Mariyana Ricky P.d - Espos.id Kolom - Kamis, 17 September 2026 - 14:00 WIB
ESPOS.ID - Mariyana Ricky P.D. (Solopos/Istimewa)
Saya semakin merasa bahwa salah satu persoalan kita sebagai manusia adalah terlalu mudah menganggap sesuatu tidak separah itu hanya karena kita sendiri tidak mengalaminya.
Saat ini kita sedang menyaksikan kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia, terutama Sumatra dan Kalimantan. Ini bukan sekadar beberapa titik api yang muncul lalu padam sendiri.
Data Kementerian Kehutanan mencatat luas areal karhutla sepanjang Januari hingga Juni 2026 sudah mencapai 107.465 hektare, meningkat 366 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Estimasi pemerintah hingga Juli bahkan mencapai sekitar 202.000 hektare.
Pada Agustus, perkiraan dari YKAN menunjukkan tambahan area terbakar yang jauh lebih besar lagi, sekitar 600.000 hektare. Angka-angka tersebut menggunakan periode dan metode pengukuran yang berbeda, sehingga tentu tidak bisa begitu saja dijumlahkan. Namun, dari skalanya saja, sulit menyebut ini sebagai persoalan kecil.
Dampaknya pun bukan hanya soal hutan yang terbakar. Pada awal September, kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan sudah masuk kategori sangat tidak sehat hingga berbahaya. Katingan bahkan sempat mencatat Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) mencapai 1.919 pada 2 September.
Pada 9 September, Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 113.000 orang mengalami gangguan pernapasan yang berkaitan dengan kebakaran, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan 1 September. Sekitar 12,5 juta orang di tujuh provinsi juga dilaporkan terpapar asap dan kabut.
Oleh karena itu, ketika masyarakat yang tinggal jauh dari wilayah terdampak melihat berita karhutla lalu berpikir bahwa hal tersebut biasa saja, saya menilai ada masalah mendasar dalam cara kita memahami peristiwa yang tidak terjadi di depan mata sendiri.
Persoalan berikutnya menyangkut ketersediaan bahan bakar minyak (BBM). Di sejumlah wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi, masyarakat harus menghadapi antrean panjang demi mendapatkan BBM bersubsidi. Di Berau, warga terpaksa mengantre berjam-jam di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Di Palangka Raya, antrean Pertalite mengular panjang. Di Sulawesi Selatan, antrean solar terjadi hampir di seluruh wilayah untuk kendaraan angkutan barang. Sejumlah pengemudi bahkan harus menunggu berjam-jam hingga menginap di SPBU. Dampaknya tentu bukan sekadar kesulitan membeli BBM.
Ketika kendaraan logistik tertahan, pengiriman barang ikut tertunda dan biaya distribusi otomatis melonjak. PT Pertamina (Persero) menyatakan bahwa stok BBM nasional berada dalam kondisi aman. Pernyataan tersebut tidaklah bertentangan dengan kenyataan di lapangan bahwa masyarakat di daerah tertentu tetap mengalami kesulitan memperoleh BBM.
Ketersediaan stok secara nasional tidak otomatis menjamin setiap SPBU memiliki pasokan yang cukup pada waktu yang bersamaan. Terdapat faktor distribusi, kapasitas penyimpanan SPBU, kondisi geografis, lonjakan permintaan, hingga aksi pembelian berlebihan (panic buying).
Terlebih di Kalimantan, kemarau dan karhutla turut memperlambat proses distribusi karena perjalanan armada pengangkut BBM menjadi lebih berisiko dan terhambat. Hal yang kemudian menarik perhatian saya adalah ketika sebagian pihak yang tidak mengalami langsung situasi tersebut merasa memiliki kapasitas untuk menyimpulkan bahwa persoalan ini sebenarnya tidak terlalu serius.
Entah sejak kapan pengalaman pribadi dijadikan tolok ukur tunggal untuk menilai valid atau tidaknya pengalaman orang lain. Kajian psikologi mengenai empati menunjukkan bahwa manusia memang memiliki kecenderungan tersebut. Terdapat konsep in-group bias, yakni kecenderungan seseorang untuk memberikan respons yang lebih kuat kepada pihak yang dianggap bagian dari kelompoknya dibandingkan kelompok lain.
Penelitian ilmu saraf menggunakan pencitraan resonansi magnetik fungsional (fMRI) menemukan bahwa respons terhadap penderitaan orang lain dipengaruhi oleh kedekatan sosial dan identitas kelompok. Dengan kata lain, ada kecenderungan biologis dan psikologis pada manusia untuk lebih mudah peduli terhadap hal-hal yang dekat dengan keseharian mereka sendiri.
Kondisi tersebut mungkin menjelaskan mengapa seseorang yang setiap hari masih dapat memperoleh BBM dengan mudah hanya melihat antrean panjang di daerah lain sebagai berita biasa. Begitu pula mengapa seseorang yang masih dapat menghirup udara bersih setiap pagi menganggap kabut asap di Kalimantan sebagai masalah yang jauh dari kehidupannya.
Kendati demikian, penjelasan psikologis tersebut bukanlah pembenaran atas sikap acuh tak acuh. Saya pun tidak sedang menyatakan bahwa individu yang kurang berempati pasti mengalami gangguan kepribadian tertentu. Krisis empati bukanlah diagnosis yang dapat disematkan begitu saja hanya karena seseorang melontarkan komentar yang tidak peka di ruang publik.
Rendahnya tingkat empati dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kelelahan emosional atau compassion fatigue. Paparan berita buruk dan penderitaan secara terus-menerus memang dapat memicu kelelahan mental pada seseorang.
Namun, dalam kasus seperti ini, persoalannya kerap kali berakar pada kebiasaan kita yang terlalu mengandalkan pengalaman pribadi sebagai ukuran universal. Apabila BBM di kota tempat tinggal kita tersedia, kita menganggap BBM selalu tersedia di mana-mana. Jika udara di lingkungan kita bersih, kita merasa kabut asap di wilayah lain tidak mendesak untuk diperhatikan.
Begitu pula apabila kita hanya menyaksikan antrean tersebut selama beberapa detik di media sosial, kita lupa bahwa ada manusia nyata yang menunggu di sana selama berjam-jam. Sesungguhnya tidak ada yang keliru dengan ungkapan rasa syukur bahwa kita beruntung tidak mengalami situasi tersebut. Yang menjadi persoalan adalah ketika rasa beruntung itu justru digunakan untuk meremehkan kesulitan orang lain.
Saya pribadi tidak tinggal di kawasan yang terdampak karhutla, dan saya tidak perlu mengantre BBM berjam-jam. Namun, saya dapat mencermati data, membaca laporan resmi, memahami kondisi lapangan, serta menyadari bahwa saudara-saudara kita di sana sedang menghadapi situasi yang berat. Sesederhana itu cara memahaminya.
Tidak semua bencana harus dialami terlebih dahulu agar kita percaya bahwa bencana itu benar-benar terjadi. Jika standar kepedulian kita mengharuskan adanya pengalaman langsung, alangkah sempit dunia ini. Kepedulian kita hanya akan terbatas seluas radius pengalaman pribadi masing-masing.
Memahami batasan empati seseorang bukan berarti kita harus memaklumi dan melanggengkan ketidakpedulian tersebut. Sebagai manusia, kita perlu belajar untuk melepaskan kebiasaan menjadikan pengalaman pribadi sebagai standar mutlak kehidupan bermasyarakat.
Saya rasa kita juga perlu berhenti memakai kondisi di tempat kita tinggal sebagai patokan untuk menilai keadaan di tempat lain. Kita yang masih bisa mendapatkan BBM dengan mudah tentu tidak tahu bagaimana rasanya harus mengantre berjam-jam.
Kita yang masih menghirup udara bersih setiap pagi juga tidak merasakan apa yang dirasakan orang yang hidup di tengah kabut asap. Jadi ketika mereka mengatakan sedang kesulitan, kenapa respons pertama kita justru mencari alasan untuk mengatakan bahwa keadaan mereka tidak separah itu? Kita tidak harus merasakan penderitaan orang lain secara fisik untuk mengakui bahwa penderitaan tersebut nyata.
Sebab, apabila kita hanya mampu memahami suatu persoalan setelah menimpa diri sendiri, ruang empati di dalam diri kita akan menjadi sangat terbatas, dan dunia ini tentu akan terasa jauh lebih dingin bagi mereka yang sedang berjuang di luar sana.