Jadwal Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55
Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55

Demokrasi Kriminal

author
Senin, 4 Maret 2013 - 11:00 WIB
Demokrasi Kriminal
ESPOS.ID - Suwarmin Wartawan SOLOPOS. (FOTO/Istimewa)
Suwarmin
Wartawan SOLOPOS. (FOTO/Istimewa)

Kita pernah mengenal beberapa istilah demokrasi. Pada awal berdirinya republik ini, kita mengenal demokrasi Parlementer (1945-1959). Pada saat itu, bisa dikatakan kehidupan politik dan pemerintahan tidak berjalan stabil. Akibatnya, program kabinet penyelenggara negara tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Korupsi juga nyaris tidak ada, karena memang tidak ada yang bisa dikorup.

Dukung Arahan Presiden, BRI Siap Jadi Tulang Punggung Perluasan Akses Keuangan

Masih di era Bung Karno, kita juga pernah mengenal demokrasi terpimpin. Saat itu, partai adalah kumpulan orang-orang dengan pandangan ideologi sama dan seragam. Tak heran jika loyalitas kepada partai juga luar biasa, tak peduli harta habis untuk membiayai partai. Saat itu praktik korupsi belum terdengar. Kata orang tua yang hidup di zaman itu, saat itu masih banyak tokoh politik naik bus umum atau naik kereta api berdesakan dengan rakyat jelata. Jangan tanya fasilitas mobil dinas, kemana-mana naik pesawat apa lagi mobil sekelas harrier.

Kita juga pernah mengenal demokrasi Pancasila di era Pak Harto. Masyarakat pada saat itu secara umum dikenal adem ayem, tak peduli ada banyak pengingkaran kebenaran atau pembungkaman suara-suara yang tak seragam dengan pemerintah. Para penguasa saat itu sering kali berpesan hidup jangan neka-neka, yang penting sandang pangan tercukupi, titik. Rakyat tak perlu memikirkan urusan politik, karena semua sudah ada yang memikirkan. Partai politik hanya tiga, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pemilu lancar digelar lima tahun sekali dengan pemenang sudah ditentukan jauh sebelum coblosan dilakukan.

Semua elite parpol saat itu adalah ”sahabat” pemerintah, tapi eloknya di kalangan bawah ada saja rakyat pemilih yang fanatik. Ada saja anak muda yang mendukung PPP atau PDI, tak peduli orangtuanya dipanggil pak lurah atau pak camat.

Korupsi di zaman itu sudah mulai menggejala, namun belum seberapa. Korupsi dianggap sebagai bagian dari sunah alam, pemberian upeti biasa dilakukan kalangan bawah atau pihak yang membutuhkan bantuan dari pejabat atau penguasa. Orang Jawa menyebutnya besel. Saking biasanya, banyak orang menganggap hal ini lumrah dan jangan-jangan malaikat sendiri sudah tidak menganggapnya sebagai kejahatan. Bukankah falsafah Jawa menyebutkan, jer basuki mawa bea, kehidupan yang lebih baik itu selalu ada harganya. Korupsi model begini pada zaman sekarang juga masih ada, bahkan makin banyak. Satu dekade lebih setelah Demokrasi Pancasila dianggap berakhir, praktik korupsi bermakna upeti itu masih banyak terjadi di jalan-jalan, di kantor-kantor pelayanan masyarakat, di kantor-kantor penegak hukum.

Bagaimanapun, elite penguasa di zaman itu belum secerdik sekarang. Zaman itu, belum ada kasus Hambalang atau Century, meski di zaman itu sudah ada penguasa yang punya banyak simpanan dan istri.

 

Era Harapan

 

Lalu hadirlah era harapan yang disebut sebagai era reformasi setelah Orde Baru (Orba) berakhir digantikan tatanan baru yang serba berusaha ditata ulang, disusun ulang, namun hasilnya sebagian sampai sekarang belum tertata sama sekali.

Demokrasi dikembalikan kepada ruhnya, yaitu kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul, juga penegakan dan penghormatan atas hak asasi manusia. Sebuah cita-cita yang indah dan mulia. Namun siapa nyana, tumbuhnya demokrasi seiring sejalan dengan peningkatan perilaku korup. Sayangnya, demokrasi melaju kencang, bahkan banyak pihak menyebut sudah kebablasan, namun tidak diimbangi penegakan hukum. Maka yang terjadi adalah hukum rimba. Uang, kapital dan oligarki politik oleh sekelompok elite menelikung demokrasi, menyandera demokrasi sehingga tak ada ruang bagi mereka yang tak menguasai kapital untuk menduduki jabatan eksekutif, legislatif atau yudikatif sekalipun.

Sayangnya lagi, mereka yang memegang kapital sebagai sangu bertarung di ajang demokrasi masa kini, sering kali memperolehnya dengan jalan kriminal. Ekonom senior Dr Rizal Ramli, beberapa tahun terakhir santer menyebut ini sebagai fenomena demokrasi kriminal.

”Indonesia saat ini melakukan apa yang disebut sebagai demokrasi kriminal, politik dijalankan dengan modal uang yang besar. Uang didapat dari nyolong, setelah dibelanjakan, nyolong lagi. Akhirnya berjalan melingkar lingkar dari satu kriminal ke kriminal berikutnya,” kata Rizal saat berkunjung ke Griya Solopos, beberapa waktu lalu.

Orang merasakan bau menyengat tentang demokrasi kriminal ini. Ada lingkaran tidak fair, tidak sportif dan korup yang tak putus, sambung-menyambung menjadi satu. Partai mencuri duit rakyat untuk memenangkan Pemilu. Duit itu sebagian digunakan untuk menyogok rakyat, membayar pemain politik di segala tingkatan, baik berlevel preman, pengamat, lembaga survey atau pemain lain yang diperlukan, sesuai kebutuhan. Ketika kelak berkuasa, apa yang bisa diharapkan dari pemimpin yang sudah berdarah-darah membelajankan uang pribadi atau uang curian ini. Maka yang muncul kebanyakan adalah strategi golek balen, manipulasi dan korupsi, bukan kepemimpinan yang amanah.

Di era demokrasi seperti sekarang ini, orang pindah partai sangat mudah, tidak penting apa warna idiologinya, yang penting berapa fulus yang bisa dibawa. Sampai-sampai orang bercanda, hari gini, lebih banyak orang fanatik kepada klub sepakbola daripada fanatik kepada partai.

Celakanya, tak sedikit dari kita yang senang-senang saja makan duit sogokan dari calon pemimpin itu. Bahkan ada yang minta aspal, minta mushala, minta gedung pertemuan, minta televisi di gerdu kampung dan sebagainya. Ujung-ujungnya, si calon pemimpin akan mengkalkulasi, berapa yang kelak harus diambil kembali dari uang negara atau uang rakyat.

Jangan-jangan seperti kata Rizal Ramli, lebih baik jika bangsa ini sedikit otoriter seperti Singapura, namun mempunyai sistem penegakan hukum yang lebih kuat. Entahlah....

Editor
Tim Solopos -

Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.

Berita Lainnya
Espos.id opini

Menertibkan Ruang Digital: Rasionalitas di Balik Kebijakan Google

Penutupan lebih dari 19.000 kanal YouTube berbahasa Indonesia oleh Google menjadi pengingat pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan etika ruang digital.

Espos.id sudut pandang

Menuju Demokratisasi Perencanaan Ruang Publik

Relasi kuasa asimetris dalam pengelolaan ruang publik di Kota Solo akan terpecahkan dengan pendekatan co-design.

Espos.id sudut pandang

Jeda Sejenak

Orang-orang yang terpapar berita tragedi lewat media sosial dan televisi justru mengalami tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang benar-benar berada di lokasi kejadian.

Espos.id sudut pandang

Viva Art, Viva Solidarity!

Three-finger salute serta latar merah, biru, dan hijau adalah simbol perlawanan dan solidaritas.

Espos.id sudut pandang

Anonimitas Akun Kedua

Kritik terhadap sebuah kebijakan bisa berujung pada pencarian identitas, tempat kerja, latar belakang keluarga, hingga kehidupan pribadi orang yang mengunggahnya.

Espos.id opini

Mempertanyakan Kehadiran Negara

Bagi rakyat, yang diharapkan dari kehadiran negara dan pemerintah saat ini adalah membuat biaya hidup murah, kebutuhan pokok tersedia dan terjangkau, lapangan kerja terbuka, pendidikan, dan kesehatan murah.

Espos.id opini

Dilema Administrasi Pendidikan Gibran: Menimbang dan Menimang Kelulusan

Dalam sistem pendidikan, istilah tamat belajar memiliki konsekuensi administratif dan sosial yang berbeda dengan sekadar pernah mengikuti pendidikan. Peserta didik dinyatakan tamat atau lulus setelah memenuhi persyaratan penyelesaian program pendidikan dan kriteria kelulusan yang ditetapkan.

Espos.id opini

Membaca Pilihan Soft Landing dari Pengunduran Diri Wakil Presiden

Espos.id opini

Pahlawan: Antara Menanam dan Memetik Hasil Perbuatan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kepahlawanan dapat dimaknai melalui dua sisi yang saling berkaitan, yakni menanam dan memetik.

Espos.id opini

Bintik Hitam pada Susu Bubuk, Akademisi IPB Jelaskan Penyebabnya

Akademisi bidang teknologi pangan IPB University, Prof. Dr.-Ing. Azis Boing Sitanggang, STP, MSc, menjelaskan proses pembuatan susu bubuk melibatkan sejumlah tahapan yang terkontrol. Tahapan tersebut meliputi pencampuran bahan, pemanasan, hingga pengeringan.

Espos.id sudut pandang

Godaan Kekuasaan

Sebaik apa pun sistem yang dibangun untuk mencegah penyelewengan, kekuasaan memang selalu menggoda untuk disalahgunakan bagi siapa saja yang mendapatkanya.

Espos.id opini

Crowdfunding Syariah di PTKIN: Dari Solidaritas Menuju Kemandirian Ekonomi Umat

Espos.id opini

Melampaui Fakta Permukaan: Menimbang Teknik Reportase dalam Penulisan Kreatif

Reportase mencakup kegiatan meliput dan mengumpulkan fakta dari berbagai sumber, kemudian menuliskannya menjadi berita. Wawancara hanya menjadi salah satu teknik dalam proses tersebut

Espos.id sudut pandang

Ngemong

Keterlibatan figur ayah secara emosional dinilai mampu membentuk fondasi karakter anak sejak dini.

Espos.id sudut pandang

Manifesto Kemanusiaan dari Rock in Solo

Keputusan membatalkan Rock in Solo 2026 adalah afirmasi bahwa musik rock adalah ekspresi nilai-nilai kemanusiaan, berpihak kepada kemanusiaan, dan selalu berupaya memajukan kemanusiaan.

Espos.id opini

Pemilu Serbia dan Brasil: Gelombang Antikemapanan Lintas Benua?

Pemilu Serbia dan Brasil menunjukkan arah politik yang berbeda. Apakah gelombang antikemapanan meluas di dunia, atau justru memiliki batas?

Espos.id opini

Membaca Ulang Kehilangan Melalui “Kemahiran Berbahasa Indonesia”

Kesimpulannya, buku Kemahiran Berbahasa Indonesia tidak sekadar hadir sebagai buku pedoman tata bahasa, tetapi juga menjadi penuntun untuk menelusuri dan menyusun makna di balik setiap tulisan.

Espos.id opini

Melangitkan Doa, Menjadikan Agama sebagai Kekuatan yang Mendamaikan Dunia

Spirit ajaran semua agama pada dasarnya mengarahkan manusia pada harmoni dan keserasian hidup: hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, serta hubungan manusia dengan alam.

Espos.id opini

Kecakapan Berbicara, Cermin Pendidikan

Kemampuan memahami objek di sekitar secara naluriah telah berlangsung sejak manusia mulai hidup. Dengan anugerah akal yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta, manusia pada akhirnya dapat memahami dan mengomunikasikan apa yang telah direspons.

Espos.id opini

Dari Bacaan ke Tulisan: Cara Kembangkan Ide dan Atasi Kebuntuan Menulis Fiksi

Proses kreatif menulis fiksi membutuhkan lebih dari sekadar inspirasi. Penulis juga perlu memahami cara mengembangkan alur, membangun konflik, menghadirkan suasana, serta menghubungkan setiap peristiwa secara logis.