Jadwal Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55
Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55

BLT Berbasis Data Amburadul

author
Kamis, 21 Mei 2020 - 21:01 WIB
BLT Berbasis Data Amburadul
ESPOS.ID - Algooth Putranto (Istimewa/Dokumen pribadi)

Esposin, SOLO -- Pemerintah Kota Solo dan pemerintah lain di Soloraya, juga di provinsi lain, pekan lalu dan pekan ini mulai menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT). Pemerintah kota/kabupaten hanya bertugas mendata, ihwal waktu penyaluran dan bagaimana penyalurannya adalah kewenangan pemerintah pusat.

Warga berhak menerima BLT yang didata Pemerintah Kota Solo tak sedikit, mencapai 46.000 orang. Warga kota Solo yang berhak mendapat BLT ini adalah yang belum mendapat bantuan dari program pemerintah pusat lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, bantuan pangan nontunai (BPNT) lain, dan Kartu Prakerja.

BRI Tumbuh Bersama UMKM, Kredit Rp1.235 Triliun Mengalir untuk Gerakkan Ekonomi

Ada hal yang harus ditelaah serius terkait data penerima BLT. Pekan lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019 yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

Salah satu catatan penting dalam dokumen setebal lebih dari 500 halaman itu adalah pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dalam penyaluran bantuan sosial tahun 2018 hingga triwulan III tahun 2019 yang dilaksanakan Kementerian Sosial (Kemensos) dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan kalau permasalahan pada pengelolaan DTKS dalam penyaluran bantuan sosial tidak segera diatasi maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan DTKS dalam penyaluran bantuan sosial. BPK menemukan pelaksanaan verifikasi dan validasi data belum memadai untuk menghasilkan data input yang berkualitas untuk penyaluran bantuan sosial.

BPK juga menyimpulkan penggunaan DTKS belum efektif untuk meningkatkan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) aktif bantuan sosial nontunai. Sayangnya IHPS terbaru ini terbit ketika pandemi Covid-19 kadung melanda negeri ini.

IHPS II ini bisa diibaratkan ayam jantan berkokok kesiangan. Alhasil, yang terjadi adalah publik disuguhi drama pembagian BLT yang amburadul. Kondisi pendistribusian BLT yang amburadul juga dialami Provinsi Jawa Timur yang kini dipimpin mantan Menteri Sosial Kabinet Kerja, Khofifah Indar Parawansa.

Repotnya, Kementerian Sosial sampai sekarang punya keterbatasan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena kewenangan pemerintah daerah berada dalam koordinasi Kementerian Dalam Negeri yang saat itu dipimpin politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo.

Catatan BPK ini makin panjang karena ada pula temuan soal kekurangan penerimaan atas sisa saldo program pemerintah  di Kementerian Sosial (saldo tersimpan di Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS) pada program bantuan pangan nontunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di rekening bank penyalur yang belum disetorkan ke kas negara senilai Rp843,77 miliar.

Hal tersebut ditunjukkan antara lain 891.990 KKS ternyata tidak dapat didistribusikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT. Hal ini terbukti dengan adanya sisa saldo program senilai Rp449,91 miliar.

Selain itu terdapat pemborosan keuangan negara di Kementerian Sosial atas alokasi BPNT yang tidak tepat sasaran senilai Rp233,04 miliar kepada 286.936 keluarga penerima manfaat dengan kondisi sosial ekonomi di atas 25%.

Jawa Tengah Beruntung

Urusan data yang ambradul tak hanya berimbas pada distribusi BLT yang tak tepat sasaran. Dalam hal nilai BLT yang dialokasikan senilai Rp600.000 per penerima ternyata tidak mencukupi bagi masyarakat di sejumlah wilayah penerima bantuan tersebut.

Data dari Lifepal yang dirilis pekan lalu menghitung dana BLT dari pemerintah senilai Rp600.000 per penerima di tengah pandemi Covid-19 tidak cukup untuk biaya kebutuhan hidup masyarakat Indonesia.

Di beberapa provinsi nilai BLT tersebut bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan makan per individu per bulan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total biaya kebutuhan hidup masyarakat Indonesia per kapita atau per kepala rata-rata Rp1,3 juta per bulan.

Perinciannya, Rp620.000 untuk mencukupi kebutuhan makanan dan Rp729.000 untuk kebutuhan nonmakanan. Jelas terlihat BLT senilai Rp600.000 ribu per bulan per keluarga yang diberikan pemerintah, belum cukup untuk memenuhi keseluruhan biaya hidup masyarakat yang terdampak.

Angka tersebut belum melebihi kebutuhan biaya makan per individu setiap bulan, apalagi kalau anggota keluarga lebih dari satu orang, tentu biaya hidup yang dibutuhkan lebih besar lagi.

Saat ini sudah menginjak pertengahjan tahun 2020 yang artinya biaya hidup tentu cenderung meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2018. Di wilayah DKI Jakarta biaya makan per bulan per orang sekitar Rp847.000, di Kepulauan Riau Rp774.000, di Bangka Belitung Rp757.000, di Papua Rp749.000, dan di Kalimantan Timur Rp741.000.

Bisa disimpulkan berdasarkan data biaya hidup per kapita dari Badan Pusat Statistik tahun 2018 lalu, BLT senilai Rp600.000 per bulan per penerima itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup bulanan di provinsi-provinsi tersebut. Beruntunglah warga Jawa Tengah.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan ada provinsi-provinsi yang biaya makan per bulan per orang masih di bawah nilai BLT Rp600.000 per bulan. Warga Jawa Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur dengan Rp600.000 per bulan sudah mampu memenuhi biaya kebutuhan makanan per kepala per bulan.

Biaya untuk kebutuhan makanan per kepala selama satu bulan di Jawa Tengah sekitar Rp490.000, di Gorontalo Rp500.000, di Sulawesi Barat sekitar Rp505.000, di Sulawesi Tenggara Rp534.000, dan di Nusa Tenggara Timur Rp540.000. Itu semua masih di bawah nilai BLT yang Rp600.000 per bulan per keluarga.

Tentu bantuan tunai dari pemerintah diharapkan bisa meringankan beban dan bukan untuk memfasilitasi keseluruhan biaya hidup masyarakat. Dalam kondisi saat ini, disiplin berhemat dan cerdas berbelanja harus menjadi kesadaran masyarakat.

Editor
Ichwan Prasetyo -

Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.

Berita Lainnya
Espos.id opini

Menertibkan Ruang Digital: Rasionalitas di Balik Kebijakan Google

Penutupan lebih dari 19.000 kanal YouTube berbahasa Indonesia oleh Google menjadi pengingat pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan etika ruang digital.

Espos.id sudut pandang

Menuju Demokratisasi Perencanaan Ruang Publik

Relasi kuasa asimetris dalam pengelolaan ruang publik di Kota Solo akan terpecahkan dengan pendekatan co-design.

Espos.id sudut pandang

Jeda Sejenak

Orang-orang yang terpapar berita tragedi lewat media sosial dan televisi justru mengalami tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang benar-benar berada di lokasi kejadian.

Espos.id sudut pandang

Viva Art, Viva Solidarity!

Three-finger salute serta latar merah, biru, dan hijau adalah simbol perlawanan dan solidaritas.

Espos.id sudut pandang

Anonimitas Akun Kedua

Kritik terhadap sebuah kebijakan bisa berujung pada pencarian identitas, tempat kerja, latar belakang keluarga, hingga kehidupan pribadi orang yang mengunggahnya.

Espos.id opini

Mempertanyakan Kehadiran Negara

Bagi rakyat, yang diharapkan dari kehadiran negara dan pemerintah saat ini adalah membuat biaya hidup murah, kebutuhan pokok tersedia dan terjangkau, lapangan kerja terbuka, pendidikan, dan kesehatan murah.

Espos.id opini

Dilema Administrasi Pendidikan Gibran: Menimbang dan Menimang Kelulusan

Dalam sistem pendidikan, istilah tamat belajar memiliki konsekuensi administratif dan sosial yang berbeda dengan sekadar pernah mengikuti pendidikan. Peserta didik dinyatakan tamat atau lulus setelah memenuhi persyaratan penyelesaian program pendidikan dan kriteria kelulusan yang ditetapkan.

Espos.id opini

Membaca Pilihan Soft Landing dari Pengunduran Diri Wakil Presiden

Espos.id opini

Pahlawan: Antara Menanam dan Memetik Hasil Perbuatan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kepahlawanan dapat dimaknai melalui dua sisi yang saling berkaitan, yakni menanam dan memetik.

Espos.id opini

Bintik Hitam pada Susu Bubuk, Akademisi IPB Jelaskan Penyebabnya

Akademisi bidang teknologi pangan IPB University, Prof. Dr.-Ing. Azis Boing Sitanggang, STP, MSc, menjelaskan proses pembuatan susu bubuk melibatkan sejumlah tahapan yang terkontrol. Tahapan tersebut meliputi pencampuran bahan, pemanasan, hingga pengeringan.

Espos.id sudut pandang

Godaan Kekuasaan

Sebaik apa pun sistem yang dibangun untuk mencegah penyelewengan, kekuasaan memang selalu menggoda untuk disalahgunakan bagi siapa saja yang mendapatkanya.

Espos.id opini

Crowdfunding Syariah di PTKIN: Dari Solidaritas Menuju Kemandirian Ekonomi Umat

Espos.id opini

Melampaui Fakta Permukaan: Menimbang Teknik Reportase dalam Penulisan Kreatif

Reportase mencakup kegiatan meliput dan mengumpulkan fakta dari berbagai sumber, kemudian menuliskannya menjadi berita. Wawancara hanya menjadi salah satu teknik dalam proses tersebut

Espos.id sudut pandang

Ngemong

Keterlibatan figur ayah secara emosional dinilai mampu membentuk fondasi karakter anak sejak dini.

Espos.id sudut pandang

Manifesto Kemanusiaan dari Rock in Solo

Keputusan membatalkan Rock in Solo 2026 adalah afirmasi bahwa musik rock adalah ekspresi nilai-nilai kemanusiaan, berpihak kepada kemanusiaan, dan selalu berupaya memajukan kemanusiaan.

Espos.id opini

Pemilu Serbia dan Brasil: Gelombang Antikemapanan Lintas Benua?

Pemilu Serbia dan Brasil menunjukkan arah politik yang berbeda. Apakah gelombang antikemapanan meluas di dunia, atau justru memiliki batas?

Espos.id opini

Membaca Ulang Kehilangan Melalui “Kemahiran Berbahasa Indonesia”

Kesimpulannya, buku Kemahiran Berbahasa Indonesia tidak sekadar hadir sebagai buku pedoman tata bahasa, tetapi juga menjadi penuntun untuk menelusuri dan menyusun makna di balik setiap tulisan.

Espos.id opini

Melangitkan Doa, Menjadikan Agama sebagai Kekuatan yang Mendamaikan Dunia

Spirit ajaran semua agama pada dasarnya mengarahkan manusia pada harmoni dan keserasian hidup: hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, serta hubungan manusia dengan alam.

Espos.id opini

Kecakapan Berbicara, Cermin Pendidikan

Kemampuan memahami objek di sekitar secara naluriah telah berlangsung sejak manusia mulai hidup. Dengan anugerah akal yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta, manusia pada akhirnya dapat memahami dan mengomunikasikan apa yang telah direspons.

Espos.id opini

Dari Bacaan ke Tulisan: Cara Kembangkan Ide dan Atasi Kebuntuan Menulis Fiksi

Proses kreatif menulis fiksi membutuhkan lebih dari sekadar inspirasi. Penulis juga perlu memahami cara mengembangkan alur, membangun konflik, menghadirkan suasana, serta menghubungkan setiap peristiwa secara logis.