Esposin, SOLO--”Situne percaya partai-partai politik itu memilih calon kepala daerah berdasar aspirasi rakyat, demi rakyat, untuk menyejahterakan rakyat?” begitu pertanyaan Mbah Slamet, lelaki tua, pensiunan, di tengah udara pagi berkabut pekan lalu di sebuah warung wedangan di perbatasan Solo dan Karanganyar.
Unggul di Layanan Pembayaran Digital, BRI Raih 8 Penghargaan PRIMA Awards 2026
Pertanyaan itu dia kemukakan di tengah kami berlima asyik membahas perkembangan pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah, khususnya pemilihan gubernur Jawa Tengah dan pemilihan bupati Karanganyar, dengan acuan Harian Solopos yang pada pagi itu, jam tangan saya jarumnya masih jauh dari angka 07.00 WIB, telah berubah jadi lecek karena berganti-ganti dibaca dan dilipat-lipat.
”Saya percaya, Mbah… percaya yen genah ora,” kata Mas Ahmad, pengemudi Gojek yang sepagi itu sudah dapat tiga order. Perbincangan kami kian intensif membahas pemilihan kepala daerah itu. Sepenangkapan saya, kami semua sama sekali tak percaya partai-partai politik itu menentukan kandidat kepala daerah dengan landasan berpikir demi rakyat.
Rasanya demokrasi kita memang masih jauh dari idealisasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam perspektif subjektif saya, demokrasi kita yang kian terbuka dan di sana sini banyak perbaikan—dibandingkan para era represif Orde Baru—menuju demokrasi yang ”dewasa” ala Indonesia—kata orang demokrasi Pancasila itu, lho…---memang masih butuh kejutan-kejutan yang sifatnya mendorong demokrasi kita agar benar-benar kian dewasa.
Seorang politikus di Jawa Timur yang kecewa karena tak jadi diusung menjadi calon gubernur lalu mengungkit-ungkit ihwal uang ”mahar” yang diminta bos suatu partai politik besar adalah tipe-tipe kejutan yang harus sering terjadi di jagat politik nasional. Kita sebenarnya telah lama mafhum bahwa menjadi kandidat kepala daerah atau kandidat jabatan politik apa pun mustahil tanpa ”mahar”.
Ketika ada pelakunya yang mengemukakan tentu itu menjadi semacam kejutan positif, semacam orang sakit hati yang membuka sebuah skandal, untuk memperbaiki demokrasi kita. Toh, sampai kini juga tak ada pengakuan jelas, tegas, satu tafsir,”Iya, saya memang minta sekian puluh miliar rupiah kalau si anu itu mau maju lewat partai politik yang saya pimpin.”
Selanjutnya adalah: Berita di balik berita mengisahkan…
Berita di balik berita
Berita di balik berita mengisahkan pada era pengurus pusat sebelumnya dia diminta membayar sekian puluh miliar rupiah untuk mendapatkan rekomendasi dari pengurus pusat. Dia tak sanggup membayar. Rekomendasi pun tak didapat. Pengurus pusat yang baru meralat rekomendasi dan memilih dia. Mestinya tanpa membayar sekian puluh miliar rupiah.
”Hla wong mau jadi calon kepala daerah saja mbayar segitu banyak apa ya kita bisa percaya partai politik itu mikir rakyat? Yang dipikir paling ya piye carane entuk dhuwit sakakeh-akehe… Piye carane golek balen sisan bathi. Saya menyebut partai politik itu ya artinya orang-orang yang berkuasa di partai itu,” kata Pak Bandi, tukang kayu, yang pagi itu mampir wedangan dalam perjalanan menuju proyek pembangunan rumah di Colomadu.
Saya kemudian berpikir bagaimana bisa disebut berpolitik merebut kekuasan demi rakyat, untuk rakyat, dalam rangka menyejahterakan rakyat ketika dalam praksis politiknya malah menghancurkan harmoni kehidupan masyarakat? Terma-terma populisme yang sebenarnya cuma manis di bibir, nir-realitas, yang didukung politik identitas (sentimen suku, agama, ras, dan golongan) justru malah menghancurkan bangunan kehidupan masyarakat.
Strategi populisme plus politik identitas itu memang efektif menekuk lawan politik, efektif menghimpun dukungan suara (dari kalangan yang enggan berpikir mendalam yang memang jumlahnya sangat banyak), dan kemudian secara riil membantu meraih kekuasaan. Persoalannnya adalah laku seperti itu jelas bukan demi rakyat, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Itu jelas hanya demi kekuasaan.
Silakan mencermati bagaimana drama para elite partai politik itu menentukan kandidat kepala daerah. Semuanya laksana drama yang ”jauh di sana”, drama yang lepas dari kehidupan rakyat. Perhitungan yang dipakai tentu hanya satu: siapa kandidat yang berpotensi menang, kalau perlu dengan segala cara yang mungkin.
Dalam realitas seperti itu pertanyaan Mbah Slamet apakah kita harus menggunakan hak pilih menjadi pertanyaan yang susah dijawab. Realitasnya ya begitu itu, masak suara kita diberikan kepada yang genah cetha wela-wela cuma berhasrat berkuasa? Di sinilah rakyat cerdas harus segera diwujudkan.
Selanjutnya adalah: Saya menangkap gejala masyarakat kita kian cerdas…
Kian cerdas
Saya menangkap gejala masyarakat kita secara umum kian cerdas kok. Kini dibutuhkan kerja intensif dari agen-agen masyarakat sipil, seperti para cendekiawan, para ilmuwan, jurnalis, aktivis lembaga swadaya masyarakat, aktivis organisasi kemasyarakatan, dan lain-lainnya untuk membangun suatu pendidikan politik bagi rakyat. Harapannya agar rakyat kian berdaya menghadapi tingkah polah politikus dan partai politik.
Saya teringat artikel berjudul Kuasa Oligarki dan Posisi Masyarakat Sipil karya Airlangga Pribadi Kusman yang dimuat Jurnal Prisma Vol. 36, No. 1, 2017. Di bagian kesimpulan dia menjelaskan kita tidak bisa membaca dalam realitas politik di Indonesia pasca-otoritarianisme (Orde Baru) bahwa masyarakat sipil sebagai entitas sosial yang tunggal dan solid serta koheren sebagai kekuatan sosial dengan sendirinya berpotensi menjadi kekuatan yang mampu mengontrol negara dan menjadi antitesis kekuatan oligargi predatoris yang menguasai negara.
Realitas politik setelah Orde Baru memperlihatkan arena masyarakat sipil justru menjadi ruang bagi ekspansi kepentingan kekuatan oligarki predatoris (saya mengindentifikasinya sebagai partai politik dan para politikus cum pengusaha dan penguasa modal) dalam membangun persetujuan kolektif melalui pemanfaatan ”ideologi” governance, demokrasi liberal, dan pasar bebas untuk merawat dan mempertahankan kekuasan oligarkis predatoris di Indonesia.
Saya jadi mafhum dengan kalimat Pak Bandi kala bergegas meninggalkan majelis wedangan itu,”Tumrapku pilkada [pemilihan kepala daerah] ora ana pengaruhe kanggo uripku, sing genah ana pengaruhe kanggo uripku ya pil KB [keluarga berencana].”