kolom
Langganan

Urusan Keadilan

Redaksi Redaksi  - Espos.id Kolom  -  Rabu, 9 Juli 2025 - 09:50 WIB

ESPOS.ID - Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid (kanan) saat menghadiri peluncuran Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak di halaman samping Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (28/3/2025). ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/aa. (Handout Biro Pers Sekretariat Presiden)

Pemerintah Kabupaten Wonogiri akan mengurangi jumlah organisasi perangkat daerah atau OPD dengan alasan efisiensi anggaran. 

Dua OPD yang akan dihapus adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan. 

Alasan mendasar pengurangan jumlah OPD adalah untuk kepentingan efisiensi anggaran belanja pegawai yang sampai 2025 ini masih menyedot 50% APBD. 

Berdasarkan portal data APBD Kementerian Keuangan, pendapatan daerah Kabupaten Wonogiri pada 2025 diproyeksikan senilai Rp2,3 triliun dan belanja daerah Rp2,4 triliun. 

Dari total belanja itu, alokasi belanja pegawai Pemerintah Kabupaten Wonogiri senilai Rp1,36 triliun atau sekitar 50% dari APBD. 

Pasal 146 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mensyaratkan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD.

Ikhtiar mengefisienkan anggaran belanja pegawai di tingkat kabupaten/kota harus diapresiasi. Sejauh ini alokasi anggaran belanja pegawai selalu mayoritas di APBD kabupaten/kota.

Mengefisienkan anggaran belanja pegawai memang keharusan, terlepas pada tahun ini ada program pemerintah pusat tentang efisiensi anggaran negara dan anggaran daerah.

Yang menjadi persoalan adalah dampak efisiensi dengan menghapus OPD. Di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuian dan Perlindungan Anak ada kepentingan dan urusan yang membutuhkan penguatan pengelolaan dan otoritas.

Urusan ini sesungguhnya tak sekadar “pemberdayaan perempuan” dan “pelindungan anak”. Ini adalah urusan keadilan sosial. Kalangan perempuan dan anak masih terpinggirkan dalam semua urusan kebijakan pembangunan.

Butuh otoritas ”tingkat tinggi” di tingkat kabupaten dan kota. Dalam konteks dan ruang Kabupaten Wonogiri, angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan seksual, masih tergolong tinggi. 

Apakah strategis menghapus OPD yang fokus mengurusi masalah pelindungan perempuan dan anak demi mewujudkan keadilan sosial? Apakah justru tidak kontraproduktif dengan upaya-upaya untuk menekan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak?

Pertimbangkanlah lagi ide menghapus dinas yang mengurusi pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak. Pasti ada dinas lain yang lebih layak dihapus atau dilebur dengan dinas lain yang terkait.

Ichwan Prasetyo - Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.
Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif