Jadwal Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55
Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55

Gending Pilkada 2020

author
Selasa, 24 September 2019 - 21:04 WIB
Gending Pilkada 2020
ESPOS.ID - Agus Sulistyo/Istimewa

Esposin, SOLO -- Esai karya Ichwan Prasetyo di Halaman Gagasan Harian Solopos edisi 2 September 2019 berjudul Falsifikasi Pilkada menyiratkan pemilihan kepala daerah, dengan pisau analisis teori falsifikasi Karl Popper, memunculkan kesimpulan banyak ”nada fals” yang dihasilkan pemilihan kepala daerah langsung.

Keberadaan dan ketiadaan kepala daerah yang sama saja di suatu daerah adalah nada paling ”fals” buah pemilihan kepala daerah langsung. ”Nada fals” itu salah satunya disebabkan oligarki yang tumbuh subur dan mengakibatkan politik dinasti.

BRI Tumbuh Bersama UMKM, Kredit Rp1.235 Triliun Mengalir untuk Gerakkan Ekonomi

Merefleksikan demokrasi, pemilihan umum, dan pemilihan kepala daerah dengan pisau analisis apa pun adalah subjektivitas setiap orang dengan argumentasi ilmiah yang dibangun melaui sebuah proses, diskusi, kajian, dan metode yang dapat dipertanggungjwabkan.

Demokrasi dengan bangunan dan sendi-sendi yang memperkukuh tegaknya praktik demokrasi seolah-olah menjadi resep mujarab yang dapat menyelesaikan persoalan yang menimpa negara bangsa di dunia.

Resep mujarab demokrasi dengan praktik yang beragam di setiap negara belum tentu sesuai dengan yang diharapkan. Realitas historis yang sarat dengan kemajemukan meniscayakan ada perbedaan tafsir ideologi politik dan benturan peradaban, jamak dengan konflik lokal, bahkan ancaman disintegrasi bangsa.

Dialektika Demokrasi

Rakyat memiliki kebebasan menentukan pemimpin melalui pemilihan umum. Salah satu alat ukur demokrasi adalah ketika pemilihan umum diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap mampu mencerminkan secara akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat (Miriam Budiarjo, 2013; 461).

Partisipasi masyarakat itu menentukan kualitas demokrasi. Perjalanan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah setelah reformasi 1998 yang telah berjalan lebih dari dua dasawarsa  menunjukkan ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih.

Demokrasi di Indonesia melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah terbukti berjalan secara prosedural, namun dalam sisi demokrasi secara substansial merupakan proses dialektika yang tak kunjung berakhir dalam arena perpolitikan di Indonesia.

Demokrasi akan menjadi ”basi” ketika tidak diiringi kesadaran partisipasi masyarakat yang ikut mengontrol, mengawal, dan mengawasi (pengawasan partisipatif) pelaksanaan seluruh proses dengan mengedepankan prinsip dan nilai yang dikandung di dalamnya.

Membumikan nilai dan membangun kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan partisipatif merupakan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana amanah UU No. 7/2017 dalam rangka umenciptakan kader-kader pengawas partisipatif.

Hal tersebut menjadi tugas berat Bawaslu kabupaten/kota di luar tahapan pemilihan umum. Bawaslu tidak boleh berpangku tangan dan menyerahkan tugas sosialisasi pendidikan politik ini kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) saja karena konsep peningkatan partisipasi pemilih yang menjadi muatan pendidikan pemilih di KPU berbeda dengan konsep pengawasan partisipatif di Bawaslu.

Pendidikan pemilih yang selama ini dilaksanakan  KPU berorientasi kepada pemilih agar dapat menggunakan hak dan berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara. Materi pendidikan pemilih dalam sosialisasi di KPU lebih beraksentuasi hal-ihwal pokok teknis [memberikan suara].

Pemimpin Berintegritas

Sedangkan pendidikan politik sebagaimana dimanahkan oleh undang-undang adalah menjadi tugas partai politik dan pemerintah. Bawaslu melalui gerakan pengawasan partisipatif merupakan mitra setrategis pendidikan politk warga dengan menekankan pada proses pencegahan yang menyentuh pada tataran yang lebih substansial, yaitu gerakan moral, tolak politik uang, antihoaks, m,encegah kecurangan, netralitas aparatur sipil negara, dan lain-lain, tidak terbatas hanya pendidikan teknis memilih.

Semua pasti berharap pemilihan kepala daerah serentak pada 2020 mendatang menghasilkan pemimpin daerah yang berintegritas dan mempunyai rekam jejak yang bersih. Hal ini penting agar dalam melaksanaan tugas tidak tersandera oleh residu kredibilitas seorang pemimpin.

”Nada fals” dalam pemilihan kepala daerah muncul sebagai akibat dari cedera saat memainkan ”gending” kontestasi sehingga permainan instrumen politik tidak dapat dinikmati oleh semua dengan khidmat sebagai proses  demokrasi elektoral.

Penyempurnaan regulasi (judicial review UU No. 10/2016) dan rekayasa sistem pemilihan umum (electoral engineering) yang tengah dilaksanakan di Indonesia saat ini merupakan bentuk ikhtiar politik membangun fatsun politik menuju era konsolidasi demokrasi yang kukuh.

Eropa dan Amerika sebagai kiblat negara demokratis sekalipun sampai saat ini terus berdialektika dalam menyempurnakan performa sebagai negara demokrasi yang ideal. Memahami falsifikasi tidak dapat dilakukan hanya dengan kesimpulan penalaran deduktif semata karena falsifikasi adalah sebuah proses learning.

Proses learning yang panjang menuju demokrasi yang ideal, yaitu demokrasi yang deliberatif dan substansial. Learning dalam proses demokrasi bukan hanya persoalan fals or no fals, right or no right, tetapi ada makna yang lebih penting: pembelajaran bagi masyarakat di balik proses demokrasi itu sendiri.

Upaya untuk menghentikan ”nada fals” demokrasi tidak cukup hanya bersandar kepada pemilih dengan jalan tidak memilih pemimpin yang mempunyai catatan "fals” pada kontestasi.

Faktanya pemilih cenderung permisif dan acap kali memaafkan dengan memberi kesempatan serta memilih sekali lagi. Hasil penelitian Marko Kasnja, Noam Lupu, dan Joshua A.Tucker menjelaskan pemilih tetap memilih atau cenderung memaafkan kandidat yang terlibat korupsi (Marko Kasnja, 2017; 1).

Bertolak dari hal tersebut maka”menjerakan” pemimpin atau politikus yang mempunyai catatan kelam hanya ditumpukan kepada pemilih tidak sepenuhnya manjur karena pemilih mudah melupakan kejahatan masa lalu. Allahu a’lam bi showab.

 

 

 

 

Editor
Ichwan Prasetyo -

Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.

Berita Lainnya
Espos.id opini

Menertibkan Ruang Digital: Rasionalitas di Balik Kebijakan Google

Penutupan lebih dari 19.000 kanal YouTube berbahasa Indonesia oleh Google menjadi pengingat pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan etika ruang digital.

Espos.id sudut pandang

Menuju Demokratisasi Perencanaan Ruang Publik

Relasi kuasa asimetris dalam pengelolaan ruang publik di Kota Solo akan terpecahkan dengan pendekatan co-design.

Espos.id sudut pandang

Jeda Sejenak

Orang-orang yang terpapar berita tragedi lewat media sosial dan televisi justru mengalami tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang benar-benar berada di lokasi kejadian.

Espos.id sudut pandang

Viva Art, Viva Solidarity!

Three-finger salute serta latar merah, biru, dan hijau adalah simbol perlawanan dan solidaritas.

Espos.id sudut pandang

Anonimitas Akun Kedua

Kritik terhadap sebuah kebijakan bisa berujung pada pencarian identitas, tempat kerja, latar belakang keluarga, hingga kehidupan pribadi orang yang mengunggahnya.

Espos.id opini

Mempertanyakan Kehadiran Negara

Bagi rakyat, yang diharapkan dari kehadiran negara dan pemerintah saat ini adalah membuat biaya hidup murah, kebutuhan pokok tersedia dan terjangkau, lapangan kerja terbuka, pendidikan, dan kesehatan murah.

Espos.id opini

Dilema Administrasi Pendidikan Gibran: Menimbang dan Menimang Kelulusan

Dalam sistem pendidikan, istilah tamat belajar memiliki konsekuensi administratif dan sosial yang berbeda dengan sekadar pernah mengikuti pendidikan. Peserta didik dinyatakan tamat atau lulus setelah memenuhi persyaratan penyelesaian program pendidikan dan kriteria kelulusan yang ditetapkan.

Espos.id opini

Membaca Pilihan Soft Landing dari Pengunduran Diri Wakil Presiden

Espos.id opini

Pahlawan: Antara Menanam dan Memetik Hasil Perbuatan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kepahlawanan dapat dimaknai melalui dua sisi yang saling berkaitan, yakni menanam dan memetik.

Espos.id opini

Bintik Hitam pada Susu Bubuk, Akademisi IPB Jelaskan Penyebabnya

Akademisi bidang teknologi pangan IPB University, Prof. Dr.-Ing. Azis Boing Sitanggang, STP, MSc, menjelaskan proses pembuatan susu bubuk melibatkan sejumlah tahapan yang terkontrol. Tahapan tersebut meliputi pencampuran bahan, pemanasan, hingga pengeringan.

Espos.id sudut pandang

Godaan Kekuasaan

Sebaik apa pun sistem yang dibangun untuk mencegah penyelewengan, kekuasaan memang selalu menggoda untuk disalahgunakan bagi siapa saja yang mendapatkanya.

Espos.id opini

Crowdfunding Syariah di PTKIN: Dari Solidaritas Menuju Kemandirian Ekonomi Umat

Espos.id opini

Melampaui Fakta Permukaan: Menimbang Teknik Reportase dalam Penulisan Kreatif

Reportase mencakup kegiatan meliput dan mengumpulkan fakta dari berbagai sumber, kemudian menuliskannya menjadi berita. Wawancara hanya menjadi salah satu teknik dalam proses tersebut

Espos.id sudut pandang

Ngemong

Keterlibatan figur ayah secara emosional dinilai mampu membentuk fondasi karakter anak sejak dini.

Espos.id sudut pandang

Manifesto Kemanusiaan dari Rock in Solo

Keputusan membatalkan Rock in Solo 2026 adalah afirmasi bahwa musik rock adalah ekspresi nilai-nilai kemanusiaan, berpihak kepada kemanusiaan, dan selalu berupaya memajukan kemanusiaan.

Espos.id opini

Pemilu Serbia dan Brasil: Gelombang Antikemapanan Lintas Benua?

Pemilu Serbia dan Brasil menunjukkan arah politik yang berbeda. Apakah gelombang antikemapanan meluas di dunia, atau justru memiliki batas?

Espos.id opini

Membaca Ulang Kehilangan Melalui “Kemahiran Berbahasa Indonesia”

Kesimpulannya, buku Kemahiran Berbahasa Indonesia tidak sekadar hadir sebagai buku pedoman tata bahasa, tetapi juga menjadi penuntun untuk menelusuri dan menyusun makna di balik setiap tulisan.

Espos.id opini

Melangitkan Doa, Menjadikan Agama sebagai Kekuatan yang Mendamaikan Dunia

Spirit ajaran semua agama pada dasarnya mengarahkan manusia pada harmoni dan keserasian hidup: hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, serta hubungan manusia dengan alam.

Espos.id opini

Kecakapan Berbicara, Cermin Pendidikan

Kemampuan memahami objek di sekitar secara naluriah telah berlangsung sejak manusia mulai hidup. Dengan anugerah akal yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta, manusia pada akhirnya dapat memahami dan mengomunikasikan apa yang telah direspons.

Espos.id opini

Dari Bacaan ke Tulisan: Cara Kembangkan Ide dan Atasi Kebuntuan Menulis Fiksi

Proses kreatif menulis fiksi membutuhkan lebih dari sekadar inspirasi. Penulis juga perlu memahami cara mengembangkan alur, membangun konflik, menghadirkan suasana, serta menghubungkan setiap peristiwa secara logis.