Jadwal Sholat
Kota Surakarta · Minggu, 22/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Minggu, 22/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55
Sholat
Kota Surakarta · Minggu, 22/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Minggu, 22/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55

Disparitas Kebebasan Sipil

author
Rabu, 13 Desember 2023 - 11:35 WIB
Disparitas Kebebasan Sipil
ESPOS.ID - B. Mario Yosryandi Sara (Solopos/Istimewa)

Esposin, SOLO – Isu hak asasi manusia (HAM) menjadi salah satu diskursus yang berkembang setelah era otoritarianisme pemerintahan Soeharto (Orde Baru) serta instalasi institusi demokrasi dalam skema reformasi.

Menurut Olle Tornquist (2022), HAM menjadi sangat krusial dalam membentuk demokrasi yang kuat dan menitiktekankan pada peran serta masyarakat dalam kerangka kewargaan (citizenship).

BRI Dorong Pengusaha Ikan Sorong Naik Kelas Lewat Program Klasterku Hidupku

Proses menuju internalisasi HAM dalam kerangka demokrasi deliberatif di Indonesia menjadi sebuah tantangan yang terus-menerus menemukan hambatan dan gangguan, terutama ketika melihat dinamika politik dan fakta bahwa Indonesia tidak benar-benar mau lepas dari praktik demokrasi palsu (false democracy) yang menjadi identitas politik Orde Baru.

Elemen fundamental dalam kebebasan sipil mencakup kebebasan pers; kebebasan berpendapat, berpikir, kebebasan berkumpul secara damai, dan kebebasan berserikat; dan kebebasan akademik.

The United Nations Guidance Note for Protection and Promotion of Civic Space memberikan tiga komponen yang penting dalam kebebasan sipil sebagai prasyarat untuk memperkuat ruang sipil terbuka, yaitu partisipasi, perlindungan, dan promosi yang seharusnya diakomodasi negara.

Demokrasi di Indonesia semakin suram. Dalam beberapa artikel tercetus banyak pandangan mengenai fenomena situasi defective democracy (Mietzner 2016), democratic setbacks (Hadiz, 2017), democratic regression (Waburton and Aspinall, 2019), neo-authoritarianism (Wirataman, 2018), neo-New Order (Lindsey, 2017).

Semua mempunyai satu tesis terdapat kecenderungan pada kehancuran sendi-sendi demokrasi di Indonesia. Kehancuran ini bersumber dari tren penyempitan ruang sipil (civic shinking space) yang ditandai variasi model pembungkaman, pendisiplinan, manipulasi, serta pemanfaatan instrumen kekuasaan negara dengan cara koersif, intimidatif, dan bahkan tanpa pertanggungjawaban atau akuntabilitas hukum.

Tren tindakan represif dan pembungkaman yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir seakan-akan memberikan sinyal kuat bahwa ada bentuk-bentuk pengabaian dalam melindungi kebebasan sipil dalam kerangka politik kewargaan untuk memperkuat demokrasi.

Aspek kebebasan pers yang terbuka dan independen masih butuh banyak perbaikan kondisi. Berdasarkan data Aliansi Jurnalis Independen (AJI), pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2023) terdapat 607 tindak kekerasan yang dialami jurnalis.

Ragam kekerasan tersebut berupa ancaman, intimidasi, teror, pelarangan liputan, gangguan atau serangan digital, hingga kekerasan fisik dan pelaporan hukum. Ancaman kepada pers juga datang dari ranah digital dengan makin tingginya tingkat disrupsi berupa peretasan, profilling, dan doxxing kepada awak media.

Pada 2022 terjadi peretasan kepada lebih dari 40 jurnalis Narasi dan peretasan situs Project Multatuli. Pelemahan dan serangan terhadap institusi pers menjadi salah satu penanda betapa buruknya kualitas kebebasan sipil pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Represi terhadap media kini tak sebatas pembungkaman, melainkan serangan dengan cara manipulasi, kontra narasi, bahkan menghambat hingga mendangkalkan informasi di ruang publik. Beranjak pada aspek kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat, menunjukkan tren yang memprihatinkan.

Dalam laporan kebebasan sipil yang diluncurkan pada 2022, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendokumentasikan 799 pelanggaran terhadap kebebasan berekpresi dan berkumpul dengan variabel pelanggaran berupa penangkapan sewenang-wenang, teror, kriminalisasi, pembubaran paksa, pelarangan aksi, dan penembakan.

Pelbagai pola represi secara brutal yang dilakukan oleh aparat terjadi di beberapa momentum, seperti aksi #ReformasiDikorupsi pada 2019 dan aksi menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Pada aksi #ReformasiDikorupsi, yang digelorakan dalam kurun 23-30 September 2019, sebanyak lima orang meregang nyawa.

Mereka adalah Immawan Randi dan Yusuf Kardawi (mahasiswa Universitas Halu Oleo), Maulana Suryadi (pemuda asal Tanah Abang), dan Akbar Alamsyah serta Bagus Putra Mahendra (pelajar). Kasus pelanggaran HAM berupa pengarahan kekuatan secara berlebihan tersebut tidak diusut secara serius dan tuntas.

Terdapat pola yang sama, terus berulang, terutama pada aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. Total 5.198 mahasiswa ditangkap secara sewenang-wenang tanpa alasan yang jelas. Praktik tersebut kian menjadi-jadi dengan digunakannya corak pendekatan represi dan manipulasi hukum dalam membatasi hak konstitusional warga.

Dalam konteks kebebasan akademik, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) mencatat terdapat 21 kasus pelanggaran terhadap kebebasan akademik pada 2021. Angka ini naik cukup signifikan dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Korbannya adalah dosen, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil dengan variabel pelanggaran adalah serangan siber, represi terhadap aksi-aksi mahasiswa, serta kriminalisasi terhadap akademikus yang menyuarakan antikorupsi dan kebebasan akademik, seperti yang terjadi pada Saiful Mahdi dari Universitas Syiah Kuala dan Ubedillah Badrun dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Potret di atas dipertegas dengan ketiadaan oposisi yang kuat dalam mengontrol kekuasaan negara. Berdasarkan teori oposisi yang dikemukakan Edward Aspinall dalam buku Political Opposition and the Transition from Authoritarian Rule: The Case of Indonesia terdapat empat kategori oposisi.

Empat kategori oposisi itu adalah semi oposisi, oposisi legal, oposisi ilegal, dan proto-oposisi. Kategorisasi ini kemudian menjadi analisis yang menarik jika dilihat dalam konteks pemerintahan sekarang. Pada konteks oposisi legal yang seharusnya menjadi kewajiban parlemen terhadap eksekutif sebagai sebuah bagian dari check and balances, tidak ditemukan keterkaitan atau peran yang kuat untuk melakukan kontrol.

Pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2019), komposisi parlemen didominasi oleh Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, PKS, PBB, PPP, PAN, dan Partai Perindo yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan persentase 53,6%.

Komposisi ini tidak cukup kuat memberikan stimulus oposan yang berwibawa dan kuat dalam serangkaian tugas pengawasan dan pembenahan. Pada periode kedua, oposisi praktis tidak ada. Hal ini disebabkan lawan politik diinkorporasi masuk dalam sistem eksekutif sehingga terjadi fenomena kehampaan oposisi.

Hal ini yang kemudian melatarbelakangi tidak ada mekanisme check and balances yang solid dan dapat memberikan dinamika dalam demokrasi di Indonesia. Skema proto-oposisi dengan landasan kekuatan kelompok masyarakat sipil justru tidak berdaya.

Fenomena penarikan aktivis ke dalam lingkaran istana adalah salah satu faktor yang menggerus kekuatan kritis masyarakat sipil (Olle Tornquist, 2022). Faktor lain adalah peran masyarakat sipil yang tak terlalu strategis dalam mengawal agenda besar negara karena sibuk sebagai “pemadam kebakaran”, alih-alih merepresentasikan institusi pengawasan (watchdog).

Oleh karena itu, makin menguat tesis bahwa tidak ada tempat untuk pemajuan HAM di Indonesia sejak era Presiden Joko Widodo. HAM sekadar dimanfaatkan sebagai bahasa ilusi dan komoditas untuk menampilkan citra modern dalam hubungan internasional tanpa benar-benar menyasar pada inkorporasi dan internalisasi nilai-nilai yang utuh dan komprehensif.

(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 8 Desember 2023. Penulis adalah peneliti di Aegis Freedom Studies Jakarta)

Editor
Ichwan Prasetyo -

Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.

Berita Lainnya
Espos.id opini

Menertibkan Ruang Digital: Rasionalitas di Balik Kebijakan Google

Penutupan lebih dari 19.000 kanal YouTube berbahasa Indonesia oleh Google menjadi pengingat pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan etika ruang digital.

Espos.id sudut pandang

Menuju Demokratisasi Perencanaan Ruang Publik

Relasi kuasa asimetris dalam pengelolaan ruang publik di Kota Solo akan terpecahkan dengan pendekatan co-design.

Espos.id sudut pandang

Jeda Sejenak

Orang-orang yang terpapar berita tragedi lewat media sosial dan televisi justru mengalami tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang benar-benar berada di lokasi kejadian.

Espos.id sudut pandang

Viva Art, Viva Solidarity!

Three-finger salute serta latar merah, biru, dan hijau adalah simbol perlawanan dan solidaritas.

Espos.id sudut pandang

Anonimitas Akun Kedua

Kritik terhadap sebuah kebijakan bisa berujung pada pencarian identitas, tempat kerja, latar belakang keluarga, hingga kehidupan pribadi orang yang mengunggahnya.

Espos.id opini

Mempertanyakan Kehadiran Negara

Bagi rakyat, yang diharapkan dari kehadiran negara dan pemerintah saat ini adalah membuat biaya hidup murah, kebutuhan pokok tersedia dan terjangkau, lapangan kerja terbuka, pendidikan, dan kesehatan murah.

Espos.id opini

Dilema Administrasi Pendidikan Gibran: Menimbang dan Menimang Kelulusan

Dalam sistem pendidikan, istilah tamat belajar memiliki konsekuensi administratif dan sosial yang berbeda dengan sekadar pernah mengikuti pendidikan. Peserta didik dinyatakan tamat atau lulus setelah memenuhi persyaratan penyelesaian program pendidikan dan kriteria kelulusan yang ditetapkan.

Espos.id opini

Membaca Pilihan Soft Landing dari Pengunduran Diri Wakil Presiden

Espos.id opini

Pahlawan: Antara Menanam dan Memetik Hasil Perbuatan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kepahlawanan dapat dimaknai melalui dua sisi yang saling berkaitan, yakni menanam dan memetik.

Espos.id opini

Bintik Hitam pada Susu Bubuk, Akademisi IPB Jelaskan Penyebabnya

Akademisi bidang teknologi pangan IPB University, Prof. Dr.-Ing. Azis Boing Sitanggang, STP, MSc, menjelaskan proses pembuatan susu bubuk melibatkan sejumlah tahapan yang terkontrol. Tahapan tersebut meliputi pencampuran bahan, pemanasan, hingga pengeringan.

Espos.id sudut pandang

Godaan Kekuasaan

Sebaik apa pun sistem yang dibangun untuk mencegah penyelewengan, kekuasaan memang selalu menggoda untuk disalahgunakan bagi siapa saja yang mendapatkanya.

Espos.id opini

Crowdfunding Syariah di PTKIN: Dari Solidaritas Menuju Kemandirian Ekonomi Umat

Espos.id opini

Melampaui Fakta Permukaan: Menimbang Teknik Reportase dalam Penulisan Kreatif

Reportase mencakup kegiatan meliput dan mengumpulkan fakta dari berbagai sumber, kemudian menuliskannya menjadi berita. Wawancara hanya menjadi salah satu teknik dalam proses tersebut

Espos.id sudut pandang

Ngemong

Keterlibatan figur ayah secara emosional dinilai mampu membentuk fondasi karakter anak sejak dini.

Espos.id sudut pandang

Manifesto Kemanusiaan dari Rock in Solo

Keputusan membatalkan Rock in Solo 2026 adalah afirmasi bahwa musik rock adalah ekspresi nilai-nilai kemanusiaan, berpihak kepada kemanusiaan, dan selalu berupaya memajukan kemanusiaan.

Espos.id opini

Pemilu Serbia dan Brasil: Gelombang Antikemapanan Lintas Benua?

Pemilu Serbia dan Brasil menunjukkan arah politik yang berbeda. Apakah gelombang antikemapanan meluas di dunia, atau justru memiliki batas?

Espos.id opini

Membaca Ulang Kehilangan Melalui “Kemahiran Berbahasa Indonesia”

Kesimpulannya, buku Kemahiran Berbahasa Indonesia tidak sekadar hadir sebagai buku pedoman tata bahasa, tetapi juga menjadi penuntun untuk menelusuri dan menyusun makna di balik setiap tulisan.

Espos.id opini

Melangitkan Doa, Menjadikan Agama sebagai Kekuatan yang Mendamaikan Dunia

Spirit ajaran semua agama pada dasarnya mengarahkan manusia pada harmoni dan keserasian hidup: hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, serta hubungan manusia dengan alam.

Espos.id opini

Kecakapan Berbicara, Cermin Pendidikan

Kemampuan memahami objek di sekitar secara naluriah telah berlangsung sejak manusia mulai hidup. Dengan anugerah akal yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta, manusia pada akhirnya dapat memahami dan mengomunikasikan apa yang telah direspons.

Espos.id opini

Dari Bacaan ke Tulisan: Cara Kembangkan Ide dan Atasi Kebuntuan Menulis Fiksi

Proses kreatif menulis fiksi membutuhkan lebih dari sekadar inspirasi. Penulis juga perlu memahami cara mengembangkan alur, membangun konflik, menghadirkan suasana, serta menghubungkan setiap peristiwa secara logis.