kolom
Langganan

Melindungi Integritas Data Pribadi

Redaksi Redaksi  - Espos.id Kolom  -  Selasa, 29 Juli 2025 - 09:50 WIB

ESPOS.ID - Ilustrasi perlindungan data siber

Pemerintah Indonesia menyepakati mekanisme transfer data pribadi warga negara Indonesia ke Amerika Serikat sebagai bagian dari kesepakatan perjanjian perdagangan timbal balik. 

Kesepakatan itu mengharuskan Indonesia memberikan kepastian hukum transfer data pribadi ke wilayah Amerika Serikat. Indonesia juga harus mengakui Amerika Serikat telah menerapkan standar perlindungan data yang memadai.

Realitas menunjukkan pemerintah Indonesia masih kedodoran dan tergagap-gagap dalam penerapan pelindungan data pribadi. Beberapa kasus kebocoran data pribadi di instansi negara dan badan usaha milik negara selalu berakhir tak jelas.

Pemerintah tampak memandang kebocoran data pribadi—yang berarti kegagalan atau malah ketidakmampuan melindungi data pribadi warga negara—sebagai hal biasa-biasa saja, bukan sesuatu yang penting, dengan dalih tiap hari warga negara menyetorkan data pribadi mereka saat terkoneksi dengan Internet untuk berbagai keperluan.

Berdasarkan data Protection Laws of The World, ternyata Amerika Serikat juga belum memiliki undang-undang yang melindungi data pribadi secara komprehensif. 

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah perusahaan teknologi Amerika Serikat di Eropa dikenai denda akibat pelanggaran pelindungan data. Artinya, Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama belum punya sistem pelindungan data pribadi yang tangguh dan menjamin keamanan data pribadi warga.

Dengan demikian, perjanjian perdagangan timbal balik yang salah satunya berimplikasi pada Indonesia mengizinkan transfer data pribadi warga negara ke Amerika Serikat malah menjadi ancaman serius terhadap integritas data pribadi warga negara ini.

Sama-sama lemah dalam urusan pelindungan data pribadi, kok sepakat akan mentransfer data pribadi warga negara lintas negara. Aneh. Karena itulah, harus ada tahap finalisasi untuk membahas pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur tentang lalu lintas data pribadi dari Indonesia ke Amerika Serikat. 

Pemerintah Amerika Serikat telah merilis dokumen bertajuk Pernyataan Bersama tentang Kerangka Kerja untuk Perjanjian Amerika Serikat-Indonesia tentang Perdagangan Timbal Balik. 

Beleid itu mengatur bahwa pengendali data pribadi adalah perorangan. Dari merekalah izin pemberian data kepada pihak lain harus diperoleh. Ketidakterbukaan pemerintah secara eksplisit tentang jenis data apa saja yang akan ditransfer ke Amerika Serikat harus dipertanyakan.

Pemerintah harus terbuka dan menjelaskan kepada publik tentang detail data yang akan ditransfer. Sangat penting transparansi klasifikasi jenis data yang dapat ditransfer di luar yurisdiksi atau ke luar negeri. 

Istilah data komersial tidak ada dalam Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. Apabila data komersial yang dimaksud terkait dengan penggunaan di Google atau kecerdasan artifisial, tentu sistem penghimpunan dan pertukarannya tidak perlu melalui perjanjian dagang semacam itu.

Ichwan Prasetyo - Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.
Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif