Adib Muttaqin Asfar - Espos.id Kolom - Rabu, 28 Mei 2025 - 13:50 WIB
ESPOS.ID - Adib Muttaqin Asfar (Solopos/Istimewa)
Hantu dampak kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) terus merebak. Konten palsu yang kian sulit diidentifikasi (deep fake) hingga bayangan hilangnya pekerjaan.
Orang mulai resah, pendidikan tinggi seolah sia-sia. Lapangan kerja makin minim. Di media sosial ada saja yang membagikan momen pertemuan dengan pengemudi ojek berbasis aplikasi daring yang ternyata berstatus sarjana, bahkan lulusan S2.
Setahun lalu dalam perkumpulan bapak-bapak di kompleks perumahan tak jauh dari Bandara Adi Soemarmo, Ngemplak, Boyolali, seorang laki-laki beranak tiga menghela napas.
“Satu anak sudah dapat sekolah, yang penting di Kota Solo,” ujar dia.
Alih-alih memasukkan anak ke sekolah menengah pertama (SMP) atau sekolah menengah atas (SMA) negeri yang dekat tempat tinggal mereka melalui jalur zonasi, para orang tua mengincar sekolah di Kota Solo.
Jalur prestasi sekolah negeri, masuk sekolah yang dikelola Kementerian Agama, atau masuk ke sekolah swasta dengan biaya lebih tinggi. Selama akses ke sekolah di perkotaan tersedia, mereka akan menempuh, sesulit apa pun prosesnya.
Persepsi mereka tentang kualitas pendidikan belum tentu benar, tetapi perbedaan kualitas antara pendidikan di perkotaan dengan perdesaan—termasuk kawasan suburban—adalah kenyataan.
Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang diperkenalkan pada 2016 dan diberlakukan sejak 2017 memang punya tujuan baik: memeratakan akses pendidikan.Tujuan pemerataan itu belum tercapai hingga hari ini.
Masih banyak kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri pada jenjang menengah dan anak-anak mencari sekolah negeri di tempat lain.
Dalam hitungan bulan naskah akademiknya terbit. Kabarnya, kurikulum kecerdasan buatan akan diterapkan di SD, SMP, SMA, dan SMK pada tahun pelajaran baru.
Dalam dokumen Naskah Akademik Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial pada Pendidikan Dasar dan Menengah yang terbit Februari 2025, pemerintah menyebut urgensi implementasi koding dan kecerdasan buatan untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan era digital.
Ada dua pertanyaan sederhana yang semestinya dijawab oleh pencetus kurikulum baru itu. Pertama, apakah kurikulum koding dan kecerdasan buatan menjawab masalah pendidikan Indonesia? Kedua, apakah ini sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia?
Pertama, ada sejumlah persoalan mendasar dalam dunia pendidikan yang tidak terselesaikan sejak Indonesia berdiri. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada 2 Mei 2024 mengidentifikasi masalah, antara lain, mahalnya biaya pendidikan.
Masalah lainnya, kesejahteraan guru/dosen yang tidak terpenuhi, korupsi, minimnya partisipasi bermakna dalam perumusan kebijakan pendidikan, politisasi, ancaman kebebasan akademik, kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, dan buruknya kualitas pendidikan.
Tidak ada satu pun yang terjawab oleh implementasi kurikulum koding dan kecerdasan buatan di sekolah. Kurikulum tersebut sulit diimplementasikan jika masalah-masalah pendidikan tersebut masih diabaikan.
Biaya pendidikan yang mahal menjadi hambatan besar penerapan kurikulum koding dan kecerdasan buatan. Jangankan mengajarkan koding, sekolah yang mengajarkan bahasa Inggris sejak SD saja sudah mahal dan sulit dijangkau banyak orang.
Kualitas sudah menjadi rahasia umum. Luaran pendidikan Indonesia masih tertinggal. Skor Indonesia dalam riset Programme for International Student Assessment (PISA) yang dilakukan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) 2022 menunjukkan anak-anak Indonesia masih tertinggal dalam kemampuan matematika, membaca, dan sains.
Situasi serupa juga tercermin pada skor Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index/HDI) Indonesia. Pada 2023, skor HDI Indonesia 0,728 dan berada pada peringkat ke-113.
HDI Indonesia masih di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, bahkan Vietnam.
Kedua, para pengambil kebijakan pendidikan sering berusaha menjejalkan pelajaran yang rumit dan sebanyak-banyaknya, tetapi melupakan tujuan konstitusi.
Pembukaan Undang-undang 1945 menyebut tujuan pendidikan dengan tegas dan sederhana: mencerdaskan kehidupan bangsa.
Tujuan ini sejalan dengan idealisme Paulo Freire yang meyakini pendidikan merupakan proses humanisasi, yakni proses memanusiakan manusia.
Humanisasi itu diwujudkan dalam konsep pendidikan “hadap masalah”, menekankan dialog guru dan murid untuk memahami realitas serta mencari solusi sebuah masalah.
Dehumanisasi terjadi dalam konsep pendidikan yang disebut Freire sebagai pendidikan “gaya bank”. Konsep ini didominasi narasi yang disampaikan guru kepada murid sebagai objek pendidikan.
Apakah koding dan AI benar-benar sejalan dengan tujuan pendidikan Sulit mendapatkan korelasi antara memperkenalkan kecerdasan buatan dengan tujuan mencerdaskan manusia.
Sulit pula membayangkan pembelajaran koding mendorong kesadaran kritis murid dan berdialektika. Kecerdasan buatan adalah realitas untuk membantu manusia melakukan pekerjaan berulang atau repetitif.
Tentu yang bekerja adalah manusia dengan kecerdasannya, bukan kecerdasan buatan. Tak perlu larut dan latah menyebut si Anu dan si Fulan bakal tergusur kecerdasan buatan.
Daripada sibuk membuat kurikulum kecerdasan buatan sejak SD, lebih baik pemerintah memperbaiki gaji guru dan dosen.
Meningkatkan kualitas pembelajaran, memperbaiki penerapan kurikulum yang sudah ada (bukan mengganti-ganti), menggratiskan pendidikan hingga perguruan tinggi.
Itulah yang menyelesaikan masalah nyata pendidikan Indonesia, bukan mengenalkan kecerdasan buatan dan koding kepada siswa SD.
(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 26 Maret 2025. Penulis adalah Manajer Konten Solopos Media Group)