Jadwal Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55
Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55

GAGASAN : Nasib Program FLPP

author
Sabtu, 21 November 2015 - 09:00 WIB
GAGASAN : Nasib Program FLPP
ESPOS.ID - Hadziq Jauhary (Dok/JIBI/Solopos)
Gagasan Solopos, Jumat (20/11/2015), ditulis Hadziq Jauhary. Penulis adalah Consumer Financing Analyst di BTN Syariah Semarang.

Espos.id, SOLO — Akhir tahun ini kembali menjadi momen mendebarkan bagi para pengembang rumah tapak, terutama bagi pengembang yang telah memperhitungkan tidak bisa merampungkan pembangunan hingga bulan depan.

Dukung Arahan Presiden, BRI Siap Jadi Tulang Punggung Perluasan Akses Keuangan

Seperti tahun-tahun sebelumnya, regulasi program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk rumah tapak tahun depan yang diikuti perjanjian kerja sama operasional dengan bank-bank penyalur hingga kini belum juga muncul.

Masa berlaku Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Nomor 20/PRT/M/2014 dan Nomor 21/PRT/M/2014 akan habis bulan depan.

Pergantian rezim pemerintahan dari Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono kepada Joko Widodo-Jusuf Kalla ternyata tak bisa memenuhi harapan para pengembang rumah tapak supaya muncul kebijakan yang pasti terkait dengan program FLPP jauh sebelum akhir tahun sehingga nasib mereka tidak terkatung-katung setiap mendekati pergantian tahun.

Beberapa pengembang sempat menanyakan kepada saya perihal kelanjutan program FLPP. Jawabannya belum pasti ada lagi kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP terutama dengan skema yang sama dengan tahun ini karena belum ada kepastian dari Kemenpupera.

Pemerintah tampaknya belum sadar untuk bersikap tegas terkait kebijakan FLPP agar skim KPR FLPP tak lagi terkatung-katung nasibnya pada akhir tahun atau berubah-ubah secara tiba-tiba di tengah jalan.

Kemenpupera harus membuat pernyataan dan regulasi jangka panjang yang bisa menegaskan bahwa skema KPR FLPP untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) selalu ada tiap tahun dan tidak lagi berubah-ubah secara tiba-tiba di tengah jalan.

Pada pertengahan tahun ini saja pemerintah memberi kejutan yang sempat membuat bingung mayoritas pengembang rumah tapak dengan adanya perubahan harga patokan maksimal FLPP.

Alasannya menyesuaikan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terkait pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi rumah bersubsidi, padahal tak sedikit pengembang yang sudah telanjur membangun rumah dengan spesifikasi harga awal dari Kemenpupera.

Perlu menjadi perhatian pemerintah bahwa angka backlog (perbandingan kebutuhan dan pasokan perumahan rakyat) diperkirakan bertambah 825.000 unit per tahun dan akan terus bertambah jika tidak segera menemukan solusinya.

Angka backlog kini masih di kisaran 15 juta unit rumah. Pengurangan backlog rumah secara signifikan sulit tercapai tanpa ada kontrol dan konsistensi pelaksanaan kebijakannya sekalipun pemerintah sudah mencanangkan program sejuta rumah pada 29 April lalu.

Betapa tidak? Pengembang takut program ini tiba-tiba dihentikan lagi seperti pada 2012 sehingga realisasi FLPP tertunda berbulan-bulan. Kebijakan rumah bersubdidi ini mutlak soal trust. Jika pengembang sudah tidak memercayai Kemenpupera, mereka dengan sendirinya tak sudi lagi mendukung kebijakan rumah bersubsidi.

Wajar saja para pengembang lebih memilih membangun rumah komersial karena menjanjikan margin keuntungan lebih tinggi dibandingkan rumah bersubsidi serta tidak menghambat arus kas mereka akibat menunggu kebijakan yang tak pasti.

Jika hal demikian terjadi, Kemenpupera pasti kelabakan sedangkan di sisi lain masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sangat menantikan kehadiran rumah murah dengan fasilitas subsidi dari pemerintah.

Hingga kini pemerintah memang masih mengalami kendala dalam hal pemenuhan suplai rumah bersubsidi. Perum Perumnas yang sangat diharapkan menyuplai rumah bersubsidi secara signifikan hingga kini masih belum bisa diandalkan.

Kecenderungan belakangan ini menunjukkan Perum Perumnas lebih membidik membangun rumah komersial. Di sisi lain, pengembang swasta belakangan ini sedang mengalami kesulitan mencari tanah yang murah tetapi tidak di lokasi terpencil guna dibangun rumah bersubsidi karena pemerintah belum juga menguasai lahan murah serta mengendalikan tata ruang dan tata guna lahan agar sesuai pemanfaatannya.

Belum lagi ditambah dengan kesulitan mengurus legalitas tanah serta legalitas proyek dan bangunan. Para pengembang swasta masih sering dipermainkan atau dipersulit orang-orang Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah kabupaten/pemerintah kota (pemkab/pemkot) sehingga proses pengurusannya menjadi sangat lama, berbelit-belit, dan berbiaya tinggi.

Faktanya hingga kini untuk membangun rumah bersubsidi pengembang setidaknya masih harus melewati 28 jenis perizinan. Beberapa izin tersebut di antaranya proses surat-surat tanah, pelepasan hak, surat persetujuan desa, surat persetujuan warga, pengajuan proposal, izin mendirikan bangunan (IMB), dan izin membangun dari warga.

Rangkainan perizinan ini bisa berbeda-beda di tiap daerah. Kompleksitas permasalahan yang sejatinya bermuara pada masalah birokrasi perizinan ini sudah saatnya segera diatasi langsung oleh pemerintah pusat.

Hukuman yang tegas dan berat seperti pemecatan pegawai negeri sipil dan penjara seumur hidup harus diterapkan bagi seluruh orang-orang BPN maupun pemkab/pemkot yang menyalahgunakan wewenang guna menghambat proses sertifikasi tanah dan perizinan pembangunan rumah bersubsidi.

Untuk memastikan ketersediaan suplai rumah bersubsidi bagi MBR, pemerintah harus segera membentuk Badan Otoritas Khusus Perumahan. Di Singapura, Tiongkok, dan Hong Kong, badan tersebut sanggup menyuplai 90%-92% kebutuhan rumah tapak, jauh dari kesanggupan pemerintah saat ini yang hanya mencapai 90.000 unit per tahun melalui Perum Perumnas atau kurang dari 1% dari total kebutuhan.

[Baca selanjutnya: Kehabisan Dana]

 

Kehabisan Dana Seluruh upaya tersebut perlu didukung konsistensi dan kesungguhan pemerintah sendiri. Bukti bahwa pemerintah setengah hati dalam penyediaan rumah rakyat tampak di depan mata. Hingga kuartal III/2015, realisasi pembangunan sejuta rumah baru mencapai 400.000 unit, didominasi pengembang swasta.

Ironisnya, meski pencapaian target masih jauh, pemerintah sudah kehabisan dana untuk menyokong program sejuta rumah karena ternyata pemerintah hanya punya anggaran Rp5,1 triliun dalam APBN 2015. Anggaran itu sudah habis sejak Juli 2015 guna membiayai pembangunan 76.000 rumah bersubsidi.

Sudah sejak awal pemerintah menghitung anggaran program sejuta rumah mencapai Rp62 triliun dan berkomitmen menghimpun seluruh dana tersebut, baik dari APBN 2015, APBN Perubahan 2015, maupun dari sumber non-APBN.

Di sisi lain, kajian terhadap peraturan terkait pengadaan rumah bersubsidi termasuk penyeragaman manajemen khusus untuk rumah MBR hingga memperpendek alur birokrasi dan melakukan pelayanan secara online juga mendesak dilakukan.

Dengan demikian, tidak ada lagi peraturan pusat dan daerah yang saling bertentangan. Selain itu, akan tercipta peraturan-peraturan yang berpihak kepada MBR untuk percepatan penyediaan rumah subsidi yang layak huni. (JIBI/Bisnis Indonesia)

Editor
Evi Handayani -

Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.

Espos.id

Sejarah Kecil Penjaga Ingatan

Espos.id

Bencana Alam dan Bencana Kepemimpinan

Espos.id

Pelajaran Keselamatan dari Kasus PT Terra Drone

Espos.id

Maakloon

Espos.id

Merawat Kenangan

Espos.id

Pemerataan Mutu Pendidikan Solo Raya

Berita Lainnya
Espos.id opini

Menertibkan Ruang Digital: Rasionalitas di Balik Kebijakan Google

Penutupan lebih dari 19.000 kanal YouTube berbahasa Indonesia oleh Google menjadi pengingat pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan etika ruang digital.

Espos.id sudut pandang

Menuju Demokratisasi Perencanaan Ruang Publik

Relasi kuasa asimetris dalam pengelolaan ruang publik di Kota Solo akan terpecahkan dengan pendekatan co-design.

Espos.id sudut pandang

Jeda Sejenak

Orang-orang yang terpapar berita tragedi lewat media sosial dan televisi justru mengalami tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang benar-benar berada di lokasi kejadian.

Espos.id sudut pandang

Viva Art, Viva Solidarity!

Three-finger salute serta latar merah, biru, dan hijau adalah simbol perlawanan dan solidaritas.

Espos.id sudut pandang

Anonimitas Akun Kedua

Kritik terhadap sebuah kebijakan bisa berujung pada pencarian identitas, tempat kerja, latar belakang keluarga, hingga kehidupan pribadi orang yang mengunggahnya.

Espos.id opini

Mempertanyakan Kehadiran Negara

Bagi rakyat, yang diharapkan dari kehadiran negara dan pemerintah saat ini adalah membuat biaya hidup murah, kebutuhan pokok tersedia dan terjangkau, lapangan kerja terbuka, pendidikan, dan kesehatan murah.

Espos.id opini

Dilema Administrasi Pendidikan Gibran: Menimbang dan Menimang Kelulusan

Dalam sistem pendidikan, istilah tamat belajar memiliki konsekuensi administratif dan sosial yang berbeda dengan sekadar pernah mengikuti pendidikan. Peserta didik dinyatakan tamat atau lulus setelah memenuhi persyaratan penyelesaian program pendidikan dan kriteria kelulusan yang ditetapkan.

Espos.id opini

Membaca Pilihan Soft Landing dari Pengunduran Diri Wakil Presiden

Espos.id opini

Pahlawan: Antara Menanam dan Memetik Hasil Perbuatan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kepahlawanan dapat dimaknai melalui dua sisi yang saling berkaitan, yakni menanam dan memetik.

Espos.id opini

Bintik Hitam pada Susu Bubuk, Akademisi IPB Jelaskan Penyebabnya

Akademisi bidang teknologi pangan IPB University, Prof. Dr.-Ing. Azis Boing Sitanggang, STP, MSc, menjelaskan proses pembuatan susu bubuk melibatkan sejumlah tahapan yang terkontrol. Tahapan tersebut meliputi pencampuran bahan, pemanasan, hingga pengeringan.

Espos.id sudut pandang

Godaan Kekuasaan

Sebaik apa pun sistem yang dibangun untuk mencegah penyelewengan, kekuasaan memang selalu menggoda untuk disalahgunakan bagi siapa saja yang mendapatkanya.

Espos.id opini

Crowdfunding Syariah di PTKIN: Dari Solidaritas Menuju Kemandirian Ekonomi Umat

Espos.id opini

Melampaui Fakta Permukaan: Menimbang Teknik Reportase dalam Penulisan Kreatif

Reportase mencakup kegiatan meliput dan mengumpulkan fakta dari berbagai sumber, kemudian menuliskannya menjadi berita. Wawancara hanya menjadi salah satu teknik dalam proses tersebut

Espos.id sudut pandang

Ngemong

Keterlibatan figur ayah secara emosional dinilai mampu membentuk fondasi karakter anak sejak dini.

Espos.id sudut pandang

Manifesto Kemanusiaan dari Rock in Solo

Keputusan membatalkan Rock in Solo 2026 adalah afirmasi bahwa musik rock adalah ekspresi nilai-nilai kemanusiaan, berpihak kepada kemanusiaan, dan selalu berupaya memajukan kemanusiaan.

Espos.id opini

Pemilu Serbia dan Brasil: Gelombang Antikemapanan Lintas Benua?

Pemilu Serbia dan Brasil menunjukkan arah politik yang berbeda. Apakah gelombang antikemapanan meluas di dunia, atau justru memiliki batas?

Espos.id opini

Membaca Ulang Kehilangan Melalui “Kemahiran Berbahasa Indonesia”

Kesimpulannya, buku Kemahiran Berbahasa Indonesia tidak sekadar hadir sebagai buku pedoman tata bahasa, tetapi juga menjadi penuntun untuk menelusuri dan menyusun makna di balik setiap tulisan.

Espos.id opini

Melangitkan Doa, Menjadikan Agama sebagai Kekuatan yang Mendamaikan Dunia

Spirit ajaran semua agama pada dasarnya mengarahkan manusia pada harmoni dan keserasian hidup: hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, serta hubungan manusia dengan alam.

Espos.id opini

Kecakapan Berbicara, Cermin Pendidikan

Kemampuan memahami objek di sekitar secara naluriah telah berlangsung sejak manusia mulai hidup. Dengan anugerah akal yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta, manusia pada akhirnya dapat memahami dan mengomunikasikan apa yang telah direspons.

Espos.id opini

Dari Bacaan ke Tulisan: Cara Kembangkan Ide dan Atasi Kebuntuan Menulis Fiksi

Proses kreatif menulis fiksi membutuhkan lebih dari sekadar inspirasi. Penulis juga perlu memahami cara mengembangkan alur, membangun konflik, menghadirkan suasana, serta menghubungkan setiap peristiwa secara logis.