Jadwal Sholat
Kota Surakarta · Minggu, 22/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Minggu, 22/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55
Sholat
Kota Surakarta · Minggu, 22/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Minggu, 22/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55

Guru PPPK

author
Senin, 24 Desember 2018 - 15:49 WIB
Guru PPPK
ESPOS.ID - Panduan Informasi dan Inspirasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (21/12/2018). Esai ini karya Ki Sugeng Subagya, pamong Tamansiswa di Kota Jogja. Alamat e-mail penulis adalah susub62@gmail.com.


Esposin, SOLO -- Presiden Joko Widodo hadir dan menyampaikan amanat dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional yang diselenggarakan di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat (Sabtu, 1/12).

Setia Pearl dari Lombok Tembus Pasar Global Berkat Pelatihan Ekspor BRI Peduli

Salah satu substansi amanat mengenai komitmen pemerintah mengatasi kekurangan guru dengan perekrutan guru berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

PP No. 49/2018 merupakan instrumen untuk memberi peluang kepada pemerintah merekrut tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar pegawai negeri sipil (PNS), termasuk guru. Pemerintah menyadari banyak tenaga honorer yang bekerja tanpa status serta hak dan perlindungan yang jelas.

Dalam konteks guru honorer, PPPK merupakan salah satu mekanisme penyelesaian tenaga honorer berbasis seleksi. Dengan PPPK diharapkan kekurangan jumlah guru yang sedang terjadi segera teratasi. Secara kuantitatif kita kekurangan sekitar 735.000 guru. Pada 2019 pemerintah berencana mengangkat 114.000 guru melalui mekanisme PPPK.

Jika terealisasi berarti baru akan terpenuhi sekitar 15% dari kekurangan kebutuhan guru. Jika ditambah dengan pemenuhan guru melalui seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) sekitar 12.000 orang, angka pemenuhan naik menjadi 17%.

Seandainya pemerintah mampu mengangkat 100.000 guru melalui mekanisme seleksi CPNS dan PPPK setiap tahun, dibutuhkan waktu tidak kurang tujuh tahun untuk dapat menyelesaikan persoalan kekurangan guru.

Angka-angka di atas memberikan gambaran betapa beratnya mengatasi kekurangan guru dari dimensi kuantitatif. Tantangannya semakin berat apabila dikaitkan dengan pemenuhan jumlah guru secara kualitatif.  Idealnya, perekrutan guru dengan maksud untuk memeneuhi kebutuhan secara kuantitatif harus pula sebagai upaya pemenuhan kebutuhan guru secara kualitatif.

Belajar dari seleksi kompetensi dasar (SKD) dalam perekrutan CPNS 2018 dengan tingkat kelulusan sangat rendah, menunjukkan tidak mudahnya menemukan guru dengan kualifikasi mumpuni dalam jumlah banyak. Hal ini terlepas dari kritik sebagian pihak yang mengatakan passing grade yang ditetapkan terlalu tinggi dan validitas serta reliabilitas tes yang diragukan. 

Pemerintah berharap dengan perekrutan guru melalui mekanisme PPPK kelak hanya ada dua macam guru jika ditilik dari status kepegawaian, ialah guru PNS dan guru PPPK. Jenis guru honorer, guru tidak tetap (GTT),  guru wiyata bakti (GWB), dan sejenisnya yang selama ini ada tidak akan dikenal lagi. Ada kemungkinan guru tetap yayasan (GTY) juga terhapus.

Persoalannya, sejauh mana pemerintah mampu merekrut guru dalam jumlah besar untuk memenuhi seluruh kebutuhan guru untuk semua sekolahan, baik negeri maupun swasta? Selain itu, seberapa legawa badan penyelenggara perguruan swasta atau yayasan melepas sumber daya guru yang dimiliki dan diambil alih pemerintah.

Pengadaan guru PPPK melalui proses perekrutan dengan tes. Bisa jadi mekanisme seleksinya sama dengan seleksi CPNS.  Satu hal yang membedakan dengan seleksi CPNS, guru PPPK tidak dibatasi usia dan langsung menduduki jabatan fungsional sesuai yang dibutuhkan.

Kesejahteraan

Bukan tidak mungkin seorang guru madya PNS pensiun masuk sebagai guru PPPK asalkan lowongan ada. Jenjang kepegawaian tidak dimulai dari bawah, bisa langsung menjadi guru madya.

Kesejahteraan dan jaminan hari tua merupakan masalah mendasar yang selama ini membelit guru non-PNS. Kesejahteraan terkait dengan penghasilan, sedangkan jaminan hari tua terkait dengan penerimaan uang pensiun. Pemerintah berencana menetapkan gaji guru PPPK sebesar upah minimum provinsi (UMP). Diprediksi kesejahteraan guru non-PNS tidak akan beranjak.

Kita ambil contoh UMP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2019 senilai Rp1.570.922.73. Dengan demikian guru PPPK di DIY akan memperoleh penghasilan kotor tidak lebih dari Rp1,6 juta. Dengan lima hari sekolah dan sehari delapan jam di sekolahan, nilai UMP tersebut belum cukup menopang kesejahteraan guru ketika yang bersangkutan tidak lagi dapat bekerja sampingan untuk menambah penghasilan.

Sebagai pembanding, gaji guru PNS golongan IIIA fresh graduate S1 adalah Rp2,4 juta. Jika ditambah dengan tunjangan profesi pendidikan (TPP) senilai gaji pokok, penghasilan guru PNS lebih layak. Meskipun guru PPPK tidak memperoleh jaminan hari tua berupa uang pensiun setiap bulan, tetapi jika gaji yang diterima sama dengan guru PNS ditambah TPP tampaknya lebih menyejahterakan.  

Pemerintah menganggap dengan memberikan kesempatan kepada para guru honorer berusia lebih dari 35 tahun yang ingin mengabdi untuk negara melalui pengangkatan sebagai PPPK adalah solusi memang benar adanya. Benar sebagai solusi jangka pendek agar guru honorer tidak mogok mengajar.

Solusi jangka pendek untuk memenuhi kekurangan guru  setiap sekolahan yang belum mampu dipenuhi pemerintah. Dari sisi yang berbeda, kebijakan pengangkatan guru PPPK belum menjadi solusi terhadap nasib dan kesejahteraan guru honorer.

Dalam jangka panjang, bukan tidak mungkin skema guru PPPK merupakan sumber masalah baru bagi dunia pendidikan jika dikaitkan dengan upaya pemerataan akses dan mutu layanan pendidikan. 

 

 

 

 

Editor
Ichwan Prasetyo -

Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.

Berita Lainnya
Espos.id opini

Menertibkan Ruang Digital: Rasionalitas di Balik Kebijakan Google

Penutupan lebih dari 19.000 kanal YouTube berbahasa Indonesia oleh Google menjadi pengingat pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan etika ruang digital.

Espos.id sudut pandang

Menuju Demokratisasi Perencanaan Ruang Publik

Relasi kuasa asimetris dalam pengelolaan ruang publik di Kota Solo akan terpecahkan dengan pendekatan co-design.

Espos.id sudut pandang

Jeda Sejenak

Orang-orang yang terpapar berita tragedi lewat media sosial dan televisi justru mengalami tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang benar-benar berada di lokasi kejadian.

Espos.id sudut pandang

Viva Art, Viva Solidarity!

Three-finger salute serta latar merah, biru, dan hijau adalah simbol perlawanan dan solidaritas.

Espos.id sudut pandang

Anonimitas Akun Kedua

Kritik terhadap sebuah kebijakan bisa berujung pada pencarian identitas, tempat kerja, latar belakang keluarga, hingga kehidupan pribadi orang yang mengunggahnya.

Espos.id opini

Mempertanyakan Kehadiran Negara

Bagi rakyat, yang diharapkan dari kehadiran negara dan pemerintah saat ini adalah membuat biaya hidup murah, kebutuhan pokok tersedia dan terjangkau, lapangan kerja terbuka, pendidikan, dan kesehatan murah.

Espos.id opini

Dilema Administrasi Pendidikan Gibran: Menimbang dan Menimang Kelulusan

Dalam sistem pendidikan, istilah tamat belajar memiliki konsekuensi administratif dan sosial yang berbeda dengan sekadar pernah mengikuti pendidikan. Peserta didik dinyatakan tamat atau lulus setelah memenuhi persyaratan penyelesaian program pendidikan dan kriteria kelulusan yang ditetapkan.

Espos.id opini

Membaca Pilihan Soft Landing dari Pengunduran Diri Wakil Presiden

Espos.id opini

Pahlawan: Antara Menanam dan Memetik Hasil Perbuatan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kepahlawanan dapat dimaknai melalui dua sisi yang saling berkaitan, yakni menanam dan memetik.

Espos.id opini

Bintik Hitam pada Susu Bubuk, Akademisi IPB Jelaskan Penyebabnya

Akademisi bidang teknologi pangan IPB University, Prof. Dr.-Ing. Azis Boing Sitanggang, STP, MSc, menjelaskan proses pembuatan susu bubuk melibatkan sejumlah tahapan yang terkontrol. Tahapan tersebut meliputi pencampuran bahan, pemanasan, hingga pengeringan.

Espos.id sudut pandang

Godaan Kekuasaan

Sebaik apa pun sistem yang dibangun untuk mencegah penyelewengan, kekuasaan memang selalu menggoda untuk disalahgunakan bagi siapa saja yang mendapatkanya.

Espos.id opini

Crowdfunding Syariah di PTKIN: Dari Solidaritas Menuju Kemandirian Ekonomi Umat

Espos.id opini

Melampaui Fakta Permukaan: Menimbang Teknik Reportase dalam Penulisan Kreatif

Reportase mencakup kegiatan meliput dan mengumpulkan fakta dari berbagai sumber, kemudian menuliskannya menjadi berita. Wawancara hanya menjadi salah satu teknik dalam proses tersebut

Espos.id sudut pandang

Ngemong

Keterlibatan figur ayah secara emosional dinilai mampu membentuk fondasi karakter anak sejak dini.

Espos.id sudut pandang

Manifesto Kemanusiaan dari Rock in Solo

Keputusan membatalkan Rock in Solo 2026 adalah afirmasi bahwa musik rock adalah ekspresi nilai-nilai kemanusiaan, berpihak kepada kemanusiaan, dan selalu berupaya memajukan kemanusiaan.

Espos.id opini

Pemilu Serbia dan Brasil: Gelombang Antikemapanan Lintas Benua?

Pemilu Serbia dan Brasil menunjukkan arah politik yang berbeda. Apakah gelombang antikemapanan meluas di dunia, atau justru memiliki batas?

Espos.id opini

Membaca Ulang Kehilangan Melalui “Kemahiran Berbahasa Indonesia”

Kesimpulannya, buku Kemahiran Berbahasa Indonesia tidak sekadar hadir sebagai buku pedoman tata bahasa, tetapi juga menjadi penuntun untuk menelusuri dan menyusun makna di balik setiap tulisan.

Espos.id opini

Melangitkan Doa, Menjadikan Agama sebagai Kekuatan yang Mendamaikan Dunia

Spirit ajaran semua agama pada dasarnya mengarahkan manusia pada harmoni dan keserasian hidup: hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, serta hubungan manusia dengan alam.

Espos.id opini

Kecakapan Berbicara, Cermin Pendidikan

Kemampuan memahami objek di sekitar secara naluriah telah berlangsung sejak manusia mulai hidup. Dengan anugerah akal yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta, manusia pada akhirnya dapat memahami dan mengomunikasikan apa yang telah direspons.

Espos.id opini

Dari Bacaan ke Tulisan: Cara Kembangkan Ide dan Atasi Kebuntuan Menulis Fiksi

Proses kreatif menulis fiksi membutuhkan lebih dari sekadar inspirasi. Penulis juga perlu memahami cara mengembangkan alur, membangun konflik, menghadirkan suasana, serta menghubungkan setiap peristiwa secara logis.