ESPOS.ID - Pencari kerja mendatangi bursa lowongan pekerjaan Job Fair Bekasi Pasti Kerja 2025 di President University Convention Center Jababeka, Selasa (27/5/2025).
Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memprediksi tingkat pengangguran di Indonesia pada 2025 mencapai 5%.
Laporan World Economic Outlook IMF edisi April 2025 menunjukkan kenaikan tingkat pengangguran tersebut menandai revisi dari perkiraan pada 2024, yaitu 4,9%.
Tingkat pengangguran Indonesia diperkirakan kembali meningkat pada 2026 menjadi 5,1%. Angka ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang diperkirakan memiliki tingkat pengangguran tertinggi kedua di Asia setelah China yang diprediksi mencapai 5,1%.
Pemerintah harus memaknai prediksi IMF ini sebagai peringatan. Pemerintah harus menampung masukan dari lembaga-lembaga ekonomi lainnya, termasuk IMF.
Analisis mereka apabila dimaknai sebagai peringatan tentu dapat membantu pemerintah mengantisipasi kemungkinan gejolak karena urusan ketenagakerjaan sehingga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.
Data yang dirilis IMF itu memang berbeda dengan data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Badan Pusat Statistik atau Sakernas BPS yang menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPP) pada Februari 2025 turun sebesar 0,06 persen poin dari 4,82% pada Februari 2024 menjadi 4,76%.
Pemerintah saat ini merujuk hasil Sakernas BPS yang merupakan hasil survei, termasuk tentang tingkat pengangguran, untuk menetukan kebijakan dan langkah-langkah di sektor ketenagakerjaan.
Data Sakernas BPS itu menunjukkan jumlah orang-orang yang benar-benar menganggur turun. Jumlah orang yang setengah menganggur juga turun yaitu dari 8,52% pada Februari 2024 menjadi 8% pada Februari 2025.
Jumlah pekerja waktu penuh, artinya di atas 35 jam per pekan, juga naik, yaitu dari 65,60% pada Februari 2024 menjadi 66,19% pada Februari 2025.
Data-data dari berbagai lembaga pengkajian, termasuk data perkiraan dari IMF, harus diposisikan sebagai ”kemungkinan yang lain” daridata Sakernas BPS yang menjadi acuan utama pemerintah.
DPR harus menjalankan fungsi pengawasan sebenar-benarnya kepada stakeholders pemerintah dan pemangku kepentingan lain yang terkait tentang bagaimana solusi dan apa yang akan dilakukan serta bagaimana tindak lanjut dari masalah peningkatan pengangguran itu.
Proyeksi atau perkiraan pengangguran Indonesia yang meningkat disebabkan struktur ekonomi nasional belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal, terutama dari sektor padat karya.
Banyak industri padat karya di Indonesia, seperti tekstil dan sepatu, menghadapi tekanan berat karena lemahnya permintaan global, fluktuasi harga bahan baku, dan tingginya ongkos logistik.
Transformasi teknologi juga belum dibarengi dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Oleh karena itu, berbagai data yang menggambarkan risiko sektor ketenagakerjaan harus dimaknai secara positif demi merumuskan mitigasi.