“Kita menang!” teriak Pheidippides sebelum jatuh terengah-engah dan meninggal dunia di Athena, 490 SM. Sang prajurit dan kurir informasi itu baru saja berlari sejauh 40 kilometer dari medan perang dekat Marathon hingga Athena untuk mengabarkan kemenangan Yunani atas Persia dalam Perang Marathon.
Sebelum berlari dari Marathon ke Athena, Pheidippides berlari sejauh 240 kilometer menuju Sparta untuk meminta bantuan. Kala itu, pasukan Persia tiba di Marathon untuk menghabisi Athena.
BRI Tumbuh Bersama UMKM, Kredit Rp1.235 Triliun Mengalir untuk Gerakkan Ekonomi
Perang dengan Persia memberikan pelajaran bagi orang-orang Yunani kuno bertahan di tengah ancaman invasi bangsa di dekatnya. Yang unik, mereka tetap mempertahankan budaya yang demokratis di tengah krisis berkepanjangan dan tidak terjebak dalam pemusatan kekuasaan oligarkis—seperti lazim terjadi pada bangsa-bangsa lain.
Bagi bangsa-bangsa di berbagai belahan dunia modern, Yunani kuno adalah penyumbang peradaban. Bangsa Yunani kunolah yang melahirkan para filsuf klasik yang menjadi fondasi peradaban muslim di Timur Tengah dan Spanyol berabad-abad setelahnya serta Barat pascarenaisans
Sesungguhnya tak semua bagian Yunani kuno menyukai demokrasi. Pada abad kelima sebelum Masehi (SM), ada dua kutub kekuatan di Yunani, yakni Athena dan Sparta. Dua polis (negara kota) ini memiliki populasi etnis yang sama dan berbicara dalam bahasa yang sama.
Mereka dipisahkan budaya yang saling berlawanan. Athena adalah negara kota yang demokratis meskipun bukan satu-satunya di Yunani kuno dan bukan yang pertama menerapkan prinsip demokrasi.
Mereka memisahkan kekuasaan eksekutif dan legislatif, sebuah prinsip distribusi dan perimbangan kekuasaan yang jamak berlaku di kota-kota di sekitarnya.
Sparta adalah negara kota yang dikenal dengan pemerintahan yang lebih militeristis dan “oligarkis”. Gaya pemerintahan ini berkembang seiring status Sparta era itu sebagai pemilik kekuatan militer terbesar di Yunani.
Bagi orang Sparta, Athena adalah masyarakat yang lemah, tidak cepat mengambil keputusan, dan dianggap bertele-tele. Athena memiliki dewan kota yang beranggotakan 400 orang wakil warga. Setiap keputusan strategis harus mendapat persetujuan dewan dan inilah yang dianggap oleh orang Sparta “bertele-tele”.
Dari budaya berdialektika yang “bertele-tele” inilah Athena berkembang menjadi pusat peradaban. Athena klasik (480–323 SM) berkembang menjadi pusat kesenian, pendidikan, dan filsafat.
Kota ini melahirkan Socrates, Plato, Pericles, dan filsuf besar lain yang karyanya masih kita pelajari hingga hari ini. Athena juga menunjukkan demokrasi tidak membuat mereka lebih lemah daripada Sparta yang oligarkis.
Dalam perang di Marathon, Athena—bukan Sparta—membuktikan bahwa militer Persia bisa dikalahkan. Demokrasi Athena juga terus bertahan meski berkali-kali jatuh-bangun akibat kalah perang.
Demokrasi baru benar-benar runtuh di Athena setelah Philip II dari Makedonia menguasai kota itu pada 338 SM. Athena klasik bisa menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana demokrasi menjaga masyarakat tetap beradab dan humanis di tengah krisis.
Mereka mencontohkan bagaimana keputusan penting—bahkan untuk berperang—diambil dengan melibatkan seluruh wakil warga. Pengambilan keputusan yang partisipatif cenderung lebih lama daripada penganut autokrasi.
Meski demikian, partisipasi yang luas membuat setiap kebijakan lebih akuntabel dan transparan. Yang tak kalah penting, partisipasi publik mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan-tindakan koruptif. Inilah arti penting demokrasi.
Ruang Dialektika
Demokrasi hanya bisa tumbuh dengan kebebasan berpendapat. Dengan kebebasan berpendapat, masyarakat bisa mengkritik dan menguji kebijakan, bahkan menguji undang-undang.
Kebebasan berpendapat melahirkan ruang berdialektika yang menjaga masyarakat dari sesat logika dan kebijakan yang tidak masuk akal. Sebaliknya, di bawah oligarki, apalagi autokrasi, negara bisa dengan mudah menentukan setiap kebijakan sesuai kemauan.
Baik yang masuk akal maupun tidak masuk akal, yang menguntungkan masyarakat luas atau hanya segelintir orang, semua bisa berjalan tanpa hambatan. Inilah yang hendak dicegah oleh demokrasi.
Demokrasi juga tumbuh seiring bertambahnya kecerdasan publik. Kecerdasan tak akan berkembang tanpa ruang dialektika. Karena itulah, pemerintah negara-negara tidak demokratis cenderung menutup ruang berdialektika itu, misalnya dengan ancaman hukum, represi aparat, atau melemahkan budaya bernalar dalam dunia pendidikan.
Di Indonesia, ancaman hukum dan represi terhadap kebebasan berpendapat terpelihara sejak lama, misalnya melalui pasal-pasal antidefamasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Itu bukan satu-satunya bentuk represi. Bibit represi yang sebenarnya muncul dalam ruang-ruang publik, baik fisik, digital, maupun dunia pendidikan. Di media sosial, setiap orang bisa mengkritik.
Jika seseorang hendak mengkritik lewat konten atau kolom komentar, dia harus siap menghadapi serbuan konten atau komentar lain yang menyerang. Salah satu jenis serbuan yang paling umum adalah serangan terhadap karakter personal pengkritik yang jauh dari substansi kritik.
Contoh paling gamblang adalah tuduhan pengaruh kelompok “Taliban” dan “kadrun” di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum 2019. Inilah ad hominem, jenis sesat logika yang kerap dipakai untuk mendiskreditkan masyarakat yang kritis.
Ada banyak jenis sesat logika yang berkembang demi menutup ruang dialektika. Pelakunya bukan hanya aparatur negara, melainkan juga pendengung dan media massa.
Contoh paling mutakhir adalah narasi “pelaksana tugas (plt) presiden” yang berkembang menjelang lawatan 16 hari Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Dalam konstitusi, Indonesia tidak mengenal pelaksana tugas presiden, baik istilah maupun konsep.
Ketentuan tentang kondisi presiden berhalangan bertugas tertuang dalam Ketetapan MPR VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan. Berdasarkan beleid itu, ada dua kondisi presiden berhalangan, yaitu berhalangan tetap dan tidak tetap.
Berhalangan tetap misalnya mangkat, berhenti, atau tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai masa jabatan. Sedangkan presiden berhalangan sementara jika tidak bisa menjalankan tugas selain berhalangan tetap.
Lawatan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri adalah salah satu tugas yang biasa dilakukan seorang presiden. Ketika berkunjung ke luar negeri, dia juga sedang menjalankan tugas kepresidenan.
Ini sangat berbeda dari momentum saat Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menjalankan tugas kepresidenan pada 20 November 2021 karena Presiden Joe Biden menjalani operasi kesehatan di bawah pengaruh anestesi.
Dalam masyarakat yang dialektis, narasi-narasi seperti ini semestinya tidak layak diterima dan harus dikritik. Masalahnya, realitas ruang publik kita seakan-akan penuh sesak dengan narasi top down yang tak bisa dibantah dan dijaga barisan para pendengung.
Di ruang fisik, ruang dialektika juga terasa menyempit termasuk di kampus perguruan tinggi. Pembekuan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (BEM FISIP Unair) setelah mengkritik pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hanya puncak gunung es penyempitan ruang berpendapat di kampus.
Kebebasan berpendapat dan ruang dialektika adalah syarat tumbuhnya demokrasi. Itulah mengapa demokrasi sulit berkembang dalam sistem yang militeristis seperti di Sparta dan tumbuh dalam masyarakat egaliter di Athena. Bagaimana di Indonesia?
(Versi lebih singkat esai ini terbit di Harian Solopos edisi 14 November 2024. Penulis adalah Manajer Konten Solopos Media Group)