijakan ini bertujuan memudahkan pengawasan terhadap individu yang dianggap berpotensi memberontak. Pemerintah kolonial Belanda menyadari orang-orang yang telah menunaikan ibadah haji sering kali pulang dengan wawasan keagamaan yang lebih mendalam dan semangat antikolonial kuat.
Perjalanan haji membawa mereka ke Makkah, pusat dunia Islam, tempat mereka terpapar gagasan-gagasan pan-Islamisme, reformasi agama, atau semangat perlawanan terhadap penjajahan.
Haji Misbach atau Haji Samanhudi menunjukkan ibadah haji bisa menjadi katalis kesadaran politik. Untuk mengendalikan potensi ancaman ini, Belanda menerapkan sistem pengawasan ketat terhadap perjalanan haji.
Salah satu caranya adalah melalui pemberian "pas haji", semacam izin resmi yang diperlukan untuk berangkat ke Makkah. Pas ini memungkinkan pemerintah kolonial mencatat identitas, asal-usul, dan tujuan perjalanan calon haji.
Orang-orang yang kembali sebagai "Haji" atau ”Hajah” dipantau karena dianggap berpotensi memobilisasi masyarakat, terutama di kalangan ulama atau tokoh agama yang disegani.
Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, gelar haji masih tetap dipakai dan dipertahankan dengan beragam maksud dan tujuan. Ada suatu kisah menarik soal orang yang stelah berhaji.
Beberapa waktu lalu, ada unggahan di X soal judi online yang ujung-ujungnya menyerempet soal haji. Unggahan itu dibuat oleh sebuah akun yang biasa mengkritik pemerintah.
Isi unggahannya tentang dugaan keterlibatan salah satu unsur pimpinan DPR dalam judi online di Kamboja. Informasi itu konon bersumber dari salah satu media yang kerap melakukan liputan investigasi. Ngeri-ngeri sedap.
Ada upaya pembelaan dari orang yang tampaknya dari kubu si pejabat. Orang itu menyangkal tuduhan tersebut dengan mengatakan si pejabat tidak mungkin terlibat judi online.
Alasannya, yang bersangkutan adalah seorang haji! Orang yang sudah berhaji, katanya, tak mungkin berjudi. Yang suka berjudi itu hajindul!
(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 6 Mei 2025. Penulis adalah Manajer Program Solopos Media Group)