by Redaksi - Espos.id Kolom - Kamis, 26 September 2024 - 09:55 WIB
ESPOS.ID - Sejumlah bus Batik Solo Trans cadangan diparkir di garasi milik PT Bengawan Solo Trans di Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jumat (13/9/2024). (Solopos.com/Wahyu Prakoso)
Pemerintah pusat berencana menyetop subsidi layanan angkutan umum menggunakan moda bus dengan skema buy the service, termasuk Batik Solo Trans atau BST, pada 2025.
Sistem angkutan umum BST jelas terpengaruh oleh kebijakan ini. Pemerintah Kota Solo berupaya memohon supaya subsidi untuk BST dilanjutkan.
Kementerian Perhubungan menghadirkan program buy the service dengan nama Transportasi Ekonomi, Mudah, Andal, Nyaman (TEMAN) Bus pada 2020.
TEMAN Bus hadir di 10 Kota, yakni Pelembang, Medan, Denpasar, Solo, Jogja, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung, dan Surabaya.
TEMAN Bus hadir di 10 Kota, yakni Pelembang, Medan, Denpasar, Solo, Jogja, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung, dan Surabaya.
Di Kota Solo, layanan TEMAN Bus meliputi BST dan feeder BST. BST melayani enam koridor. Feeder BST juga melayani enam koridor.
Tarif BST maupun feeder BST di Kota Solo Rp3.700. Khusus penumpang pelajar, mahasiswa, dan orang lanjut usia harus membayar Rp2.000. Tarif khusus tersebut hanya berlaku bagi penumpang yang telah melakukan aktivasi e-money khusus.
Subsidi layanan TEMAN Bus mencapai lebih kurang Rp80 miliar per tahun. Seharusnya pemerintah pusat konsisten memberikan subsidi untuk layanan BST dan feeder BST.
Pada saat yang sama seharusnya pemerintah daerah juga berinovasi sehingga tak kelabakan ketika subsidi dari pemerintah pusat dihentikan. Secara faktual Pemerintah Kota Solo tak sanggup menanggung beban subsidi penyelenggaraan BST dan feeder BST.
Ada pelajaran dari realitas ini. Bahwa urusan angkutan umum selama ini boleh disebut terabaikan dari dinamika dan perkembangan politik. Kampanye pemilu dan pilkada tak pernah menyebut atau memberi perhatian pada angkutan umum.
Penyediaan sarana transportasi umum bus dengan skema buy the service di perkotaan memang tidak terlalu menarik bagi calon kepala daerah. Pertama, masyarakat belum memiliki cukup kesadaran menggunakan transportasi umum.
Kondisi ini ditambah masalah infrastruktur pendukung, seperti penitipan sepeda atau sepeda motor yang minim, jalur pedestrian yang tidak layak, dan rute yang tak menjangkau seluruh kawasan.
Kedua, transportasi umum yang baik dianggap tidak terlalu menguntungkan bagi bisnis kendaraan pribadi. Kota yang memiliki sarana transportasi umum yang baik berimbas semakin sedikit orang yang menggunakan kendaraan pribadi.
Transportasi umum yang baik salah satu kunci penyelesaian berbagai masalah perkotaan: kemacetan lalu lintas, emisi karbon kendaraan pribadi, hingga keselamatan di jalan raya.
Penyediaan transportasi umum tak boleh dianggap beban negara. Ketika masyarakat pengguna bus umum dengan skema buy the service seperti BST dianggap masih minim, pemerintah harus menganalisis penyebabnya.
Perbaikan dan upaya mendorong masyarakat menggunakan moda bus perkotaan bukan serta-merta menghapus subsidi. Jika negara hanya menggunakan perspektif untung rugi, konsep transportasi umum berkelanjutan tak terwujud.
Skema buy the service jelas berdampak baik. Dalam konteks ini kewajiban negara semestinya dilanjutkan. Pada saat yang sama seharusnya muncul inisiatif sehingga ketika subsidi dicabut aspek keberlanjutan telah terwujud, entah bagaimana sistemnya.