Esposin, SOLO – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan surat edaran nomor 420/06917 tentang optimalisasi pembelajaran pada satuan pendidikan SMA. Sekolah diimbau mengawasi peserta didik agar tidak ikut serta unjuk rasa menolak revisi UU Pilkada yang marak di berbagai daerah di Provinsi Jawa Terngah.
Larangan ini bisa dipahami dalam konteks menjaga ketertiban dan keamanan pelajar. Menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah untuk memberikan ruang bagi pelajar mengekspresikan pendapat dan belajar tentang mekanisme partisipasi politik yang tepat dan legal dalam pendidikan demokrasi.
Promosi 12 Pemain BRI Liga 1 Perkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia
Optimalisasi pembelajaran demokrasi bagi pelajar SMA merupakan langkah penting dalam membentuk generasi muda yang memiliki pemahaman dan kesadaran yang mendalam terhadap nilai-nilai demokrasi.
Salah satu cara yang efektif untuk mewujudkan hal ini adalah dengan mengontekstualisasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila melalui audiensi ke lembaga pers dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Pendekatan ini tidak hanya memberikan pemahaman teoretis tentang demokrasi, tetapi juga mengajak pelajar terlibat langsung dalam praktik-praktik demokrasi. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dirancang untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa.
Penanaman nilai-nilai itu melalui berbagai kegiatan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuannya membentuk pelajar yang berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif.
Pelajar diajak mengenal lebih dekat nilai-nilai dasar negara Indonesia, termasuk demokrasi yang merupakan salah satu pilar utama dalam Pancasila. Mengaitka nproyek ini dengan audiensi ke lembaga pers dan DPRD menjadi strategi yang relevan dalam pembelajaran demokrasi.
Dua lembaga ini merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pers berperan sebagai pilar keempat demokrasi, mengawasi jalannya pemerintahan dan menjadi sarana penyampaian aspirasi masyarakat.
DPRD adalah lembaga legislatif yang mewakili suara rakyat dalam proses pembuatan undang-undang/peraturam daerah dan pengawasan terhadap eksekutif. SMA Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat, Kota Solo, menjalankan ini di Solopos dan DPRD Kota Solo.
Pada kunjungan ke Solopos dan DPRD Kota Solo, para siswa menanyakan tentang demokrasi dan tugas-tugas anggota DPRD. Merespons larangan pelajar ikut serta unjuk rasa menolak revisi UU Pilkada, penting mencari alternatif pembelajaran yang tetap menghormati hak-hak pelajar dalam menyuarakan pendapat, namun dilakukan dengan cara yang lebih edukatif dan aman.
Melalui audiensi ke lembaga pers, pelajar dapat belajar tentang kebebasan pers dan peran media menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Mereka akan memahami media berfungsi sebagai pengawas yang kritis terhadap kekuasaan, serta sebagai saluran informasi dan edukasi bagi masyarakat.
Audiensi dengan DPRD memberikan wawasan tentang proses legislasi berlangsung dan wakil rakyat bekerja mewujudkan aspirasi konstituen. Dalam situasi seperti ini, audiensi menjadi alternatif yang konstruktif.
Audiensi merupakan bentuk partisipasi politik yang aman dan legal. Pelajar dapat menyampaikan aspirasi dan pandangan kepada pihak yang berwenang tanpa harus turun ke jalan.
Dengan demikian, pelajar dapat belajar menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab, yang mampu menyuarakan pendapat melalui saluran-saluran yang sesuai dengan aturan.
Audiensi ini juga dapat dikemas dalam bentuk proyek kolaboratif. Pelajar bekerja sama merumuskan isu-isu yang ingin diangkat, mempersiapkan argumen, dan mengatur pertemuan dengan pihak terkait.
Proses ini mengasah kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, dan bekerja sama, yang semuanya merupakan kompetensi kunci dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Audiensi dengan lembaga pers dan DPRD juga dapat menjadi sarana bagi pelajar untuk memahami berbagai sudut pandang yang berbeda. Mereka akan belajar bahwa dalam demokrasi perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan bahkan diperlukan untuk mencapai keputusan yang terbaik.
Melalui diskusi dengan jurnalis atau anggota DPRD, pelajar melihat langsung bagaimana argumen dibangun dan bagaimana perdebatan yang sehat dilakukan. Kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi pelajar untuk merasakan secara langsung proses demokrasi di Indonesia.
Dengan mengunjungi lembaga pers, mereka dapat melihat bagaimana berita diolah dan disajikan, serta bagaimana wartawan melakukan investigasi dan peliputan. Dengan mengunjungi DPRD, mereka dapat menyaksikan bagaimana sidang berlangsung dan bagaimana wakil rakyat memperjuangkan kepentingan rakyat.
Melibatkan pelajar dalam audiensi juga berpotensi membangun kesadaran politik sejak dini. Pelajar akan lebih memahami pentingnya partisipasi dalam proses politik dan akan lebih siap menjadi pemilih yang cerdas dan kritis pada masa depan.
Ini juga menjadi ajang pembelajaran tentang etika politik. Pelajar diajarkan menyampaikan pendapat dengan cara yang santun dan menghargai perbedaan. Audiensi ini dapat menjadi bentuk edukasi yang menyenangkan dan menarik bagi pelajar.
Mereka tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi juga mendapat pengalaman langsung. Pendekatan ini akan membuat pembelajaran menjadi lebih hidup dan kontekstual sehingga materi yang dipelajari lebih mudah dipahami dan diingat.
Sekolah juga dapat berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan kegiatan ini agar sesuai dengan tujuan pendidikan. Guru memberikan bimbingan dalam menyusun pertanyaan, menyampaikan argumen, dan menganalisis jawaban yang diperoleh selama audiensi.
Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana ekspresi, tetapi juga menjadi proses pembelajaran yang mendalam. Untuk menjamin keberhasilan kegiatan ini diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pers, dan DPRD.
Kolaborasi antara sekolah dan pihak-pihak tersebut akan memastikan audiensi berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi pelajar. Pemerintah juga dapat mendukung kegiatan ini dengan memberikan kebijakan yang memfasilitasi partisipasi pelajar dalam kegiatan audiensi.
Pada akhirnya, optimalisasi pembelajaran demokrasi melalui kontekstualisasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan audiensi ke lembaga pers dan DPRD merupakan langkah inovatif dalam pendidikan.
Pendekatan ini mengajarkan pelajar tentang demokrasi bukan hanya sebagai konsep teoretis, tetapi sebagai praktik yang hidup dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan demikian, pelajar akan lebih siap menjadi warga negara yang berkarakter Pancasila, yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi pada masa depan.
(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 4 September 2024. Penulis adalah guru Pendidikan Pancasila SMA Muhammadiyah Program Khusus, Kota Barat, Kota Solo)