kolom
Langganan

Merdeka dalam Kata

Ika Yuniati  - Espos.id Kolom  -  Rabu, 11 Juni 2025 - 19:25 WIB

ESPOS.ID - Ika Yuniati (Solopos/Istimewa)

Seorang kawan yang lama sekali tak pernah bertemu akhir-akhir ini berulang kali mengajak saya diskusi melalui fasilitas perpesanan Whatsapp. Kami membahas banyak hal. 

Kami membahas romantisasi masa lalu saat kami masih sering bersua, rencana masa depan, sampai kekisruhan negara hari ini.

Suatu saat dia tiba-tiba mengeluh karena beberapa kebijakan pemerintahan berdampak langsung kepada dirinya. Kalimat yang dia tulis panjang sekali. 

Konon, dia tak berani mendiskusikan hal serupa dengan kawannya yang lain, apalagi menulis di ruang publik. Ia khawatir tersandung masalah.

Ketikan panjang yang dia kirim saya baca pelan-pelan. Kami kemudian berdiskusi pada malam sampai dini hari.  Sebenarnya saya cukup kaget dengan yang dia ungkapkan.

Kalau dilihat unggahan di media sosial, dia seolah-olah tidak terlalu peduli dengan dinamika politik dan pemerintahan saat ini. Ternyata tidak demikian. Dia punya kegelisahan, khususnya soal kebebasan berekspresi dan demokrasi. 

Dia paham menjadi umat agama dan suku minoritas di Indonesia harus banyak mengalah. Karena itulah, dia jarang menyentil soal-soal seperti itu di ruang publik. 

“Lah, kok ngritik. Nggak dirusuhi aja sudah syukur,” tulis dia disusul dua emoticon yang cukup kontradiktif, yakni tertawa dan menangis. 

”Tapi, ya, menulis panjang ke kamu begini sudah cukup legalah, ya. Empet banget soalnya,” tulis dia lagi. 

Kemerdekaan berpikir melalui tulisan juga telah dicontohkan para pendahulu kita. R.A. Kartini menuangkan kegelisan atas nasib bangsanya dalam surat-surat kepada sahabat pena yang kemudian dikumpulkan menjadi buku reflektif tentang perempuan Jawa di tengah budaya patriarki. 

Pramoedya Ananta Toer yang menjadi tahanan politik pada 1965–1979 justru mendapatkan “kemerdekaan” lewat puluhan karya yang ditulis saat di dalam tahanan. 

Melalui Tetralogi Pulau Buru dan beberapa judul lain, Pram mengkritik habis-habisan  sistem kolonialisme, diskriminasi sosial, dan ketidakadilan dalam masyarakat. 

Upayanya berhasil. Puluhan karyanya diterjemahkan ke dalam lebih dari 42 bahasa asing hingga dia berulang kali mendapat penghargaan dari dalam dan luar negeri. 

Salah satu penghargaan untuk Pram adalah Freedom to Write Award dari PEN American Center, Amerika Serikat, pada 1988. Penghargaan itu diberikan atas perjuangan Pram melawan sensor, penindasan, dan peran sebagai sastrawan yang kritis terhadap rezim Orde Baru. 

Saya juga berulang kali membaca buku Pram hingga akhirnya menemukan makna kemerdekaan berpikir lewat tulisan. Pram pernah mengatakan bahwa menulis adalah bekerja untuk keabadian.

”Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah,” begitu salah satu tulisan Pram yang saya ingat.

Di Indonesia, kebebasan berekspresi juga dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945, khususnya dalam Pasal 28E. Hal ini mencakup hak untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi.

Sayangnya, hal tersebut dicederai oleh orang-orang di dalam pemerintahan sendiri. Ancaman pada kebebasan berkespresi terus muncul di negeri ini. 

Yang termutakhir adalah kabar intimidasi kepada penulis opini di detik.com hingga berujung penghapusan tulisan karya dia beberapa hari lalu. 

Dalam konteks demokrasi, kritik seharusnya menjadi alat uji. Kritik jangan dianggap kejahatan yang menghancurkan. Banyak tulisan kritis yang justru membawa bangsa ini menjadi lebih besar dan beradab. 

Tulisan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia Ki Hajar Dewantara, misalnya. Ia menjadikan tulisan sebagai salah satu alat perjuangan untuk mengkritik sistem pendidikan kolonial. 

Hingga akhirnya dia berhasil menciptakan pendidikan yang lebih relevan dan berpihak pada kepentingan rakyat. Itulah kenapa kritik melalui esai di detik.com tidak seharusnya dilawan dengan kekerasan. 

Jika mau mengikuti tradisi para pemikir bangsa, ya lawanlah pemikiran yang dianggap berseberangan itu  dengan tulisan tandingan. 

Dengan begitu, kita telah mengajari anak muda menjadi generasi kritis yang mengedepankan cara berpikir ilmiah dalam setiap pengambilan keputusan. 

Bukan justru mencontohkan kekerasan yang bisa berujung pada potensi kerusuhan di negeri ini. Semoga tidak terjadi pembungkaman suara-suara kritis di negeri ini. 

(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 10 Juni 2025. Penulis adalah Manajer Konten Solopos Media Group)

Ichwan Prasetyo - Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.
Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif