Dalam beberapa hari terakhir akademikus di Indonesia dikejutkan oleh kabar, informasi, dan berita tentang perguruan tinggi di Indonesia yang berada dalam bahaya integritas riset.
Berdasarkan laporan peneliti internasional Lokman Meho, terdapat 13 universitas papan atas di Indonesia yang terlibat praktik penyelewengan integritas riset.
Setia Pearl dari Lombok Tembus Pasar Global Berkat Pelatihan Ekspor BRI Peduli
Bentuk pelanggaran itu didasarkan pada dua indikator, penarikan kembali (retraction) atau jumlah paper yang dipublikasikan di jurnal-jurnal yang belakangan ini dikeluarkan dari Scopus atau Web of Science karena terindikasi jurnal abal-abal.
Berbagai pelanggaran integritas riset jika diurai satu per satu akan memberikan gambaran penyimpangan sistemik tersembunyi mulai dari penulis hingga institusi perguruan tinggi.
Di tingkat penulis, banyak ditemui kasus plagiat, publikasi ganda, pemalsuan data, hingga penggunaan jasa joki.
Di kalangan penerbit jurnal ada yang melakukan penerbitan artikel tanpa proses telaah yang ketat, pencatutan nama dosen/peneliti asing tanpa izin untuk meningkatkan grade jurnal, menerbitkan puluhan artikel dalam sekali edisi, maupuan memaksa penulis menyitasi karya yang sudah terbit pada edisi sebelumnya.
Adanya bentuk pelanggaran integritas riset tidak terlepas dari program internasionalisasi dan pemeringkatan perguruan tinggi yang kebablasan serta lemahnya budaya penjaminan mutu riset.
Demi meraih gengsi sebagai universitas ranking dunia, perguruan tinggi berlomba-lomba memproduksi karya ilmiah sebanyak-banyaknya. Dampak positif peningkatan publikasi ini memang dapat dirasakan.
Laporan QS World University Ranking 2025 yang baru saja dirilis menunjukkan beberapa universitas di Indonesia mengalami kemajuan ranking yang pesat.
Sayangnya, kebijakan mendorong jumlah publikasi secara masif di perguruan tinggi, di satu sisi, belum diimbangi dengan pembinaan dan pengawasan yang terukur dan kontinu.
Di sisi lain, banyak dosen yang memilih jalan pintas publikasi secara instan. Akibatnya pemilihan jurnal sasaran menjadi kurang selektif sehingga banyak publikasi menyasar jurnal abal-abal alias predator.
Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah mengembangkan budaya penelitian berintegritas melalui penguatan ekosistem riset bermutu dan berdampak yang meliputi empat hal.
Pertama, perguruan tinggi harus menerapkan budaya mutu melalui sistem penjaminan mutu penelitian yang holistik, mulai dari penulisan proposal hingga publikasi.
Perguruan tinggi sering kali keliru diagnosis karena selalu menganggap rendahnya kualitas publikasi riset disebabkan kelemahan dalam hal penulisan atau kelemahan bahasa, padahal kualitas publikasi riset juga ditentukan oleh mutu risetnya.
Karena itulah, perguruan tinggi seharusnya melakukan pembinaan proses penulisan proposal dan publikasi melalui pendampingan secara kontinu untuk memastikan kualitas penelitian yang bermutu.
Proses telaah dan perbaikan secara interaktif diperlukan agar proposal riset memenuhi kaidah dan standar internasioanl. Hal ini juga harus didukung peta jalan penelitian yang jelas dan terukur, mulai jenjang penelitian dasar, terapan, dan pengembangan.
Khusus penelitian dasar yang luaran utamanya berupa artikel publikasi di jurnal perlu dilakukan kajian atas publikasi terkini pada jurnal terindeks top tier dalam penyusunan peta jalan agar temuan riset di perguruan tinggi sesuai dengan kriteria pembaca internasional.
Yang berlaku sekarang, sebagian peta jalan riset hanya berorientasi pada kebutuhan lokal atau nasional, akibatnya memiliki relevansi yang rendah dengan kebutuhan global.
Contoh nyata adalah artikel di bidang sosial humaniora yang dikenal sulit menembus jurnal internasional bereputasi dibandingkan bidang eksakta. Salah satu faktornya adalah rendahnya relevansi dengan permasalahan internasional.
Untuk itulah, peta jalan penelitian harus selalu direviu, dimutakhirkan, dan disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan masa depan.
Selain itu, perguruan tinggi juga harus memiliki komisi etik penelitian yang melakukan pengawasan terus-menerus, termasuk pengawasan penerbitan jurnal yang berada di bawah pengelolaan perguruan tinggi.
Hingga saat ini masih banyak perguruan tinggi yang menganggap komisi etik hanya dibutuhkan oleh bidang kesehatan atau keberadaan komisi etik yang hanya berfungsi penghakiman saat terjadi kasus pelanggaran berat.
Kedua, pemerintah seharusnya menetapkan standar proses evaluasi yang rasional. Sebagai contoh, hibah dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi mengharuskan publikasi riset pada tahun yang sama.
Proses penelitian yang baik memerlukan ketelitian dan waktu yang tidak selalu singkat sehingga tuntutan publikasi pada tahun yang sama hanya akan menekan peneliti untuk melakukan penelitian dan publikasi instan.
Standar world class university dengan indikator jumlah dosen asing juga sering disiasati oleh perguruan tinggi dengan mengundang dosen “buangan” dari luar negeri yang tidak selalu produktif.
Terkadang dosen asing hanya dipinjam namanya, tanpa kontribusi yang signifikan dalam penulisan makalah. Demikian juga kebijakan peningkatan sitasi artikel yang memaksa dosen menyitasi karya kolega di perguruan tinggi yang sama, meskipun karya yang disitasi tidak relevan dengan topik makalah.
Lebih parah lagi jika para peneliti bekerja sama dengan mitra untuk membentuk jejaring sitasi. Pemerintah seharusnya mendorong perguruan tinggi agar menjadi berdaya dan selanjutnya memberikan kebebasan perguruan tinggi untuk bermitra secara bermartabat.
Penetapan standar yang terlalu tinggi sering mendorong dosen menjadi “pengemis” untuk mendapatkan mitra asing. Mentalitas inlander semacam ini harus dikikis jika kita ingin menjadi bangsa yang dihormati.
Dosen asing seharusnya datang sendiri dengan sukarela karena melihat kekayaan potensi objek penelitian dan kemampuan dosen nasional yang sejajar dengan mereka.
Ketiga, kebijakan penilaian jabatan akademik dosen juga harus diperbaiki. Proses telaah karya ilmiah yang menjadi persyaratan khusus pengajuan jabatan akademik saat ini dilakukan interaktif.
Hasil telaah atas karya ilmiah yang sudah terbit disampaikan kembali kepada pengusul untuk ditanggapi. Hal ini membuka celah bagi pengusul untuk mengajukan perbaikan atas artikel yang telah terbit atau melakukan penarikan dan memindah artikel ke jurnal lain.
Seharusnya hasil telaah bersifat final dan menutup peluang perbaikan artikel yang sudah terbit. Keempat, pemerintah dan perguruan tinggi harus mengembangkan sarana dan prasarana penelitian yang mutakhir untuk mendukung penemuan berdampak besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pengembangan sarana dan prasarana harus memenuhi kebutuhan dari hulu hingga hilir. Banyak kasus sarana dan prasarana mengkrak karena tidak dilengkapi dengan fungsi-fungsi pendukung yang lengkap.
Selain itu, sertifikasi laboratorium berstandar internasional juga dapat meningkatkan kepercayaan global terhadap mutu penelitian.
(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 17 Juli 2025. Penulis adalah Guru Besar di Universitas Brawijaya)