kolom
Langganan

Pendidikan Gratis

Redaksi Redaksi  - Espos.id Kolom  -  Senin, 2 Juni 2025 - 09:50 WIB

ESPOS.ID - Ilustrasi proses pembelajaran di SD Negeri Sugihan 3, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah (Jateng). (Solopos/Hawin Alaina)

Mahkamah Konstitusi (MK) mewajibkan negara menggratiskan pendidikan dasar sembilan tahun, dari SD hingga SMP dan yang sederajat, termasuk sekolah swasta tertentu. Sekolah swasta ”elite” dibolehkan memungut biaya dari orang tua siswa. 

Ada sejumlah persoalan yang menanti jika pelaksanaan putusan MK yang bersifat final dan mengikat ini tidak cermat. MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait frasa "wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya" dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas.

Negara—pemerintah pusat bersama pemerintah daerah—harus selekasnya menjalankan putusan MK ini. Negara bisa mulai menjalankan putusan MK ini selekasnya dengan menerapkan di sekolah negeri, yaitu SD hingga SMP dan yang sederajat. 

Kewajiban negara  jelas melekat di sekolah negeri. Sekolah negeri yang dikelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama. Beberapa tahun terakhir pendidikan gratis di tingkat pendidikan dasar di sekolah-sekolah negeri sebenarnya mulai terwujud, setidaknya relatif telah terwujud, kecuali di sebagian sekolah yang masih menarik iuran-iuran terkait kegiatan sekolah.

Pewujudan pendidikan dasar gratis bisa diperluas dengan membangun sekolah-sekolah negeri di daerah yang kekurangan sekolah atau menyebar sekolah-sekolah negeri dari yang semula terpusat di satu kawasan tertentu. 

Negara—pemerintah pusat dan daerah—harus membebaskan biaya pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, terutama di sekolah negeri.

Ketika putusan MK menyatakan pendidikan dasar gratis juga harus berlaku di sekolah swasta, tentu butuh formula khusus untuk mewujudkan. Intervensi dan keterlibatan negara di sekolah swasta tak semudah di sekolah negeri. 

Keniscayaan sekolah swasta memang mandiri segalanya, termasuk mandiri dalam urusan pembiayaan, yang salah satu wujudnya memungut biaya pendidikan dari para orang tua siswa.

Di sekolah swasta itu negara—pemerintah pusat dan daerah—bisa memulai pewujudan pedidikan gratis menggunakan skema atau logika afirmasi. Salah satu wujud nyata seperti kebijakan Pemerintah Kota Semarang di tingkat pendidikan dasar dan yang sedang dirintis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di tingkat SMA dan SMK.

Pemerintah Kota Semarang menyelenggarakan pendidikan dasar gratis di 132 sekolah swasta yang mencakup TK, SD, dan SMP. Konsepnya dengan alokasi dana APBD untuk biaya operasional per siswa dari keluarga miskin di sekolah swasta.

Dana  yang disebut sebagai dana pendamping biaya operasional sekolah atau BOS itu dicairkan setiap tahun ke sekolah swasta untuk setiap siswa yang berasal dari keluarga miskin. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalin kemitraan dengan SMA dan SMK swasta di provinsi ini. 

SMA dan SMK swasta yang menjalin kemitraan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus membuka satu kelas untuk menampung siswa-siswa dari keluarga miskin. Biaya pendidikan mereka ditanggung APBD Provinsi Jawa Tengah. Model afirmasi ini bisa diterapkan di SD dan SMP swasta di daerah lain. 

Praktik baik di Kota Semarang dan model yang dirintis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di tingkat SMA dan SMK swasta layak menjadi acuan. 

Ichwan Prasetyo - Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.
Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif